KBRN, Jakarta: Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi rencana Presiden Prabowo membentuk tim arsitektur perkotaan. Ia menilai program tersebut relevan menjawab kepadatan, kemacetan, pekerjaan, dan patologi sosial di perkotaan.

Saleh mengatakan persoalan perkotaan berakar pada tata kota dan distribusi kekayaan alam. “Di luar negeri, pemerintah menata kota sejak awal berdiri, meski perlu waktu panjang,” katanya.

Menurut Saleh, kota-kota maju berkembang melalui perencanaan berkelanjutan dan konsisten. “Setiap kota punya sejarah, keunikan, bahkan pengorbanan heroik,” ujarnya.

Ia menyebut kota-kota di Indonesia juga memiliki cerita, namun sering menyimpang dari rencana awal. “Penentuan arah kerap diambil pengusaha dan pemilik modal, bukan pemerintah,” katanya.

Saleh menilai kondisi tersebut melemahkan posisi masyarakat tanpa kekuasaan. “Semua diselesaikan lewat tawar-menawar, kadang dengan cara tidak wajar,” ujarnya.

Ia menegaskan pembenahan tata kota tidak mudah karena keterbatasan lahan dan biaya besar. “Pemerintah harus bertangan besi dengan aturan hukum yang jelas,” katanya.

Saleh menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dan pusat agar program berjalan seragam. “Daerah membutuhkan arahan dan bantuan pemerintah pusat,” ujarnya