RRI.CO.ID, Jakarta – Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan nasional yang dipengaruhi dinamika geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah dituntut tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga memastikan implementasi dapat berjalan efektif dan berdampak. Namun demikian, pada kenyataannya pemerintah masih dihadapkan pada proses perumusan kebijakan dan implementasinya, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,41 persen instansi pemerintah yang berhasil mencapai kualifikasi Unggul.

Oleh karenanya, penguatan ekosistem policy advisory nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan dalam mendukung implementasi kebijakan prioritas Presiden. Hal ini ditekankan Kepala Lembaga administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada Forum Strategis Nasional membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional, secara blended di Auditorium Prof. Agus Dwiyanto, MPA Selasa 30 Juni 2026.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, kualitas program, maupun ketersediaan sumber daya. Faktor yang paling mendasar adalah kualitas kebijakan yang menjadi pijakan pelaksanaannya.

"Program yang baik, anggaran yang besar, dan sumber daya yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikomunikasikan secara baik. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan proses pengambilan keputusan yang semakin berbasis data, berbasis bukti, dan didukung oleh rekomendasi kebijakan yang berkualitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhammad Taufiq menilai bahwa tantangan peningkatan kualitas kebijakan tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi secara sektoral atau sendiri-sendiri. Dibutuhkan sebuah ekosistem Policy Advisory System yang mempertemukan birokrasi, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga riset, serta masyarakat untuk bersama-sama menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas.

Senada dengan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. menyampaikan policy advisory harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah. Peran tersebut tidak sekadar memberikan masukan atau menyusun naskah kebijakan, tetapi juga menghadirkan analisis yang objektif, berbasis bukti, serta menawarkan berbagai alternatif solusi bagi para pengambil keputusan.

Dudung menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem policy advisory membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, hingga perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan think tank. Kolaborasi seluruh komponen tersebut diyakini akan menghasilkan keputusan pemerintah yang semakin berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Berbagai program strategis nasional saat ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga riset, media, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem policy advisory nasional yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap perubahan.” tegasnya.

Dudung berpesan kepada para pemangku jabatan analis kebijakan agar terus memperkuat integritas, kemampuan berpikir kritis, penguasaan data, serta keberanian menyampaikan rekomendasi yang objektif demi kepentingan bangsa. Menurutnya, budaya kerja birokrasi harus bergeser dari sekadar menghasilkan dokumen menuju penyelesaian masalah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga berharap Forum Strategis Nasional mampu menghasilkan gagasan konstruktif, memperkuat jejaring antar praktisi kebijakan, serta melahirkan rekomendasi yang mendukung percepatan implementasi Program Prioritas Presiden. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik pada akhirnya diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, penguatan daya saing bangsa, serta terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama, Menko Bidang PMK, Fero Ferizka, Guru Besar Kebijakan Publik UI, Eko Prasojo, Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang dan Wakil Ketua Umum INAKI, Bima Haria Wibisana dan dimoderatori oleh Ratri Istania.