RRI.CO.ID, Banda Aceh - Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, menggelar Rapat Konsolidasi Perdana, Rabu, 28 Januari 2026. Rapat ini digelar usai terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026.

Rapat membahas klaster infrastruktur meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, dan sungai. Termasuk irigasi, DAS, pengaman sungai, pengaman pantai, serta sumur bor.

Kegiatan berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh. Rapat dihadiri Sekjen Kementerian PUPR, jajaran kementerian, serta perwakilan pemerintah daerah.

Hadir pula DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta kepala Bappeda dan dinas teknis. Peserta berasal dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi.

Safrizal menekankan pentingnya validasi data dalam seluruh tahapan perencanaan. Mulai dari Jitupasna, R3P, hingga rencana aksi Kementerian PUPR.

“Validasi data dan pembagian kewenangan pusat, provinsi, dan daerah harus jelas,” ujar Safrizal. Menurutnya, kejelasan ini mempercepat pelaksanaan di lapangan.

Sekjen Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyampaikan mobilisasi 1.377 personel kementerian. Sebanyak 44.954 pekerja dikerahkan, termasuk 30.119 tenaga lokal melalui padat karya.

Selain itu, Kementerian PUPR menurunkan 1.937 alat berat di wilayah Sumatra. Langkah ini mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Wida menyebut rencana induk dan rencana aksi Kementerian PUPR telah rampung. Untuk Aceh, diusulkan anggaran Rp39,49 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut mengusung prinsip ‘Build Back Better’. Pembangunan diarahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Data Posko Satgas Wilayah Aceh mencatat 2.303 ruas jalan terdampak. Terdiri dari 67 jalan nasional, 87 provinsi, dan 2.149 kabupaten/kota.

Jumlah jembatan permanen terdampak mencapai 1.091 unit. Rinciannya 34 nasional, 98 provinsi, dan 959 kabupaten/kota.

Untuk jembatan bailey, tercatat 59 unit. Sebanyak 18 unit selesai, enam dibangun, dan 35 masih perencanaan.

Infrastruktur sungai meliputi 892 irigasi dan 68 normalisasi DAS. Selain itu terdapat 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, dan 44 sumur bor.

Safrizal menegaskan pentingnya integrasi rapat dan satu basis data. Overlay data diperlukan mencegah tumpang tindih pekerjaan.

Sesuai arahan Presiden, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah. Dukungan pembiayaan tersedia di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Meski tanggap darurat terbatas, Provinsi Aceh masih menetapkannya. Kondisi ini memungkinkan penggunaan mekanisme pengadaan kedaruratan.

“Cleansing data penting agar kewenangan APBN, APBA, dan APBK terukur,” kata Safrizal. Hal ini menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Forum juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Langsa. Pemkot berperan aktif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan.

Kolaborasi daerah, lembaga nonpemerintah, dan swasta dinilai krusial. Upaya ini mendukung percepatan pemulihan infrastruktur.

“Prioritas, sinkronisasi data, dan kendali waktu menjadi strategi kami,” kata Safrizal. Progres akan terus diperbarui dengan semangat kolaborasi multisektor.