KBRN, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis, mendesak pemerintah menyelesaikan konflik tanah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pasalnya, terdapat permasalahan tanah antara korporasi dengan warga di tiga desa kecamatan Sandai yang belum diselesaikan.

"Kementerian ATR/BPN harus bisa menyelesaikan masalah pertanahan. Khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang didalamnya masih terdapat perkampungan masyarakat," kata Cornelis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Menurut dia, masih banyak HGU yang di dalamnya ada perkampungan, ada kebun dan tanah masyarakat yang masih belum diselesaikan. Begitu pula dengan Kementerian Kehutanan, terkait kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), itu juga banyak bermasalah.

"Tentu kami prihatin dengan yang dialami warga Desa Penjawaan, Desa Sandai dan Desa Mensubang. Pemerintah harus segera mencarikan solusi terbaik sehingga warga tidak merasa jadi orang asing di tanahnya sendiri," ujarnya

Mantan Gubernur Kalimantan Barat ini juga menegaskan bahwa proses penyelesaian masalah pertanahan harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini penting untuk menghidari konflik antara masyarakat dan perusahaan dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

"Jangan sampai masyarakat malah berhadapan dengan perusahaan, apalagi kemudian warga yang malah ditangkap dan dipenjara. Padahal, masyarakat hanya memperjuangkan tanah sendiri yang mungkin sudah dikelola turun temurun," kata Cornelis

Sebelumnya, dugaan penyerobotan lahan seluas sekitar 70 hektare milik warga terjadi di tiga desa di Kecamatan Ketapang. Adapun pihak yang diduga melakukan penyerobotan lahan yaitu, PT SMS dan PT MP.

Ketua Koperasi Nasional Pangkat Longka Ketapang Sejahtera, M. Sandi mengatakan, dugaan penyerobotan lahan merupakan bentuk kapitalisme kuno. Ia menyebut dalam hal ini bukan hanya rakyat yang dirugikan tetapi juga negara.

"Sangat disayangkan karena (pemerintah) sepertinya membiarkan warganya ditindas. Jika pemerintah tidak bertindak tegas, kami siap bertindak," ujar Sandi.