KBRN, Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tegaskan komitmen menangani stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan arahan Presiden untuk menyelesaikan isu strategis nasional, termasuk gizi, hingga pengentasan kemiskinan.

Mendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji menjelaskan dari 75 juta keluarga di Indonesia, terdapat 8,7 juta keluarga yang berisiko stunting. Dengan prevalensi stunting mencapai 21,5 persen, artinya satu dari lima balita di Indonesia terkena stunting.

"Stunting menjadi isu penting dalam membangun sumber daya manusia yang kuat dan berdaya saing. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan gerakan masyarakat, kita dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia," ujarnya dalam Launching Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Kamis, (5/12/2024).

Ia juga menekankan masalah stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Oleh karena itu, gerakan ini melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, serta didukung oleh DPR.

Wihaji mengatakan gerakan ini juga menjadi implementasi dari Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "Selama ini kami menjalankan Perpres 72 Tahun 2021 tentang tim percepatan penurunan stunting,” ucapnya.

Ia menyebutkan selain mencegah stunting, BKKBN juga bertugas menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam Gerakan Orang Tua Asuh. Ini adalah salah satu upaya strategis untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam membantu anak-anak yang berisiko terkena stunting.

Dirinya menjelaskan, masalah stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting sesuai target nasional.

"Kolaborasi dan dukungan masyarakat sangat penting agar Indonesia memiliki generasi penerus yang sehat, tangguh, dan kompetitif di masa depan. Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menggerakkan masyarakat dan memperkuat sinergi antar kementerian sesuai arahan Presiden," ujarnya.

Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Kemendukbangga/BKKBN dengan UNFPA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. UNFPA dikenal sebagai badan PBB untuk kesehatan seksual dan reproduksi serta hak asasi manusia.