NEGARA-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) menyuarakan "keprihatinan serius terhadap meningkatnya tindakan tarif sepihak". Dalam pernyataan bersama usai KTT, BRICS menilai hal itu berisiko merugikan perekonomian global.

Mereka juga menunjukkan dukungan simbolis kepada sesama anggota, yakni Iran. BRICS mengecam serangkaian serangan militer terhadap fasilitas nuklir dan target lainnya di Iran.

Meski begitu, pernyataan bersama BRICS itu tidak langsung menyebut Amerika Serikat. Namun, pernyataan itu membuat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berang.

Trump bersumpah bakal menerapkan tarif tambahan 10 persen kepada negara anggota BRICS. Dalam pernyataannya di Truth Social pada Minggu (6/7/1025), Trump marah kepada BRICS lantaran dianggap menerapkan kebijakan "anti-Amerika".

Sampai saat ini, anggota BRICS tercatat sebanyak 11 negara yang terdiri dari tiga musuh Utama AS yakni China, Rusia dan Iran. Anggota lainnya adalah Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan terbaru Indonesia.

Apakah ancaman Trump tersebut berarti akan ada tambahan dari tarif yang dikenakan saat ini, seperti Indonesia?. Artinya dari 32 persen yang dikenakan Trump sekarang akan menjadi 42 persen?

Pasalnya, Trump telah menetapkan tarif atas barang impor Indonesia yang masuk negeri Paman Sam tersebut sebesar 32 persen. “Trump mengatakan AS akan memberlakukan tarif impor 32 persen pada Indonesia," demikian laporan Reuters, Selasa (8/7/2025).

Selanjutnya, Respon Ancaman Tarif Tambahan

Tiongkok merespon ancaman Trump dengan menyebut BRICS tidak mencari "konfrontasi".  "Mengenai pengenaan tarif, Tiongkok telah berulang kali menyatakan posisinya bahwa perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang dan proteksionisme tidak menawarkan jalan ke depan," kata juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning seperti dilansir China News Agency (CNA), Senin (7/7/2025).

Dikutip dari Reuters, Selasa (8/7/2025), tuan rumah KTT BRICS, Presiden Brasil Lula da Silva, menyatakan dunia saat ini tidak membutuhkan seorang "kaisar". Lula menegaskan, BRICS berkomitmen menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan tidak bergantung pada dominasi dolar AS.

“Ini adalah kumpulan negara yang ingin menemukan cara baru untuk mengatur dunia dari sisi ekonomi,” ujar Lula. Ia menilai bahwa kebangkitan Global South membuat beberapa negara besar merasa tidak nyaman.

Presiden Brasil turut menyinggung ancaman sebelumnya dari Donald Trump yang memperingatkan tarif hingga 100 persen. Ancaman itu akan diberlakukan jika BRICS mencoba melemahkan peran dolar AS dalam perdagangan global.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi BRICS bukan bertujuan untuk melawan Amerika Serikat atau pihak mana pun. Menurutnya, pertemuan BRICS justru bertujuan mempersatukan negara berkembang dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 

“Jadi tidak ada langkah-langkah untuk melawan suatu negara, suatu kelompok negara,” kata Tata di Rio de Janeiro, Brasil, Senin, (7/7/2025), dalam keterangan resminya.  Tata mengungkapkan isu yang dibahas KTT BRICS adalah masalah global, multilateralisme, kesehatan, hingga lingkungan hidup. 

Selanjutnya, Tidak Hanya Indonesia

Indonesia disebut sebagai satu dari 14 negara yang disurati Trump, soal tarif impor terbaru AS. Tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025, termasuk bagi Indonesia yang terkena 32 persen.

Tarif itu sejatinya sama dengan yang disampaikan Trump pada awal April lalu.  Selain Indonesia, sejumlah negara di Asean juga terkena tarif dagang tinggi dari Trump. 

Thailand dihajar dengan tarif impor 36 persen. Trump menyebut akan mengenakan tarif impor 40 persen ke produk asal Laos. 

Myanmar terkena tarif impor 40 persen, Kamboja 36 persen. Malaysia juga tak terlepas dari serangan dagang yang dilakukan Trump dengan tarif 25 persen.

