RRI,CO.ID, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang bersih dan transparan di tengah arus transformasi besar tata kelola negara. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, LKPP menyelenggarakan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LKPP pada Selasa 5 Mei 2026.

Program ini menjadi krusial dalam memperkuat integritas birokrasi, sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mempertegas pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh lini pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama bagi setiap aparatur sipil negara.

Iwan mengingatkan bahwa sebagai poros utama sistem pengadaan nasional, LKPP memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proses pengadaan dilakukan secara kredibel dan akuntabel. Hal itu hanya bisa dicapai jika didukung oleh SDM yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas yang tidak tergoyahkan.

“Pelatihan ini penting karena PBJ merupakan area rawan korupsi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Dengan penguatan integritas melalui materi AKPK dalam PBJ, para KPA dan Kepala UKPBJ di K/L pengampu program Prioritas Nasional tidak hanya memahami aspek teknis PBJ, tetapi juga mampu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang,” ungkap Iwan.

Pengetahuan teknis dinilai tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan integritas sebagai jati diri. Melalui program ini, para pimpinan tinggi LKPP dipersiapkan menjadi fasilitator yang mampu mendampingi para KPA di berbagai instansi untuk menemukan solusi pencegahan korupsi yang efektif di wilayah kerja mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Iwan Herniwan menjelaskan bahwa peran fasilitator sangat strategis karena mereka harus mampu memimpin diskusi substantif serta menciptakan ruang aman bagi peserta untuk berpendapat tanpa rasa takut. Iwan berharap agar para pimpinan yang telah dilatih mampu mendorong komitmen yang tidak tergoyahkan di lingkungan organisasi masing-masing guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Menutup sambutannya, Iwan menyampaikan pesan tegas bahwa integritas harus dijadikan sebagai kompetensi generik organisasi yang tidak bisa ditawar lagi demi mewujudkan pengadaan yang bersih bagi Indonesia. (nit)