RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terus dilanjutkan. Reformasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penyempurnaan kinerja institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan.

Legislator yang kerap disapa Ibas itu menyebut reformasi Polri telah menjadi perhatian bersama dan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI. Ia menilai agenda reformasi harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Reformasi Polri harus dilanjutkan sebagai bagian dari penyempurnaan kerja institusi. Polri harus tetap menjadi lembaga yang profesional dan humanis, tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden,” ucap Ibas saat memimpin rapat pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Selain reformasi Polri, Ibas juga menyinggung pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah disampaikan kepada Presiden. Ia mengatakan dokumen tersebut saat ini tengah dipelajari lebih lanjut oleh Presiden.

“Poin-poin utama dalam Haluan Negara sudah selesai dan sudah disampaikan kepada Presiden. Beliau menginginkan untuk mempelajarinya lebih lanjut, dan saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan koordinasi,” kata Ibas.

Dalam rapat pleno tersebut, Ibas turut mengapresiasi kinerja K3 sepanjang tahun 2025. Ia menyebut capaian penyelesaian anggaran menjadi indikator keseriusan dalam melakukan kajian ketatanegaraan.

“Kerja keras yang telah dilakukan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dalam tahun 2025 patut kita berikan penghargaan yang tinggi. Penyelesaian 95% anggaran adalah bukti nyata bahwa kita serius dalam melakukan kajian untuk kemajuan ketatanegaraan,” ucap Ibas.

Ia juga menekankan pentingnya relevansi kajian ketatanegaraan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, hasil kajian harus mampu menjawab tantangan sistem pemerintahan ke depan.

“Kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan menjadi sangat penting. Terutama dalam menjaga relevansi sistem ketatanegaraan kita dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh anggota komisi untuk terus meningkatkan kualitas kajian dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci keberhasilan rekomendasi kebijakan.

“Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak, baik lembaga legislatif, pemerintah, daerah, maupun masyarakat adalah kuncinya. Tentu untuk memastikan setiap kajian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik,” ucap Ibas.