KBRN, Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan program Tamasya kini terintegrasi dalam instrumen PROPER 2025. Sinergi ini mendorong perusahaan menyediakan tempat pengasuhan anak sebagai bagian dari inovasi sosial berkelanjutan.

“Program Tamasya menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara BKKBN dan KLHK untuk kesejahteraan keluarga pekerja. Melalui PROPER 2025, kami ingin perusahaan berperan aktif membangun fasilitas pengasuhan anak yang ramah dan berkualitas,” kata Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana, dalam kegiatan Sosialisasi Program Tamasya, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, Tamasya kini menjadi indikator penilaian dalam PROPER 2025 Kementerian Lingkungan Hidup. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mendirikan tempat penitipan anak sebagai bentuk inovasi sosial berkelanjutan.

“Tamasya menjadi bagian dari penilaian PROPER yang memberi bobot dua poin dalam aspek inovasi sosial. Kami ingin perusahaan berperan aktif mendampingi tempat penitipan anak berbasis masyarakat melalui program tanggung jawab sosial,” ucapnya.

Irma juga menjelaskan, perusahaan dapat berkontribusi dengan berbagai cara, mulai dari mendirikan hingga mendampingi TPA di luar wilayah kerja. Pendampingan ini termasuk pemantauan tumbuh kembang anak, pelatihan pengasuh, serta fasilitasi rujukan ke layanan kesehatan.

Sementara itu, Analis Lingkungan Hidup KLH, Sena Pradipta, menjelaskan PROPER 2025 menilai perusahaan tidak hanya dari aspek lingkungan. Ia menegaskan, aspek sosial seperti penyediaan fasilitas pengasuhan anak menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja perusahaan.

“Kini perusahaan juga diukur berdasarkan nilai sosial melalui inovasi seperti Tamasya yang berdampak langsung pada masyarakat. Program ini bagian dari transformasi PROPER untuk menilai keberlanjutan yang lebih inklusif,” kata Sena.

Melalui penilaian PROPER, perusahaan yang mengimplementasikan program sosial inovatif seperti Tamasya berpotensi meraih peringkat hijau atau emas. Skema ini mendorong dunia usaha untuk menjalankan bisnis etis, ramah lingkungan, sekaligus memperhatikan kesejahteraan keluarga pekerja.

Irma berharap, sinergi lintas kementerian memperluas akses pengasuhan anak bagi keluarga wilayah 3T dan masyarakat miskin ekstrem. Ia menegaskan, dukungan perusahaan penting menciptakan lingkungan kerja ramah keluarga serta meningkatkan investasi sumber daya manusia sejak dini.