PRESIDEN​ Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pada Senin (23/6/2025) bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Pengumuman  muncul setelah 12 hari serangan udara Israel ke Iran, serangan drone dan rudal balasan Iran ke Israel, serta pengeboman ke beberapa fasilitas nuklir Iran oleh AS.

Paling tidak hal ini bisa meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Terutama mengurangi kekhawatiran dampaknya terhadap gejolak ekonomi dunia akibat kenaikan harga minyak.

Sebelumnya sejumlah pihak, termasuk kalangan pemerintah Indonesia, was-was dengan kemungkinan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Penutupan salah satu jalur penting pasokan energi dunia itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga minyak mentah, BBM, dan LNG.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat berdoa agar harga bahan bakar minyak (BBM) tak meroket karena perang Iran versus Israel. “Katanya harga minyak akan potensi naik, melebihi asumsi di dalam APBN,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum 2025 Lemhanas RI d Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Wajar Bahlil khawatir dengan potensi kenaikan harga minyak dunia yang akan berimbas juga pada perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Para pakar, analis, dan lembaga internasional sudah memberikan prediksi mereka terhadal potensi kenaikan harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar Amerika Serikat (US$) per barrel. 

Lokasi perang terjadi di Timur Tengah, daerah utama pemasok minyak dunia. Harga minyak makin dirundung kekhwatiran setelah parlemen Iran menyetujui penutupan Selat Hormuz. 

Selat ini dilewati sekitar 20 juta barel minyak per hari dari negara-negara Timur Tengah. Semua berharap setelah gencatan senjata perang tak berlanjut dan dan penutupan Selat Hormuz tak terjadi.

Pada awal perang kedua negara terjadi, harga minyak sempat menyentuh US$79 per barel. Melihat ini, sejumlah analis dan lembaga dunia ramai-ramai mengeluarkan prediksi terburuk jika perang terus berlanjut dan Selat Hormuz ditutup.

Misalnya JP Morgan seperti dilansir Bloomberg, Senin (23/6/2025), memperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga US$130 per barel jika Iran menutup Selat Hormuz. Proyeksi tersebut merupakan level tertinggi harga minyak setelah pada 2022 mencapai rekor US$139 per barel imbas serangan Rusia ke Ukraina. 

Goldman Sachs, seperti dilaporkan Reuters, Senin (23/6/2025), juga memprediksi harga minyak mentah Brent menembus US$110 per barel jika Iran menutup Selat Hormuz.

Selanjutnya, Pasokan Minyak dan Selat Hormuz

Negara pemasok minyak mentah dunia seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), termasuk Iran menggunakan Selat Hormuz untuk memasok hingga 15 persen persen kebutuhan minyak mentah dunia per hari. Tidak hanya menjadi jalur transportasi utama minyak mentah, pasokan BBM juga sebagian besar dikirim melalui Selat Hormuz. 

Sekitar 8 juta barel per hari atau sekitar 20 persen kebutuhan global. Belum lagi, produk Liquefied Natural Gas (LNG) yang dikirimkan melalui kapal juga menggunakan Selat Hormuz sebagai jalur transportasi strategis.  

Diperkirakan sekitar 20 persen pasokan LNG dunia dari UAE dan Qatar melewati Selat Hormuz akan terganggu jika tutup. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tri Winarno, mengatakan pemerintah masih memantau  perkembangan situasi Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz.

Tri di Kementerian ESDM pada awak media, Selasa (24/6/2025), mengatakan bahwa sebagian besar impor minyak mentah RI berasal dari Arab dan melewati Selat tersebut. Namun, hingga kini ia memastikan belum ada rencana untuk mengalihkan impor minyak dari negara tersebut imbas konflik yang terjadi.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok minyak mentah. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Senin (23/6/2025), mengungkapkan bahwa apabila Selat Hormuz terganggu, pihaknya akan mengalihkan sejumlah rute alternatif antara lain melalui Oman dan India.

Selat Hormuz menjadi titik penting distribusi minyak. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. 

