PRESIDEN RI Prabowo Subianto resmi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil, Minggu (6/7/2025). Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah karena Indonesia pertama kalinya mengikuti forum BRICS sebagai angota tetap.

Sejak Januari tahun ini, Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-11 forum BRICS yang dibentuk pada tahun 2011. Forum antarnegara tersebut pada awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Pada Januari 2024, Arab Saudi Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS. Forum ini juga memiliki negara-negara mitra seperti Belarus, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

“Masuknya Indonesia ke BRICS merupakan inisiasi Presiden. Sejak awal menjabat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

“Presiden Prabowo menekankan pentingnya forum seperti BRICS demi stabilitas dan kemakmuran dunia,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI. Teddy juga menyebutkan bahwa kehadiran Indonesia menjadi simbol transformasi hubungan internasional berbasis persahabatan. 

“Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujar Teddy mengutip prinsip Presiden, yang ditegaskan kembali dalam forum.

Selanjutnya, Sambutan Hangat BRICS untuk Indonesia

Dalam kehadirannya, Presiden RI Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut mendampingi.

Menurut Seskab Teddy Indra Wijaya, kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh semua negara anggota BRICS. Sambutan hangat tersebut disampaikan oleh Presiden Brasil, Luiz Inaco Lula da Silva dalam sesi pleno.

“Saya ingin secara khusus menyambut Presiden Prabowo Subianto. Yang berpartisipasi untuk pertama kali dalam Cupla dos BRICS sebagai Presiden Indonesia,” ujar Presiden Lula, Minggu (6/7/2025).

Selanjutnya, BRICS Teken Komitmen Tata Kelola Global Inklusif

Para pemimpin negara BRICS menegaskan tekad mereka untuk memperkuat multilateralisme, membela hukum internasional, dan mewujudkan tatanan global yang lebih adil. Tekad tersebut dituangkan dalam dokumen berjudul "Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance" dikutip dari laman resmi BRICS Brasil.

Deklarasi ini merupakan hasil dari koordinasi intensif selama berbulan-bulan. Proses tersebut mencakup lebih dari 200 pertemuan dan pembentukan atau penguatan 200 mekanisme kerja sama.

Ketiga pilar utama kerja sama BRICS ditekankan dalam KTT ini. Ketiga pilar tersebut yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta kerja sama budaya dan antarwarga.

Melalui pilar-pilar dimaksud, BRICS bertekad mempererat kemitraan strategis yang mendukung perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, BRICS juga mendorong reformasi sistem multilateral agar lebih adil dan representatif.

Dalam bidang keuangan, BRICS mendesak peningkatan kuota Dana Moneter Internasional (IMF) dan saham Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dan emerging markets. Penyesuaian ini, menurut mereka, harus mencerminkan posisi ekonomi global secara adil dan tidak mengorbankan negara-negara berkembang.

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa realokasi kuota IMF tidak boleh merugikan negara-negara berkembang. Tetapi harus mencerminkan posisi relatif negara-negara dalam ekonomi global dan meningkatkan kuota DCEM,” demikian pernyataan dalam dokumen.

Di bidang kesehatan, BRICS menekankan pentingnya sistem kesehatan global yang setara, inklusif, dan tanggap terhadap kebutuhan semua negara. Salah satu pencapaian penting adalah peluncuran Kemitraan untuk Penghapusan Penyakit Sosial.

Kemitraan tersebut bertujuan untuk menangani ketimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kemiskinan dan pengucilan sosial. Selain itu, untuk pertama kalinya, tata kelola kecerdasan buatan (AI) mendapat sorotan utama dalam agenda BRICS.

Dalam deklarasi bersama, negara-negara anggota menyatakan bahwa AI adalah peluang strategis bagi kemajuan. Namun, mengenai AI, harus diatur melalui tata kelola global yang adil dan inklusif.

BRICS menyerukan kolaborasi internasional yang luas untuk memastikan teknologi ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh semua negara. Di bidang iklim, BRICS menyambut baik Tropical Forest Forever Fund (TFFF) sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk konservasi hutan tropis.

Melalui Deklarasi Kerangka Iklim, BRICS memetakan strategi lima tahun untuk mengatasi krisis iklim sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Kelompok ini juga mengungkapkan keprihatinan terhadap peningkatan tajam belanja militer global yang mengalihkan dana dari pembangunan negara berkembang.

