RRI.CO.ID, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan guna memberikan asistensi strategis terkait rencana skema Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) periode 2026-2028. Pertemuan ini menjadi langkah proaktif LKPP dalam mengawal akuntabilitas serta memastikan sinkronisasi regulasi pada proyek strategis daerah agar tetap berjalan presisi di tengah dinamika yang terjadi di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta LKPP menekankan pentingnya ketepatan dalam prosedur pengadaan barang/jasa. Menurutnya, kepatuhan terhadap tahapan regulasi adalah kunci utama untuk memitigasi celah kendala hukum yang mungkin muncul di masa mendatang.

"Prinsipnya, tata kelola pengadaan harus tetap adaptif namun tetap berada dalam koridor aturan. LKPP siap mengawal proses ini agar langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat benar-benar presisi, akuntabel, dan memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah," kata Setya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyampaikan bahwa kepastian hukum menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi fase pergeseran anggaran. "Kami perlu memastikan apakah secara regulasi masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan pada Nota Kesepahaman dan kesepakatan dengan DPRD di tengah proses pergeseran anggaran yang berjalan, agar pelaksanaan pengadaan memiliki landasan hukum yang kuat," ujar Nanang.

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai mengapresiasi pendampingan dari LKPP dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh pembangunan infrastruktur melalui skema MYC, selama tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penyesuaian kesepakatan yang dilakukan.

Melalui pendampingan dalam proses pengadaan, LKPP berkomitmen untuk terus memberikan panduan teknis terkait mekanisme pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kabupaten Kutai Barat sehingga dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (nit)