Dari sana kapal-kapal kemudian memasuki Laut Arab dan Samudra Hindia. Jika terjadi blokade di selat tersebut, pengiriman minyak bisa terganggu sehingga pasokan global menurun dan harga minyak melonjak. 

Seperti apa sebenarnya dampak “mengerikan” terhadap ekonomi jika perang antara Iran dengan Israel berlanjut. Bahkan sampai pada penutupan Selat Hormuz, mari kita bahas soal ini.

Selanjutnya, Penyesuaian Harga BBM Dalam Negeri

Kenaikan harga minyak dunia memang akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Sebab masih sangat bergantung pada impor minyak (net importir).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US$36,27 miliar pada 2024, naik dari US$35,83 miliar pada 2023. Impor migas sepanjang 2024 tersebut terdiri dari impor minyak mentah yang tercatat mencapai US$10,35 miliar.

Angka itu turun tipis dari US$11,14 miliar pada 2023.  Kemudian, impor produk minyak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) tercatat mencapai US$25,92 miliar, naik dari US$24,68 miliar pada 2023.

Jika harga minyak dunia menembus US$ 130 per barel, teorinya subsidi energi pun bakal meningkat.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan makin terkuras, dan fiskal Indonesia akan makin menurun.

Subsidi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp203,41 triliun atau 1,9 persen lebih tinggi dari realisasi pada 2024. Angka tersebut menggunakan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel dan nilai tukar rupiah 16 ribu per dolar AS. 

Pemerintah memberikan subsidi pada jenis BBM tertentu, seperti pertalite dan solar untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.  Saat ini, Pertalite dipatok Rp10.000 per liter, dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. 

Jika subsidi membengkak akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah tentu akan mengambil beberapa opsi pilihan, salah satunya “menyesuaikan” harga BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM dalam negeri bisa memicu inflasi dan berdampak pada biaya produksi serta konsumsi rumah tangga. 

Selanjutnya, Terganggunya Rantai Pasok Global

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memgingatkan potensi gangguan pada rantai pasok global terutama pada rantai pasok bahan baku industri. Pasalnya, jalur logistik bahan baku dan produk ekspor industri melewati Timur Tengah.

Perang Iran dengan Israel, kata Agus, makin menambah potensi gangguan terhadap rantai psok global. Setelah sebelumnya gangguan rantai paaok global juga sudah terjadi di sejumlah jalur penting.

“Krisis ini juga memperlihatkan kerentanan terhadap rantai pasok global, terutama bagi industri manufaktur Indonesia. Rute perdagangan maritim kritis, termasuk Selat Hormuz, yang menangani 20 persen pengiriman minyak global,” tegas Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu (18/6/2025).

“Terusan Suez, jalur bagi 10 persen perdagangan dunia juga berisiko mengalami gangguan. Serangan baru-baru ini terhadap kapal komersial telah memaksa pengalihan rute melalui Tanjung Harapan di Afrika.” 

Hal ini, kata Agus, menambah waktu pengiriman Asia-Eropa sebanyak 10-15 hari dan meningkatkan biaya kontainer sebesar 150-200 persen. Gangguan-gangguan tersebut berdampak pada sejumlah sektor industri di Indonesia.

“Contohnya sektor otomotif dan elektronik, yang bergantung pada komponen impor untuk 65 persen produksinya. Industri otomotif menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu,” tambahnya.

“Masalah ini berpotensi menimbulkan kerugian ekspor sebesar US$500 juta. Selanjutnya, industri tekstil dan alas kaki, salah satu penghasil ekspor utama, melihat margin laba menyusut 5-7 persen akibat kenaikan biaya logistik.”

Agus juga mengatakan sektor nikel dan baja Indonesia menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 persen. Selain itu, juga menghadapi penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu, dan mengancam kerugian ekspor sebesar US$1,2 miliar. 

Konflik ini, katanya, juga nerpotensi mengganggu ketahanan pangan. Karena Indonesia mengimpor pupuk dan bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat.

