RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Dalam pertemuan itu, Donny mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Subulussalam dalam mendorong kemajuan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pendidikan dan pembangunan SDM.

Wamenhan mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dipelajari lebih lanjut. Menurutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Donny juga menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan SDM melalui berbagai program pendidikan. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.

Sebelumnya, Wamenhan Donny juga menerima audiensi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya. Pertemuan tersebut membahas kondisi sektor pertimahan di Pulau Belitung yang dinilai berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Wamenhan mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut. Menurutnya, berbagai masukan akan dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku bersama kementerian dan lembaga terkait.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengatakan masyarakat Pulau Belitung menghadapi kendala akibat belum optimalnya penyerapan hasil produksi timah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan daerah dan daya beli masyarakat.

Didit berharap Kementerian Pertahanan melalui DPN dapat membantu memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah itu diharapkan dapat membuka ruang diskresi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai solusi sementara, tanpa menghilangkan kewajiban PT Timah untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis.