RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa, 31 Maret 2026. Ia menyampaikan optimisme terhadap capaian awal tahun ini.

“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Nusron turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Sejumlah kegiatan telah menunjukkan progres, seperti pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, hingga penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Ia menegaskan beberapa kegiatan yang belum berjalan bukan karena hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.

“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ia menjelaskan.

Menteri Nusron menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak untuk mencapai target tahun 2026, termasuk dari Komisi II DPR RI. “Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN mempertahankan dan mengoptimalkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya. Ia menegaskan pentingnya orientasi program pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Zulfikar menegaskan.

Mendampingi Menteri ATR/BPN, hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Raker dan RDP ini juga diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (SG/RT/CK)