Kemenperin memperkiraan sekitar 64 persen impor bahan pupuk berasal dari Mesir yang terletak strategis di kawasan Timur Tengah. Selain Mesir, Indonesia juga mengimpor sejumlah kecil bahan baku pupuk dari negara-negara Timur Tengah lainnya.

Meskipun volume impor dari negara-negara tersebut relatif kecil, potensi dampaknya tetap signifikan apabila terjadi konflik di kawasan tersebut. 

Selanjutnya, Dampaknya Terhadap Inflasi

Gangguan logistik gas dan minyak mentah dunia dapat mendorong harga minyak dunia ke angka tertinggi sekitar US$100 per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan harga Juli 2024 yang mencapai sekitar US$87,426 per barel.

Kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung ke negara-negara importir minyak dunia, seperti Indonesia, berupa cost push inflation. Yakni, inflasi tinggi yang disebabkan oleh kenaikan biaya, khususnya kenaikan biaya logistik karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum meletusnya perang Israel-Iran, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO), April 2025, memproyeksikan inflasi global pada 2025 dapat mencapai 4,3 persen.  Meningkat sebesar 0,1 persen dibandingkan proyeksi Januari 2025. 

Proyeksi inflasi per April 2025 untuk negara maju pada 2025 mencapai 2,5 persen. Sementara, proyeksi inflasi untuk Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) atau negara berkembang mencapai 5,5 persen pada 2025. 

Tekanan inflasi global, secara khusus terhadap kelompok negara maju dan EMDEs bersumber dari gangguan rantai pasok global. Serta kenaikan harga barang impor di AS, dan menyusutnya volume perdagangan global yang mengganggu sisi pasokan (supply shock).

Jika kenaikan harga minyak mentah mencapai lebih dari US$100 per barel. Maka akan menjadi tekanan ganda terhadap inflasi global.

Setelah sebelumnya tekanan terhadap inflasi global datang dari menyusutnya pasokan dunia karena perang dagang (trade war) jilid dua (tarif Trump). Makin beratnya tekanan inflasi diperkirakan berdampak pada peningkatan inflasi global hingga sekitar 5,2-5,7 persen pada 2025.

Bagaimana dengan Indonesia? Para ekonompun khawatir akan terjadi peningkatan inflasi dalam negeri. Hal ini bisa terjadi akibat kenaikan harga barang, dan jasa akibat penyesuain harga BBM dalam negeri.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli uang dan masyarakat menurun, sehingga untuk membeli barang yang sama, diperlukan uang lebih banyak. 

Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau CPI (Consumer Price Index). Inflasi dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi, tergantung pada tingkat kenaikan harga. 

Bagi negara ”net importir” seperti Indonesia, kenaikan harga minyak dunia di atas estimasi skenario APBN akan sangat membebani keuangan negara. Pasalnya, alokasi subsidi energi akan membengkak dan pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia, seperti banyak negara lain, menetapkan harga BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Solar) di bawah harga pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi. 

Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dalam laman resminya menyebut harga minyak dunia naik, harga keekonomian BBM (harga jual tanpa subsidi) juga ikut naik. Hal ini karena biaya produksi dan distribusi BBM juga ikut meningkat. 

Ketika  harga BBM bersubsidi tetap, sementara harga keekonomian naik, selisih antara keduanya semakin besar. Pemerintah harus menutup selisih ini melalui subsidi, sehingga beban subsidi energi menjadi lebih tinggi. 

Kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan subsidi energi dapat mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena anggaran subsidi akan membengkak.  Laman tersebut mengungkap kenaikan US$1 per barel harga minyak dunia dapat berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun. 

Selain itu, subsidi minyak tanah naik sekitar Rp49 miliar. Sedangkan beban kompensasi BBM naik lebih dari Rp2,65 triliun.

Selanjutnya, Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Di sektor moneter, implikasi kenaikan harga minyak memang cukup berat. Selain dapat mendorong inflasi, juga menyebabkan instabilitas nilai tukar rupiah, hingga ancaman defisit transaksi neraca berjalan.

