RRI.CO.ID, Jakarta – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang digelar pada Rabu, 29 April 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas kementerian telah menggunakan Cash Management System (CMS).

“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan transaksi digital secara real time, meminimalkan praktik korupsi, serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

CMS merupakan sistem yang menyediakan informasi saldo, transfer antarrekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, hingga berbagai fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Ketentuan penggunaan CMS ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja di lingkungan ATR/BPN untuk memanfaatkan sistem pembayaran atau penyetoran nontunai (cashless). Melalui penggunaan CMS, diharapkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara dapat diminimalkan.

“Secara keseluruhan, penggunaan CMS telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Harapannya, pada 2026 capaian transaksi melalui CMS dapat semakin dioptimalkan. Terlebih pada 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS K/L dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja (Satker) ATR/BPN, mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang mencatatkan penggunaan CMS terbanyak serta capaian PNBP terbaik. Kategori penghargaan meliputi Satker dengan persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Satker dengan capaian target PNBP terbaik dalam kategori besar, sedang, dan kecil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, melaporkan proses implementasi CMS di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh yang dapat meningkatkan PNBP sebagai kontribusi bagi negara.

“Pengelolaan CMS ini ditujukan untuk memitigasi potensi temuan berulang dari BPK, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran nontunai dalam pengelolaan APBN dan PNBP,” ujar Kartika Sari.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi penerima penghargaan, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Turut hadir pula perwakilan mitra kerja, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). (AR/RS)