RRI.CO.ID, Jakarta - Kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, akibat tak mampu membeli alat tulis menjadi alarm keras bagi perhatian kesehatan mental anak di Indonesia. Peristiwa yang menyentuh nurani publik itu mendorong pemerintah mempercepat penguatan layanan kesehatan jiwa hingga ke tingkat puskesmas.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tengah menyiapkan layanan psikologi klinis di puskesmas sebagai respons atas meningkatnya persoalan kesehatan mental pada anak. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi dan menangani gangguan jiwa sejak dini sebelum berkembang lebih berat.

“Kesehatan mental anak memang kita sudah lakukan skrining, ada 10 juta anak yang berisiko terkena penyakit mental,” ujar Budi di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Ia menegaskan, ke depan setiap puskesmas akan diperkuat dengan psikolog klinis agar kasus gangguan jiwa tidak selalu bergantung pada rumah sakit.

Menurut Budi, selama ini banyak persoalan kesehatan jiwa anak tidak terdeteksi karena minimnya layanan di tingkat layanan dasar. Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah kini memasukkan skrining kesehatan mental anak sebagai bagian dari pelayanan rutin.

“Sebelumnya kita tidak tahu ada masalah kejiwaan pada anak, sekarang melalui skrining kita tahu jumlahnya sangat besar,” katanya. Dengan data tersebut, pemerintah menargetkan penanganan bersifat preventif dan promotif melalui kerja sama puskesmas dengan sekolah.

Sementara itu, Psikiater Bidang Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dr. Lahargo Kembaren, menilai anak usia 9–10 tahun sangat rentan ketika menghadapi tekanan berat. Pada usia tersebut, anak mulai memahami kematian sebagai sesuatu yang permanen, namun belum mampu menimbang konsekuensi secara matang.

“Cara berpikir anak masih hitam-putih, sehingga saat tertekan, mereka bisa sampai pada kesimpulan ekstrem bahwa menghilang akan menyelesaikan masalah,” ujar Lahargo. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Ia menegaskan pencegahan kasus serupa harus dilakukan secara berlapis dan tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Di dalam keluarga, orang tua perlu membangun komunikasi emosional dan memvalidasi perasaan anak sebelum memberi nasihat.

Di lingkungan sekolah, Lahargo menekankan pentingnya pelatihan guru untuk mengenali tanda stres psikologis. Sekolah juga perlu memiliki sistem konseling aktif, pertolongan pertama psikologis, serta budaya anti-perundungan yang benar-benar diterapkan.

Sementara di tingkat masyarakat dan negara, akses layanan kesehatan jiwa harus diperluas hingga pelosok. Literasi kesehatan mental sejak dini serta kebijakan yang sensitif terhadap tekanan ekonomi keluarga dinilai sangat mendesak.

Di sisi lain, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyatakan pihaknya telah mengirim tim konselor psikologi untuk mendampingi keluarga korban. Pendampingan difokuskan kepada orang tua siswa kelas IV SD yang meninggal dunia akibat tekanan ekonomi keluarga.

“Tim sudah ke Kabupaten Ngada hari ini untuk memberikan pendampingan dan penguatan bagi keluarga korban,” ujar Kapolda di Kupang, Rabu, 4 Februari 2026. Konseling dijadwalkan berlangsung mulai Rabu (4/2) hingga Minggu (8/2) di Karadhara, Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu.

Kasus bunuh diri siswa SD tersebut menjadi sorotan luas masyarakat setelah surat perpisahan korban beredar. Tragedi ini menyisakan duka mendalam sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan kesehatan mental anak sejak dini.