RRI.CO.ID, Palembang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian jaminan kepastian hukum atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.

“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis, 9 April 2026.

Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan seluas 599.500 meter persegi pada 2025.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima Sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Menteri Nusron dan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari. Adapun luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sedangkan tanah mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi.

Untuk mendukung kelancaran investasi di Sumatera Selatan, Menteri Nusron juga mengajak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pendaftaran tanah. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah di provinsi tersebut baru mencapai 53,6 persen.

“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” ia menuturkan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa pelabuhan ini memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi logistik dan penguatan posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Ia menyebut pembangunan proyek telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan.

“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy.

Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat, beserta jajaran. (AR/JR)