RRI.CO.ID, Jakarta – Masyarakat yang didatangi petugas ukur diimbau untuk memastikan terlebih dahulu bahwa petugas yang hadir adalah petugas resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah). Imbauan ini bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan keabsahan petugas ukur tersebut.

“Masyarakat dapat meminta petugas menunjukkan identitas kedinasan serta surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran,” ujar Agus Apriawan dalam keterangannya, Jumat, lalu.

Ia menegaskan setiap kegiatan pengukuran tanah di lapangan selalu berawal dari permohonan layanan pertanahan yang diajukan masyarakat. Karena itu, petugas yang datang seharusnya membawa surat tugas atau dokumen resmi yang terkait dengan berkas permohonan tersebut.

“Pengukuran lapangan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan nomor berkas permohonan pelayanan. Keberadaan surat tugas merupakan indikator kuat bahwa kegiatan tersebut resmi,” ia menjelaskan.

Selain memeriksa identitas dan surat tugas, masyarakat dapat menanyakan informasi dasar seperti nomor berkas permohonan, nama pemohon, lokasi bidang tanah yang diukur, serta tujuan pengukuran.

Agus Apriawan menambahkan, tujuan pengukuran bisa beragam, mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan bidang, pemisahan bidang, pengembalian batas, hingga penataan batas. Setiap kegiatan pengukuran selalu terhubung dengan berkas pelayanan tertentu, sehingga petugas resmi seharusnya dapat menjelaskan konteks pelayanan yang sedang dijalankan.

Jika masih ragu, masyarakat dapat melakukan verifikasi langsung ke Kantah setempat. “Apabila petugas datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas, atau memberikan informasi yang tidak jelas, masyarakat berhak melakukan pengecekan ke Kantah. Ini langkah kehati-hatian yang wajar,” kata Agus Apriawan.(SG/KR)