Timwas DPR Fokus Awasi Transportasi Jemaah Haji hingga Fase Armuzna

RRI.CO.ID, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, menegaskan pengawasan transportasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Anggota Timwas Haji DPR RI, Danang Wicaksana, mengatakan, pengawasan dilakukan sejak keberangkatan hingga mobilitas selama di Arab Saudi.

Menurut Danang, Timwas Haji DPR RI memberi perhatian khusus terhadap seluruh layanan transportasi jemaah. Pengawasan tidak hanya mencakup penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat antarkota selama pelaksanaan ibadah haji.

“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” ujar Danang dalma keterangannya di Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026.

Ia menyebut, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah menjadi salah satu fokus pengawasan. Jalur tersebut dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar.

Timwas Haji DPR juga menyoroti keselamatan armada bus setelah adanya kecelakaan yang sempat melibatkan jemaah Indonesia beberapa waktu lalu. Karena itu, DPR ingin memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan dan pelayanan.

Selain transportasi antarkota, pengawasan juga dilakukan terhadap operasional bus selawat di Makkah. Layanan tersebut menjadi sarana utama mobilitas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram.

Danang mengatakan pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak ibadah haji. Tahapan perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna) dinilai menjadi fase paling padat dalam penyelenggaraan haji.

Menurutnya, pemerintah telah menyusun jadwal perpindahan kloter secara teratur untuk mengurangi kepadatan. Namun, Timwas DPR tetap ingin memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana di lapangan.

“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.

Selain itu, kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian DPR. Timwas Haji akan mengevaluasi penerapan skema murur untuk mengurangi penumpukan jemaah.

Selain itu, layanan bagi jemaah sakit dan lansia juga menjadi fokus pengawasan. Kelompok rentan dinilai membutuhkan pendampingan dan transportasi khusus selama menjalankan ibadah.

Danang menegaskan seluruh jemaah harus tetap dapat menjalankan rukun haji dengan baik. Termasuk jemaah sakit maupun lansia pengguna kursi roda.

Timwas DPR juga akan meminta penjelasan pemerintah terkait skema penanganan jemaah sakit dan lansia di Arab Saudi. Pengawasan dilakukan agar seluruh jemaah memperoleh layanan yang layak selama menjalankan ibadah.

“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji. Agar kita bisa menunaikan semua rukunnya,” ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.