RRI.CO.ID, Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) resmi menerbitkan dokumen Blueprint Desain Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal itu sebagai respons strategis atas amanat Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menegaskan bahwa blueprint ini disusun sebagai kontribusi kelembagaan LAN dalam memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan secara nasional. Blueprint ini hadir sebagai respons strategis LAN terhadap amanat Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Presiden.

“Secara khusus, Pasal 43 dalam Inpres tersebut menugaskan LAN untuk menyusun konsep dan kelembagaan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, termasuk di dalamnya program Sekolah Rakyat,” katanya dalam keterangan yang diterima rri.co.id, Kamis 5 Februari 2026.

Muhammad Taufiq juga menyoroti bahwa perlambatan penurunan kemiskinan tidak semata disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan persoalan struktural dalam tata kelola dan kelembagaan. “Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang besar dan membentuk berbagai tim lintas sektor, penurunan angka kemiskinan dirasa masih berjalan lambat dan belum signifikan,” jelasnya.

"Tantangan utamanya bukan hanya pada ketersediaan anggaran, tetapi pada tata kelola kelembagaan, integrasi data, serta dominasi program bantuan sosial yang belum diimbangi dengan pemberdayaan yang memadai," dia menambahkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menekankan urgensi penguatan kelembagaan yang adaptif dan berbasis data sebagai fondasi percepatan pengentasan kemiskinan. “Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan multidimensi yang memerlukan penanganan serius," ucapnya.

"Evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah, data yang terintegrasi, strategi lintas sektor yang menyentuh akar persoalan, serta penguatan kelembagaan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif,” katanya menambahkan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa berbagai kendala dalam penanggulangan kemiskinan selama ini bersumber pada fragmentasi kebijakan dan kelemahan tata kelola.

“Berbagai kendala yang kami identifikasi antara lain masih terjadinya variasi data acuan, dominasi program bantuan sosial, indikator evaluasi program yang masih bersifat administratif. Serta keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang program pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik wilayahnya.” ungkapnya.

Oleh karena itu, desain kelembagaan yang ditawarkan dalam blueprint ini diarahkan untuk menopang tiga pilar strategi pengentasan kemiskinan. Sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Melalui blueprint ini, LAN memberikan rekomendasi kebijakan strategis. Yang pertama adalah penguatan tata kelola dan koordinasi dengan melakukan penguatan koordinasi pusat–daerah melalui Pokja dan regulasi yang lebih solid.

Selanjutnya pergeseran indikator kinerja dengan melakukan pengukuran keberhasilan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Yang ketiga adalah adopsi Model Pemberdayaan Paradaya dengan melakukan penggunaan model paradaya untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Kemudian peningkatan kompetensi ASN melalui Akademi Pengentasan Kemiskinan, yaitu LAN akan menyelenggarakan Akademi Pengentasan Kemiskinan sebagai penguatan kompetensi ASN dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dan terakhir penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat yang bertujuan agar lulusan terhubung langsung ke dunia kerja. 

Kolaborasi lintas lembaga memegang peran penting, oleh sebab itu Blueprint ini telah disebarluaskan kepada para stakeholders melalui penyelenggaraan webinar. Selain itu Blueprint ini juga telah disampaikan kepada intansi Kementerian Sosial dan diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

LAN berharap dokumen ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan reformasi tata kelola pengentasan kemiskinan, guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Secara lengkap, Buku Blueprint Desain Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat diunduh pada tautan https://lan.go.id/blueprint-desain-kelembagaan-pengentasan-kemiskinan