RRI.CO.ID, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat kolaborasi strategis dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam rangka meningkatkan daya saing sektor jasa konstruksi nasional. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk mendorong profesionalisme, efisiensi, serta kualitas pelaku usaha konstruksi di Indonesia. Upaya penguatan tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran LKPP dan LPJK pada Kamis, 24 April 2026, di Gedung LKPP.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan mengatakan bahwa peran sektor jasa konstruksi sangat vital dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara LKPP dan LPJK guna memastikan ekosistem pengadaan jasa konstruksi nasional berjalan efektif dan berdaya saing.

“Saya kira semangatnya sama, karena kontribusi jasa konstruksi saat ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kurang lebih 10%. Tentunya kolaborasi ini untuk meningkatkan integritas khususnya konstruksi karena kontribusinya sangat besar,” kata Iwan.

Sementara itu, Ketua Pengurus LPJK Insannul kamil menyampaikan bahwa peran LKPP terhadap jasa konstruksi sangat beririsan untuk penguatan tata kelola dan produktivitas sektor jasa konstruksi di Indonesia. Apalagi jumlah badan usaha jasa konstruksi cukup tinggi, kurang lebih 84 persen, tetapi pangsa pasar yang dapat diakses hanya sekitar 20 persen.

“Berbeda dengan sektor pengadaan barang yang sudah menunjukkan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pada sektor jasa konstruksi yang di level kecil sampai menengah cenderung terkontraksi. Potret jasa konstruksi tugas kita bersama, sehingga pertemuan selanjutnya dapat menjadi tindak lanjut,” ujar Insannul.

Melalui pertemuan tersebut, baik LKPP maupun LPJK berharap ekosistem jasa konstruksi di Indonesia dapat berkembang lebih sehat, transparan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di berbagai daerah. (Des)