RRI.CO.ID, Madinah - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menugaskan lebih dari tiga puluh Musyrif Diny dalam mendukung pelayanan ibadah haji jemaah Indonesia. Mereka mengawal kebijakan ibadah agar sesuai syariah selama operasional haji 2026.

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengatakan, Musyrif Diny memiliki peran berbeda dibanding Mustasyar Diny. Musyrif Diny terlibat menentukan kebijakan pelaksanaan ibadah di lapangan.

Menurutnya, Musyrif Diny memastikan praktik ibadah berjalan sesuai ketentuan syariah yang disepakati bersama. Mereka juga mengawal penerapan kebijakan ibadah dalam berbagai situasi operasional haji.

“Musyrif Diny menentukan kebijakan ibadah sesuai syariah. Pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kondisi lapangan,” kata Cholil kepada Media Center Haji di Madinah, Arab Saudi, Selasa, 12 Mei 2026.

Sementara itu, Mustasyar Diny lebih berperan memberikan nasihat dan konsultasi terkait persoalan ibadah jemaah. Peran tersebut dijalankan ketika muncul pertanyaan selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

Musyrif Diny ditempatkan di berbagai sektor pelayanan jemaah Indonesia selama musim haji tahun ini. Penempatan dilakukan pada daerah kerja Makkah dan Madinah untuk memperkuat pengawasan ibadah.

Selain mengawal kebijakan, Musyrif Diny bertugas menyatukan pandangan keagamaan antarpendamping ibadah haji. Setiap kelompok terbang sebelumnya memiliki pembimbing dengan pandangan keagamaan masing-masing.

“Musyrif Diny menjadi pemberi fatwa bersama bagi pembimbing haji. Pendapat itu dipakai sebagai rujukan pelayanan ibadah,” ujarnya.

Kementerian Haji juga melibatkan sejumlah tokoh dalam tim Musyrif Diny tahun ini. Mereka di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU Hindun Anisah, dan Liliek Noer Chalida.