​PROYEK besar Kementerian Kebudayaan menulis ulang sejarah Indonesia menuai pro dan kontra. Ada yang setuju sejarah ditulis ulang kembali agar fakta kebenaran soal perjalanan bangsa ini tersaji dengan gamblang.

Namun, tak sedikit juga, termasuk dari kalangan akademisi, mempertanyakan niat pemerintah menulis ulang sejarah. Bahkan mereka mempertanyakan soal waktu yang sangat singkat bisa menghasilkan 11 jilid penulisan ulang sejarah.

Bahkan ada yang mempertanyakan, apakah ini proyek menulis ulang sejarah atau hanya menyalin saja buku sejarah yang sudah ada.  Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, mempertanyakan waktu yang hanya efektif 5 bulan menulis ulang sejarah.

Menurutnya, penulisan sejarah perlu metodologi akademis agar tidak sekadar menyalin ulang temuan lama. “Atau terkesan menyalin buku sejarah yang sudah ada,” katanya pada RRI Pro3, Sabtu (24/5/2025).

“Penulisan ulang sejarah nasional perlu proses terbuka (inklusif). Penulisan ulang sejarah nasional adalah proses akademik yang harus melibatkan banyak pihak dan prosesnya panjang.”

Bonnie yang juga sejarawan dan kurator museum ini menekankan tidak perlu terburu-burunya pemerintah menyelesaikan proyek penulisan sejarah ini. Pasalnya, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kualitas hasil akhirnya.

Selanjutnya, Metode Penulisan Ulang Sejarah

Berdasarkan literatur yang ada penulisan ulang sejarah melibatkan proses mulai dari merevisi sampai merekonstruksi narasi sejarah yang ada. Hal ini harus dilakukan dengan proses panjang dengan cara mengkaji ulang sumber-sumber sejarah.

Selain itu juga mempertimbangkan berbagai perspektif, dan menyajikan sejarah dengan cara yang lebih inklusif dan akurat. Paling tidak penulisan ulang sejarah meliputi beberapa tahap, diantaranya heuristik. 

Ini adalah proses menggali sumber-sumber sejarah yang relevan, termasuk catatan tertulis, artefak. Termasuk bukti-bukti lain yang mendukung penelitian. 

Tahap selanjutnya verifikasi sumber, ini adalah verifikasi keandalan dan keaslian sumber-sumber yang dikumpulkan. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai perspektif dan interpretasi. 

Selanjutnya adalah interpretasi, di mana ini merupakan proses penafsiran data sejarah yang dikumpulkan. Namun dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana peristiwa tersebut terjadi. 

Berikutnya adalah historiografi, ini adalah penyusunan narasi sejarah yang baru dan lebih akurat. Tapi berdasarkan penelitian dan interpretasi yang telah dilakukan.

Proses tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penulisan, seperti ahli sejarah, arkeolog, dan masyarakat lokal. Pelibatan berbagai pihak ini sempat ditegaskan kembali oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR pada Senin (26/5/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menbud menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah melibatkan 113 sejarawan. Mereka atas guru besar, profesor, atau doktor di bidang sejarah. 

Ada juga yang memiliki latar belakang arsitektur. Totalnya pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berasal dari 34 perguruan tinggi, 8 institusi, dan 113 penulis sejarah. 

Apa yang disampaikan Fadli Zon seolah membantah bahwa ini hanya proyek penulisan ulang buku sejarah yang sudah ada. Kemudian dirangkum dalam 11 jilid sejarah baru.

Menbud kelihatannya ingin menegaskan pelibatan para ahli dan pihak lainnya akan mengkaji fakta sejarah yang sudah ada tapi tak muncul di buku-buku sejarah. Selain itu, keliahatannya dia juga ingin menegaskan bahwa mereka juga berkompeten untuk menggali fakta-fakta baru sejarah Indonesia.

Fadli Zon juga membantah bahwa 10 jilid buku sejarah baru itu sebagai buku sejarah resmi (official history book). Menbud sepertinya menyadari bahwa fakta sejarah akan selalu muncul yang baru.

Lagipula jika ini dilabeli buku sejarah resmi, berarti ada buku sejarah tak resmi, termasuk yang sudah berseliweran di masyarakat. Baik dalam bentuk buku fisik maupun digital.

Selanjutnya, Respon Masyarakat

RRI Pro3 mencoba menampung aspirasi masyarakat pada Indonesia Menyapa Pagi, Sabtu (24/5/2025).  Kita ambil saja sampling dari tiga pendengar yang mewakili lintas generasi.

Yanti dari Toli-Toli yang mengklaim dirinya dari kalangan perbatasan generasi milenial dan Z ini mendukung penulisan ulang sejarah Indonesia. Selama sekolah dari tingkat dasar hingga menengah dirinya merasa disuguhkan dengan cerita dan buku sejarah yang kurang valid.

Bahkan, katanya, ada bagian-bagian yang dibagus-baguskan. “Perlu ada pelurusan fakta sejarah dan disampaikan yang benar seperti apa,” katanya.

