KBRN, Jakarta: Teknologi finansial atau fintech khususnya di sektor peer to peer lending (P2P) melalui konsep credit scoring diharapkan mampu menjadi alternatif solusi pembiayaan bagi UMKM. Di mana selama ini kesulitan mengakses pinjaman ke perbankan dan persyaratan kolateral (jaminan).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut, dalam survei yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi Covid-19.

Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting dan dibutuhkan. Credit scoring adalah sebuah penilaian dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberi pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman ke peminjam.

“Kuncinya adalah akses pembiayaan. Termasuk mengkaji penerapan credit scoring lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diterapkan di 145 negara,” ujar Teten dalam konferensi pers AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Menurutnya, saat ini industri fintech terus tumbuh dan berkembang. Di mana fintech hadir memberikan solusi pembiayaan ke UMKM tanpa menerapkan agunan.

“Di fintech, plafon pinjaman sebesar Rp2 miliar sudah diberikan tanpa memakai agunan. Bahkan UMKM terhubung dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) bisa meminjam pinjaman hingga Rp10 miliar,” ucap Teten.

Meski begitu, ia memberikan catatan terkait bunga yang masih tinggi di fintech. Sebab, bunga tinggi juga menjadi persoalan tersendiri dalam mempermudah UMKM mengakses pembiayaan.

“Kesehatan UMKM yang terpenting bisa membayar kembali pinjaman, maka diharapkan bunga lebih berani untuk diturunkan. Saya optimistis, penurunan bunga di fintech bisa menjadi pertimbangan bagi perbankan juga untuk berani memberikan pinjaman ke UMKM tanpa agunan,” katanya.

.a juga mengapresiasi, sebesar 96 persen sektor keuangan dalam ekonomi digital dikuasai oleh lokal yang dapat dijadikan benchmark bagi sektor lain. Berbeda dengan sektor e-commerce justru lebih dikuasai oleh asing dan hanya sebesar 44 persen dikuasai lokal.

Maka dari itu, Teten juga mengimbau UMKM agar terus mengadopsi kemajuan digital, sehingga kesehatan usaha UMKM bisa menjadi track record. Selain itu, UMKM juga dianjurkan untuk memiliki business plan.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, anggota fintech yang berada di naungan AFPI terus berupaya untuk mengoptimalkan pinjaman ke UMKM. Saat ini, sebanyak 40 persen pembiayaan masuk dalam sektor produktif.

Tercatat, periode Januari-Juli 2023 penyaluran pembiayaan mencapai Rp58 triliun. Juga pembiayaan di sektor produktif sebesar Rp22 triliun.