Dibiayai Negara, Komisi VII Pertanyakan Dampak Positif Poltek

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan mempertanyakan, dampak positif dari beragam politeknik yang dibiayai pemerintah melalui Kemenperin. Terutama, dalam mengembangkan sektor industri di Tanah Air.

"Poltek-poltek yang kita biayai, lulusan-lulusan yang kita biayai, dengan skema-skema pembiayaan muridnya seperti itu. Lalu outcome-nya apa?," kata politikus PDIP ini saat menjalani RDP dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Putra pun mengkhawatirkan, selama beberapa tahun ke depannya anggaran biaya untuk politeknik itu mengalami stak. Oleh sebab itu, ia mengingatkan, Kemenperin mampu menjadi penggerak tidak sebatas menjadi pembuat program.

"Jangan-jangan 1-2 tahun ke depan, anggaran tidak bergerak di situ dengan angka sekarang. Artinya, jadi jangan hanya selalu melaksanakan program, tapi bisa menjadi penggerak," ucapnya.

Tidak hanya itu, Putra mewanti-wanti, program-program Kemenperin untuk mengembangkan sektor industri minim hasil. Jika minim hasil program kerja, anggaran untuk Kemenperin bisa berkurang atau dipotong ke depannya.

"Kalau hanya program-program nggak realiasasi kinerja nggak ada output, nggak di kasih anggaran bisa lemes. Kalau fokus pada outcome membimbing, sebagai regulator itu indikator lapor ke DPR sudah beda lagi," ujarnya.