RRI.CO.ID, Jakarta - Sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat Arab Saudi diduga terkait praktik haji ilegal dalam sepekan terakhir. Perihal ini, pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan penertiban tersebut.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaff menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Ia menegaskan aturan “tidak ada haji tanpa izin resmi” harus dipatuhi.

Maria mengatakan Arab Saudi bertindak tegas mencegah haji ilegal di wilayahnya. Pintu masuk menuju Makkah dijaga ketat dengan pemeriksaan berlapis.

Hanya jamaah dengan visa haji resmi diizinkan memasuki Makkah. Mereka tanpa visa akan dihalau dan dikenai sanksi sesuai aturan.

“Jika ada WNI diproses hukum, sepenuhnya menjadi kewenangan Arab Saudi,” kata Maria. Ia menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.

Penindakan juga menyasar pihak yang mengorganisasi dan mempromosikan haji ilegal. Termasuk pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut.

Satgas Haji Ilegal di dalam negeri terus melakukan pencegahan di titik keberangkatan. Operasi ini melibatkan Kemenhaj, Polri, dan Kementerian Imigrasi.

“Operasi kami menggagalkan sejumlah keberangkatan ilegal,” ujar Maria. Ia menyebut langkah itu melindungi masyarakat dari penipuan.

Kemenhaj mengimbau masyarakat tidak tergoda tawaran haji tanpa antre. Risiko mencakup kerugian finansial, pidana, deportasi, hingga larangan masuk sepuluh tahun.

“Ibadah haji harus sah, aman, dan tertib sesuai aturan,” kata Maria. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan indikasi penipuan.

Pada hari ke-15 operasional, 229 kloter dengan 89.051 orang telah diberangkatkan. Sebanyak 219 kloter sudah tiba di Madinah.

Sebagian jamaah telah bergerak menuju Makkah untuk umrah wajib. Mereka mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji. (MCH)