BRICS menolak upaya mengaitkan isu keamanan dengan agenda iklim dan menyerukan pendekatan multilateral yang menghormati berbagai perspektif nasional. Dalam KTT ini, tiga dokumen tambahan juga disepakati.

Ketiga dokumen tersebut yakni Deklarasi Pemimpin BRICS tentang Pembiayaan Iklim dan Deklarasi Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan. Dokumen yang terakhir adalah Kemitraan untuk Penghapusan Penyakit Sosial.

Selanjutnya, Indonesia Dorong Perdagangan Dunia

Melansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, dalam sesi kedua konferensi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Presiden mendorong pemanfaatan lebih luas terhadap New Development Bank (NDB), menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tujuannya adalah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, khususnya di bidang energi bersih, infrastruktur, dan keberlanjutan. Airlangga juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif “South-South Economic Compact”.

Inisiatif tersbeut bertujuan agar negara-negara BRICS menjadi motor penggerak perluasan akses perdagangan dan integrasi ekonomi negara-negara Global South. Dalam forum ini, Indonesia menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam New Development Bank (NDB).

Langkah tersbeut diambil guna memperoleh akses pembiayaan untuk mendukung transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Airlangga menyebutkan, dalam pemaparan NDB, terdapat 120 proyek yang sedang ditangani dengan total nilai mencapai US$39 miliar (Rp632,8 triliun).

Selanjutnya, Indonesia Dukung Perdamaian Dunia

Dalam sesi pleno KTT BRICS 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan posisi tegas Indonesia dalam menolak perang dan standar ganda dalam tata kelola global. Ia menegaskan pentingnya multilateralisme sebagai prinsip dasar diplomasi, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

Presiden juga menyerukan perlunya peran aktif BRICS dalam mewujudkan perdamaian internasional. Presiden Prabowo juga mengangkat semangat Bandung Spirit untuk kembali diperkuat dalam forum BRICS.

Semangat tersbeut mencakup dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan upaya memperjuangkan keadilan bagi negara-negara berkembang. Wamenlu Arrmanatha Nasir menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara BRICS menyoroti pentingnya peran BRICS dalam menjaga stabilitas internasional.

Mereka juga menekankan dukungan terhadap pembangunan yang damai dan berkelanjutan. Indonesia melihat konsolidasi Global South sebagai kunci untuk menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan bebas dari konflik.

Selanjutnya, Indonesia Dorong Reformasi Tata Dunia

Melansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo juga menekankan urgensi reformasi tata kelola global agar lebih adil dan representatif. Dalam Leaders’ Declaration yang disepakati bersama, terdapat empat pilar utama kerja sama BRICS.

Salah satunya adalah penguatan multilateralisme dan reformasi sistem global, termasuk pembaruan lembaga internasional seperti PBB. Indonesia mendukung keterwakilan lebih besar negara-negara berkembang dalam struktur pengambilan keputusan global.

Dalam pandangan Indonesia, BRICS harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil dan inklusif. Tatanan tersebut juga harus mencerminkan realitas dunia yang kini semakin multipolar.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia menyambut baik arah kerja sama BRICS yang mendorong pembaruan sistem multilateral. Ia juga menekankan pentingnya sistem global yang lebih berpihak kepada negara-negara berkembang.

Selanjutnya, Indonesia Berkomitmen Hadapi Perubahan Iklim Global

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merasakan secara langsung dampak perubahan iklim dan berkomitmen penuh untuk menghadapinya. Presiden menyampaikan pentingnya transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari upaya memerangi perubahan iklim.

Melansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi bertema “Environment, COP 30, and Global Health”. Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama global menjelang COP 30 yang akan digelar di Brasil.

“Ada beberapa yang menyampaikan komitmen negara mereka untuk menangani climate change, dan mempersiapkan COP 30 yang akan dilaksanakan di Belem, Brasil,” ujar Wamenlu Arrmanatha.

Selanjutnya, Indonesia Berkomitmen Hadapi Krisis Kesehatan Global

Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan komitmen kuat Indonesia dalam menangani tantangan kesehatan global. Indonesia menyatakan dukungan terhadap peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memperkuat arsitektur kesehatan global yang tanggap dan inklusif.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan komitmennya untuk meneruskan, membantu WHO terkait global health,” kata Wamenlu Arrmanatha, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam forum, Indonesia menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara untuk menghadapi ancaman kesehatan yang melintasi batas negara. Indonesia juga menyerukan penguatan kolaborasi internasional guna menciptakan sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan.