KBRN, Jakarta: Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono menyebut Indonesia menargetkan negara maju pada 2045 dengan peluang bonus demografi. Ia menegaskan peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan peluang demografi tersebut.

“Tantangan besar bangsa ke depan adalah bonus demografi. Dengan risiko sosial bila tidak dikelola," kata Budi dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Rabu (14/1/2026) di Jakarta.

Menurut Budi, BPS memproyeksikan penduduk Indonesia 284,44 juta jiwa pada 2025 dengan 68,95 persen usia produktif. Rasio ketergantungan diperkirakan 45,02 persen atau 100 penduduk produktif menanggung 45 nonproduktif.

Ia menjelaskan, RKP 2026 menetapkan Trisula Pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kualitas SDM. Ketiga pilar saling terkait dan harus dijalankan bersamaan untuk hasil pembangunan berkualitas.

Budi menegaskan bonus demografi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja produktif. Namun ia mengingatkan, tanpa pendidikan dan lapangan kerja memadai, bonus itu bisa menjadi bencana sosial.

Data menunjukkan sekitar 59 persen pekerja masih berada di sektor informal dengan perlindungan terbatas. Kondisi ini berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal negara.

Ia menyatakan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. “Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan,” kata Budi.

Budi meminta pemerintah daerah memiliki kecerdasan demografi agar penduduk seimbang dengan lapangan kerja. Ia menekankan, “Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pejabat pusat dan daerah serius menginvestasikan pembangunan manusia. “Investasi manusia harus nyata pada kualitas SDM yang siap bersaing global,” ujarnya.

Budi menyebut angka kemiskinan nasional Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. Namun ia menilai ketimpangan antarwilayah, terutama perdesaan, masih menjadi persoalan.

Menurutnya, tanpa kebijakan terpadu, bonus demografi dapat memicu krisis tenaga kerja dan ketimpangan. “Bonus demografi bukan lagi bonus tetapi bisa menjadi bencana demografi,” kata Budi.

Ia menjelaskan dukungan pusat ke daerah dilakukan melalui DAK Nonfisik Bangga Kencana 2026. DAK tersebut difokuskan memperkuat layanan KB, pencegahan stunting, dan SDM lini lapangan.

Budi menekankan pembangunan keluarga dan KB menentukan kualitas generasi masa depan. Target nasional penurunan stunting 2026 ditetapkan sebesar 18,8 persen.

Ia juga mengingatkan bonus demografi bersifat sementara karena penuaan penduduk meningkat. Penduduk lansia kini mencapai sekitar 11–12 persen dan terus bertambah.

Menurut Budi, pemerintah harus menyiapkan perlindungan sosial dan layanan kesehatan lansia. Hal ini penting agar transisi demografi tidak menimbulkan tekanan ekonomi.

Menutup sambutan, Budi menegaskan agenda daerah adalah agenda bangsa menuju 2045. “Bonus demografi akan menjadi kekuatan jika dikelola, bukan dibiarkan,” ujarnya.