Hanya Vietnam yang menjadi negara yang selamat dari serangan tarif besar Trump. Dalam pengumuman terbaru, Vietnam hanya dikenakan tarif 20 persen, atau lebih rendah dari sebelumnya 49 persen. 

Selanjutnya, Isi Surat Trump pada Prabowo

Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7/2025)  dan ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Namun, dia menyayangkan kerja sama ini membuat perdagangan AS defisit dengan Indonesia. 

Oleh karena itu, kata Trump, pemerintahannya menilai perlu kebijakan perdagangan yang adil agar defisit perdagangan AS dengan Indonesia bisa berkurang. “Kami telah bertahun-tahun membahas hubungan perdagangan  dengan Indonesia dan menyimpulkan AS harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif dan non-tarif  Indonesia serta hambatan perdagangan," kata  Trump dalam surat kepada Prabowo.

"Tarif sebesar 32 persen ini berlaku atas semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang yang dikirim ulang untuk menghindari Tarif yang lebih tinggi akan dikenakan Tarif yang lebih tinggi tersebut,” ucap Trump.

“Harap dipahami bahwa angka 32 persen tersebut jauh lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan yang kami miliki dengan Negara Anda," jelasnya. Trump menyebut tarif ini tidak akan dikenakan jika Indonesia memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di AS. 

Trump menyebut selalu mendapatkan hambatan perdagangan baik kebijakan tarif atau nontarif yang dilakukan Indonesia.

Selanjutnya, Defisit Perdagangan AS 

Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar ekspor utama Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada 3 bulan pertama pada 2025 ini mencapai US$7,3 miliar, tertinggi kedua setelah Tiongkok yang mencapai US$14 miliar.

Pada bulan Maret 2025, nilai ekspor nonmigas ke AS mencapai US$2,6 miliar. Sepanjang 2025 ini, Indonesia telah mengekspor US$7,3 miliar komoditas nonmigas ke AS. Nilainya ini meningkat 20,06 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan nilai sebesar US$6,3 miliar. 

Dengan demikian, nilai ekspor ke AS ini berkontribusi 11,6 persen terhadap total ekspor nonmigas pada Kuartal I 2025. Selain Tiongkok dan AS, Indonesia juga menjalin hubungan dagang yang baik dengan India. 

Nilai ekspor nonmigas ke India pada Kuartal I 2025 mencapai US$4,28 miliar, tertinggi ketiga, diikuti oleh Jepang dengan US$3,52 miliar. Sementara itu dengan negara tetangga seperti Malaysia (US$2,98 miliar), Thailand (US$2,32 miliar), dan Singapura (US$1,89 miliar).

Jika ditinjau dari kelompok komoditasnya, maka Indonesia paling banyak mengekspor mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) ke AS, nilainya mencapai US$1,22 miliar pada Kuartal I 2025, setara dengan 17 persen dari total nilai ekspor nonmigas ke AS. komoditas lain yang tak kalah penting adalah alas kaki (HS 46), pakaian dan aksesori rajutan (HS 61), hingga pakaian dan aksesori non rajutan (HS 62).

Selain alas kaki dan pakaian, Indonesia juga turut mengekspor lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), dengan nilai mencapai US$507,19 juta. Diikuti oleh perabotan dan alat penerangan (HS 49) sebanyak US$410,48 juta, karet dan barang lain dari karet (HS 40) senilai US$397,61 juta.

Kemudian ikan dan udang (HS 03) senilai US$287,34 juta, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) senilai US$244,5 juta, hingga kakao dan olahannya (HS 18) senilai US$235,94 juta. Data di atas menunjukkan seberapa besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS, yang selama ini sudah banyak mengimpor komoditas dari Indonesia.

Sementara itu, Indonesia mengimpor berbagai macam barang dari Amerika Serikat, dengan nilai impor mencapai US$11,97 miliar pada tahun 2024. Beberapa barang impor utama dari AS meliputi bahan bakar mineral, mesin dan peralatan mekanik, produk elektronik, bahan kimia, serta produk pertanian seperti kedelai dan gandum. 

