Kemenhub Perkuat Akses Penerbangan Papua dengan Utamakan Keselamatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X. Kegiatan tersebut berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, pada 26 hingga 27 Agustus 2026.

Agenda tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah, TNI/Polri, dan operator. Tujuannya untuk mewujudkan penerbangan yang selamat, aman, andal, dan berkelanjutan di Papua.

Transportasi udara menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas sekaligus kehadiran negara di Papua. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.

Papua, menurutnya, didukung 82 bandar udara, 155 lapangan terbang terverifikasi, dan 200 rute perintis. Pihaknya memperkuat pengawasan keselamatan, terutama di wilayah pegunungan dan ekstrem.

“Dengan kondisi geografis, cuaca, dan topografi yang menantang, tugas insan penerbangan di Papua membutuhkan dedikasi dan ketangguhan. Karena itu, keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama,” ujar Lukman, dikutip dari Kementerian Perhubungan, Minggu, 30 Agustus 2026.

Hasil audit keamanan penerbangan 2026 menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan di atas 75 persen. Namun, sejumlah insiden di wilayah Papua menjadi pengingat perlunya memperkuat perlindungan terhadap personel dan armada penerbangan perintis.

Kemenhub menegaskan rute perintis dapat dikurangi atau dihentikan apabila standar keselamatan dan keamanan tidak terpenuhi. Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan insan penerbangan.

Selain aspek keselamatan, Kemenhub mendorong inovasi dalam pengelolaan navigasi udara di Papua. Upaya tersebut dilakukan melalui otomatisasi navigasi di Jayapura, restrukturisasi ruang udara Nabire dan Manokwari, serta peremajaan fasilitas.

Ditjen Hubud juga mendorong pengembangan drone kargo untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau. Pengoperasiannya tetap harus memenuhi ketentuan ruang udara, sertifikasi, keamanan, dan keselamatan penerbangan.

Sebagai tindak lanjut Rakorwil, para pemangku kepentingan menandatangani Naskah Komitmen Bersama. Komitmen tersebut bertujuan memperkuat penyelenggaraan penerbangan di Papua dengan memastikan aksesibilitas berjalan seiring dengan keselamatan dan keamanan.