Ujungnya, pertumbuhan ekonomi berpotensi terpangkas di bawah target pemerintah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 sebesar  5,2 persen.

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program sosial. Daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui konsumsi rumah tangga. 

Di Indonesia, konsumsi rumah tangga secara umum menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini berarti, jika daya beli masyarakat kuat, maka konsumsi akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Memanasnya konflik Iran dengan Israel, tentu di luar prediksi ketika target APBN diputuskan. Jika kembali memanas, tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tak dapat dihindarkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,6 persen hingga 5,4 persen. Beberapa lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Bank Dunia memiliki proyeksi yang sedikit berbeda, namun secara umum berada dalam rentang tersebut. 

Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global. Konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, serta perkembangan geopolitik global yang telah berlangsung sejak beberapa tahun belakang mungkin sudah masuk dalam pertimbangan angka-angka makro ekonomi dalam APBN 2025.

Namun, memanasnya Iran dengan Israel terjadi setelah APBN 2025 disepakati antara pemerintah dengan DPR. Artinya, dampak lanjutan seperti naiknya harga minyak dunia dan terganggunya rantai pasok global akan terasa ke berbagai negara bila situasi memanas kembali.

Selanjutnya, Kenaikan Suku Bunga

Dalam situasi inflasi tinggi, bank sentral di berbagai negara cenderung menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Namun kebijakan ini berdampak meningkatnya biaya investasi dan melambatnya aktivitas ekonomi global.

Bank sentral, seperti Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga agar biaya pinjaman (kredit) menjadi lebih mahal. Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran dan investasi karena beban bunga yang lebih tinggi.

Teori ekonominya, jika pinjaman bunganya lebih tinggi akan membuat permintaan barang dan jasa cenderung menurun. Ketika permintaan turun, harga-harga cenderung tidak naik terlalu cepat, bahkan bisa turun. 

Menurunnya permintaan dan harga akan membuat laju inflasi dapat terkendali. Masyarakat juga mungkin lebih memilih untuk menabung di bank dengan suku bunga yang lebih tinggi, daripada membelanjakan uang mereka. 

Meskipun efektif dalam mengendalikan inflasi, kenaikan suku bunga juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika suku bunga terlalu tinggi, bisa terjadi resesi atau perlambatan ekonomi yang signifikan. 

Bank sentral biasanya menaikkan suku bunga acuan, seperti BI Rate di Indonesia. Hal ini kemudian akan diikuti oleh kenaikan suku bunga di berbagai jenis pinjaman dan simpanan.

BI Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai instrumen kebijakan moneter. Sederhananya, ini adalah bunga patokan yang menjadi dasar bagi bank-bank lain di Indonesia dalam menentukan suku bunga kredit dan simpanan.

Selanjutnya, Keluarnya Investasi Asing

Memanasnya situasi global juga bisa mendorong aliran investasi asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor cenderung memilih aset yang dianggap lebih aman, seperti emas.

Teori ekonominya, ketika  modal asing keluar negara kehilangan cadangan devisa yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan transaksi internasional. 

Hal ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. 

Selain itu, larinya modal asing dapat menyebabkan permintaan terhadap mata uang asing meningkat. Sementara itu, permintaan terhadap mata uang domestik menurun. 

Hal itu dapat menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi (melemah) terhadap mata uang asing. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, memicu inflasi, dan memperburuk neraca perdagangan. 

Dalam rangka menstabilkan nilai tukar yang melemah, bank sentral seringkali melakukan intervensi dengan menjual cadangan devisa dan membeli mata uang domestik. Namun, jika modal asing terus keluar, intervensi ini menjadi semakin mahal dan berisiko menguras cadangan devisa. 

Keluarnya modal asing dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan, menurunkan kepercayaan investor, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.  Jika aliran modal asing keluar deras, dapat memicu krisis keuangan yang serius. 

Teori ekonomi juga menyebut, keluarnya modal asing dapat menyebabkan defisit pada neraca pembayaran, terutama jika diikuti oleh penurunan ekspor atau peningkatan impor.  Defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah pada stabilitas ekonomi makro.