AS selalu mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia. Ini berarti nilai ekspor AS ke Indonesia lebih kecil daripada nilai impor AS dari Indonesia.

Inilah yang disebut menjadi alasan AS mengenakan tarif impor tinggi atau yang disebutnya sebagai tarif timbal balik (resiprokal). AS ingin adanya kesimbangan dan mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia.

Laporan United States Trade Representative (USTR) menunjukan pada tahun 2024, impor barang dari Indonesia mencapai $28,1 miliar, naik 4,8 persen dari tahun sebelumnya. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia pada tahun 2024 adalah $17,9 miliar, meningkat 5,4 persen dari tahun 2023.

Bahkan dalam lima tahun terakhir Amerika Serikat (AS) disebut selalu mengalami defisit dagang dengan Indonesia. 

Selanjutnya, Rayuan yang Gagal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengklaim Indonesia sudah menyampaikan second offer kepada AS. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif impor 32 persen.

Indonesia menawarkan peningkatan impor produk AS sebagai bagian dari negosiasi, termasuk komoditas seperti elpiji, BBM, dan alat teknologi. Indonesia menjanjikan nilai impor energi dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 15,5 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.

Indonesia akan mengalokasikan sekitar Rp 251,24 triliun untuk belanja energi dari AS, yang mencakup LPG, LNG (Liquified Natural Gas), dan minyak mentah.  Dengan adanya peningkatan impor energi ini, neraca perdagangan Indonesia-AS diharapkan menjadi lebih seimbang, dan Indonesia dapat menghindari ancaman tarif tinggi pada ekspornya ke AS.

Sayangnya rayuan tersebut tak membuat Trump merubah keputusannya.  Kalangan ekonom menduga keanggotaan Indonesia di BRICS dan partisipasi Presiden Prabowo dalam KTT disebut memperlemah posisi tawar Indonesia dalam konteks geopolitik.

Dampak Tarif Tinggi Trump Bagi AS

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menyebut AS adalah ekonomi terbesar di dunia dan secara alami, AS menjadi vendor terbesar untuk berbagai produk global. “Kalau mereka memaksakan trade balance dengan semua negara, maka pilihannya hanya dua, yakni mengurangi konsumsi atau mengenakan tarif tinggi, jadi dua skenario tersebut sama-sama berisiko menimbulkan dampak negatif,” katanya.

Selain mengancam perekonomian domestik AS sendiri, langkah tersebut juga, katanya, bisa memicu perlambatan ekonomi secara global. Banyak menunjukkan bahwa penerapan tarif menyebabkan penurunan ekspor oleh perusahaan-perusahaan AS.

Hal ini, kata dia, terjadi karena sebagian besar perusahaan tersebut mengandalkan bahan baku impor. Bahan baku impor menjadi lebih mahal akibat kebijakan tarif imlor tinggi, sehingga menurunkan daya saing produk ekspor AS sendiri.

Tak hanya itu, sektor industri manufaktur AS juga terdampak serius. Kenaikan biaya produksi membuat banyak perusahaan mengalami kesulitan dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.

“Di industri-industri tersebut, ini malah terjadi kehilangan penciptaan lapangan kerja atau malah terjadi PHK. Nah inilah yang kemudian menunjukkan bahwa tidak hanya tarif itu merugikan perusahaan domestik AS itu sendiri, tapi justru bisa memicu naiknya pengangguran di AS,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tarif tinggi terhadap barang impor tak hanya membuat harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga mengurangi keberagaman produk di pasar domestik. Menurutnya, kalau semua dikenakan tarif tinggi, selain jadi mahal, barangnya juga makin sedikit dan kurang beragam. 

Ia mengutip studi dari Amiti, Redding, dan Weinstein yang menunjukkan bahwa keberagaman produk menyumbang sekitar 50 persen dari pertumbuhan ekonomi AS. Oleh karena itu, penurunan ragam produk bisa berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, Dampaknya Bagi Indonesia

Pemberlakuan tarif timbal balik sebesar 32 persen bakal sangat memengaruhi ekonomi dan dinamika perdagangan dalam negeri. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri Indonesia, terutama pada sektor ekspor. 

