RRI.CO.ID, Palu – Upaya memperkuat legalitas aset keagamaan di Sulawesi Tengah terus dipercepat melalui program sertipikasi tanah wakaf. Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan 33 sertipikat tanah kepada pengelola rumah ibadah serta yayasan pendidikan keagamaan dari 9 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 1 April 2026.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyerahan sertipikat sebagai tanda legalitas atau kekuatan hukum tanah-tanah wakaf kita. Saya harap, Pak Kanwil, ini perlu ada effort khusus untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Tengah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari total sertipikat yang diserahkan, 16 merupakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 17 lainnya merupakan sertipikat wakaf. Sertipikasi ini diharapkan memperkuat perlindungan aset keagamaan sekaligus mendukung pemanfaatannya secara optimal untuk kegiatan masyarakat.

Salah satu penerima, Ahmad Zaini Ismail—nadzir Yayasan Dhiyaaul Ma'Rifah Indonesia di Sigi—menyampaikan bahwa sertipikat yang diterima merupakan legalitas atas tanah pondok pesantren yang dikelolanya. Menurut dia, proses sertipikasi berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan lembaga.

“Ini adalah modal awal yang baik bagi kami sebagai pengelola pesantren untuk mendapatkan izin operasional. Karena yang memberikan izin mensyaratkan harus ada legalitas sertipikat tanah yayasan atau tanah pesantren,” ia menjelaskan.

Selain penyerahan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Masjid Nurul Ikhlas yang dibangun oleh keluarga besar ATR/BPN Sulawesi Tengah. Masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi pegawai maupun masyarakat sekitar.

Dalam rangkaian agenda di Kota Palu, Menteri Nusron turut memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir mendampingi Menteri antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim. (JM/YZ)