RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat langkah strategis pelindungan dan pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian Kebudayaan menggandeng Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) untuk merevitalisasi museum, cagar budaya, serta memperkuat ekosistem ekonomi budaya di berbagai daerah.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memajukan kebudayaan berbasis pusaka dan warisan budaya secara berkelanjutan.

“Kita ingin kebudayaan tidak hanya dilestarikan. Tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi dan identitas bangsa,” kata Fadli Zon dalam, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menekankan kerja sama tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Sinergi tersebut harus membangun sistem pelestarian kebudayaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah saat ini mendorong percepatan penetapan cagar budaya nasional dan warisan budaya tak benda. Selain pengusulan baru, Indonesia juga akan mengajukan melalui skema extension list dan joint nomination ke UNESCO.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai instrumen pendanaan. Program seperti Dana Indonesiana serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik disiapkan bagi museum, taman budaya, dan cagar budaya di daerah.

Fadli menyebut museum dan taman budaya merupakan infrastruktur penting yang perlu direvitalisasi secara kolaboratif. Kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai krusial dalam membangun ekosistem budaya yang kuat.

Sejumlah kota disebut memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem budaya, antara lain Yogyakarta, Banda Aceh, Ternate, dan Ambon. Di Ternate, pengembangan museum bertema naturalis Alfred Russel Wallace dinilai berpotensi menjadi daya tarik baru, sementara di Ambon pemerintah berencana memperingati 400 tahun ilmuwan Georg Eberhard Rumphius.

“Program tidak boleh berhenti pada kegiatan saja. Kita harus membangun ekosistem budaya di setiap sektor, menuju ekonomi budaya ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah terbuka terhadap kolaborasi lintas daerah dan lembaga. Penguatan kolaborasi pusat dan daerah diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan pendampingan teknis serta dukungan pelestarian kebudayaan di Tanah Air.