RRI.CO.ID, Banten - Masyarakat di Provinsi Banten dipastikan tetap dapat mengakses layanan pertanahan selama masa cuti bersama Idulfitri 2026. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Banten, Harison Mocodompis, menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di wilayah Banten agar tetap membuka pelayanan bagi masyarakat.

“Sesuai imbauan Menteri ATR/Kepala BPN yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal, seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten tanpa terkecuali tetap melaksanakan pelayanan pertanahan secara terbatas mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Selasa, 17 Maret 2026.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor KP.06/331-100/III/2026 tentang layanan pertanahan selama cuti bersama Idulfitri 2026 dan Hari Raya Nyepi, yang ditandatangani Dalu Agung Darmawan. Kebijakan itu mengatur agar Kantor Pertanahan tetap memberikan layanan, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan pemudik.

Sebagai salah satu daerah tujuan mudik, Provinsi Banten dinilai perlu memastikan layanan pertanahan tetap tersedia bagi masyarakat. Karena itu, Harison meminta seluruh Kepala Kantor Pertanahan mengatur petugas piket, baik di lini front office maupun back office, agar pelayanan tetap berjalan optimal meski dilakukan secara terbatas.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun dalam periode cuti bersama. Karena itu, petugas kami siagakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Layanan yang diberikan selama cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penyerahan produk layanan, pengecekan plot peta, monitoring dan respons atas pertanyaan masyarakat. Ada pula penanganan konsultasi dan pengaduan melalui media sosial resmi masing-masing Kantor Pertanahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN, layanan pertanahan selama cuti bersama dilaksanakan pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Kantor Pertanahan di ibu kota provinsi diwajibkan tetap buka, sementara Kantor Pertanahan lainnya menyesuaikan kebutuhan wilayah, terutama di daerah tujuan mudik.

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi terbaru melalui akun media sosial resmi Kantor Pertanahan setempat. Hal ini guna mengetahui jadwal operasional secara lebih rinci di masing-masing wilayah.