RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup aspek tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

“Ada tiga bentuk dukungan dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Ossy menjelaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku. “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar-kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” ia menjelaskan.

Dalam hal pengadaan tanah, Ossy menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pendekatan yang dilakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan wakil kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (SG/CK)