Kebijakan ini menyebabkan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat karena harga menjadi lebih mahal. Beberapa sektor yang paling terdampak meliputi tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan. 

Selain itu, kebijakan ini juga memicu ketidakpastian ekonomi global dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Kebijakan Trump juga dapat mengganggu rantai pasok manufaktur Indonesia, terutama yang bergantung pada bahan baku atau komponen impor dari negara yang terkena dampak tarif.  

Tarif Trump juga bisa membuat ketegangan perdagangan global. Hal ini dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi. 

Akibat peningkatan biaya produksi akibat depresiasi rupiah dan kenaikan harga bahan baku, maka dikhawatirkan dapat menekan sektor manufaktur domestik, terutama yang berorientasi ekspor. 

Penurunan ekspor dan tekanan pada sektor manufaktur dapat menyebabkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.  Artinya, Indonesia akan menghadali efek domina dari tarif impor tinggi Trump tersebut.

Apa yang Harus Pemerintah Lakukan

Para ekonom menyarankan beberapa langkah yang dapat dilakukan Indonesia sebagai respon dampak tarif 32 persen terhadap barang impor Indonesia. Pemerhati ekonomi internasional, Aditya Wardhana, menekankan perlunya megurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat (AS), salah satunya kerjasama perdagangan dengan anggota BRICS.

“Indonesia memiliki peluang besar memperluas akses pasar ke negara-kenegara anggota BRICS. Meskipun harus melalui pertukaran produk ekspor impor dengan mereka,” katanya pada RRI Pro3, Minggu (6/7/2025).

Pertukaran produk, kata dia, wajar dalam mekanisme perdagangan global. Karena negara tujuan ekspor kita juga menginginkan produk mereka bisa masuk pasar Indonesia. Bedanya, kata Adit, dengan anggota BRICS mungkin tidak ada kebijakan tarif timbal balik (Resiprokal) seperti yang dilakukan Donald Trump.

“Meskipun barang ekspor kita lebih banyak masuk ke negara anggota BRICS tidak ada kebijakan yang merugikan. Seperti tarif impor tinggi yang dialkukan AS,” katanya.

Namun, menurutnya, diversifikasi pasar ekspor harus diiringi dengan upaya meningkatkan kualitas. Pemerintah dan pelaku usaha perlu berupaya meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. 

Pemerintah Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor produk halal dengan memanfaatkan keanggotaan negara-negara BRICS. Pemerhati ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nur Hidayah, mengatakan, BRICS dapat menjadi pasar strategis bagi produk halal Indonesia karena tingginya populasi muslim di sebagian besar negara anggotanya.

“Selain Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, BRICS kini juga mencakup negara-negara dengan populasi muslim besar. Ini membuka peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial,” ujarnya dalam perbincangan dengan RRI Pro3, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, 45persen populasi dunia berada di negara-negara BRICS, dengan porsi penduduk muslim yang signifikan. Hal ini menjadikan BRICS sebagai mitra strategis dalam mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

Indonesia sendiri menargetkan nilai ekspor produk halal mencapai US$13,8 miliar atau sekitar Rp225 triliun pada tahun 2025. Sementara pada Januari–Oktober 2024, ekspor produk halal tercatat sebesar US$41,42 miliar (sekitar Rp673,9 triliun), mencerminkan potensi yang besar untuk terus tumbuh.

Namun, Nur Hidayah mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain di pasar halal global. "Kualitas dan daya saing produk halal Indonesia harus terus ditingkatkan agar bisa bersaing di pasar internasional, termasuk di kawasan BRICS," ujarnya.

Pemerintah disarankan berbagai kalangan juga  perlu terus melakukan diplomasi dengan AS untuk mencari solusi terbaik dan mengurangi dampak negatif kebijakan tarif. Pemerintah juga disarankan memetakan dengan baik sejumlah sektor usaha yang terdampak serta menyiapkan bernagai insentif mengantisipasi dampak buruknya.

Jika melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak negatif kebijakan tarif Trump dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, para ekonom menyarankan pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan respons resmi pemerintah akan disampaikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Nanti aja sama Pak Menko ya, sama-sama koordinasi,” ujarnya singkat sambil berjalan cepat meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (8/7/2025).