Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan capaian tersebut, LAN berhasil meraih opini WTP selama 19 kali berturut-turut, sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan, Prof. Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., CA., CSFA., CPA., CMA., CFrA., Ak., kepada Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, di Auditorium Badan Diklat BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7).

Muhammad Taufiq menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bentuk komitmen seluruh jajaran LAN dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi.

“Capaian ini menjadi komitmen bagi LAN untuk terus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya

Menurutnya, opini WTP tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi motivasi bagi LAN untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur LAN, M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP., ME., menegaskan bahwa opini WTP merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh unit kerja dalam menerapkan tata kelola yang baik dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ke depan, Inspektorat akan terus menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra strategis organisasi melalui penguatan tata kelola, pembinaan, dan upaya perbaikan yang berkelanjutan," tambahnya

Sementara itu, Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq menyatakan lembaganya melakukan pemeriksaan laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan empat indikator, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

"Berdasarkan pertimbangan tadi, kami menyimpulkan bahwa 29 Kementerian/Lembaga dan enam laporan PHLN memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sehingga kami mengapresiasi, ini adalah kerja keras Bapak/Ibu," ungkapnya.

Capaian opini WTP ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran LAN dalam menjaga akuntabilitas dan integritas, mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi guna memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan kompetensi ASN.