“Jangan sampai kami sebagai generasi muda terus menerua disuguhkan dengan sejarah yang kurang benar. Saya berharap para pakar tersebut benar-benar jujur dalam menulis ulang sejarah bangsa ini.”

Indah dari Soppeng, Sulawesi Selatan, juga setuju dengan penulisan ulang tersebut. Indah yang mengklaim sebagai bagian dari generasi muda merasa perlu adanya pelurusan dari sejarah yang selama ini diketahuinya.

“Jika ada yang tidak benar, maka sampaikan fakta yang benar seperti apa. Saya juga berharap Kementerian Kebudayaan terbuka membahas ini dan menampung juga aspirasi masyarakat,” katanya.

“Meskipun pemerintah yang membiayai proyek besar ini. Tapi saya berharap pemerintah tak mengarahkan penulisan ulang ini untuk kepentingan kelompok tertentu.”

Berbeda demgan Soan dari Samarinda, Kalimantan Timur, yang mewakili generasi berusia di atas 50 tahun. Dia justeru curiga proyek ini sebagai bagian upaya rekayasa sejarah.

“Khususnya pada masa orde baru. Janganlah mengelabui masyarakat dengan rekayasa yang tidak benar,” katanya.

“Masyarakat sekarang ini sudah lebih cerdas dan bisa mendapatkan fakta sejarah darimana saja. Apalagi perkembangan tehnologi makin memudahkan orang mencari fakta lain dari sejarah bangsa ini.”

Soan berharap jika proyek ini berlanjut ditengah pro dan kontra, para ahli sejarah yang lebih dari 100 orang itu bekerja secara independen. Para pakar tersebut diharapkan Soan juga berani menyampaikan kebenaran fakta sejaran  tanpa takut dengan tekanan.

Selanjutnya, Alasan Penulisan Ulang

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menargetkan penulisan sejarah nasional Indonesia akan selesai pada Agustus 2025. Momen itu bertepatan dengan HUT RI ke-80.

Fadli menyebut penulisan  ulang sejarah ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan yang ditujukan untuk menguatkan identitas nasional. Dia juga menyebut proyek ini penting karena Indonesia sudah absen lebih dari 26 tahun. 

Keabsenan ini ia ukur dari ketiadaan program penulisan sejarah nasional yang akhirnya melahirkan sejarah yang setengah cerita saja. “Kita tidak bisa terus mewariskan sejarah yang setengah jadi kepada generasi berikutnya,” katanya, seperti yang kami dikutip dari laman Menpan (28/5/2025).

Selama kekosongan 26 tahun ini, Fadli menganggap bahwa banyak temuan baru atas sejarah Indonesia yang perlu dituliskan ulang. Dia berharap dengan penulisan ulang ini, masyarakat terutama generasi mudah bisa mendaptkan informasi baru yang berperspektif para ahli dan arkeolog lokal, bukan barat.

Penulisan ulang ini nantinya akan terdiri 11 jilid yang dituliskan dalam satu draft buku besar yang dilakukan oleh 113 penulis dari beragam latar belakang akademik. Penulisan ini juga melibatkan 20 editor jilid, dan tiga editor umum.

Anggaran proyek ini juga sebesar Rp9 miliar yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Kementrian Kebudayaan dengan Komizi X DPR RI. Fadli Zon sendiri menyebutkan bahwa urgensi dari pengadaan proyek ini untuk menghapus bias kolonial.

Selanjutnya, Mengintip 11 Jilid Buku Sejarah Baru

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan terdiri dari 11 jilid. Dimana ke 11 jilid tersebut akan membahas sejarah Nusantara mulai dari masa awal hingga era reformasi. 

Berikut ringkasan isi 11 jilid buku penulisan ulang sejarah Indonesia:

1. Sejarah Awal Nusantara: Dimana jilid awal ini akan membahas asal-usul dan perkembangan awal masyarakat di Nusantara. 

2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina: Jilid ini berisi soal interaksi dan pengaruh India dan Cina terhadap Nusantara. 

3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah: Jilid berikutnya ini soal interaksi Nusantara dengan Timur Tengah, termasuk pengaruh Islam. 

4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi: Membahas interaksi Nusantara dengan negara-negara Barat, termasuk kompetisi dan   aliansi. 

5. Respons terhadap Penjajahan: Pada jilid ini dijelaskan soal reaksi dan perlawanan masyarakat Nusantara terhadap penjajahan. 

6. Pergerakan Kebangsaan: Menceritakan munculnya gerakan-gerakan nasionalis dan perjuangan menuju kemerdekaan.

7. Perang Kemerdekaan Indonesia: Pada jilid ini masyarakat akan mendapatkan penjelasan mengenai perjuangan fisik dan diplomasi untuk     mencapai kemerdekaan. 

8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi: Dimana jikid ini membahas soal tantangan yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan,         termasuk masa transisi dan upaya menjaga persatuan. 

9. Orde Baru (1967-1998): Menceritakan periode Orde Baru, termasuk kebijakan dan dampaknya. 

10. Era Reformasi (1999-2024): Membahas transisi menuju reformasi dan perkembangan Indonesia hingga saat ini. 

11. Faktaneka dan Indeks:  Pada jilid terakhir ini akan ada data-data penting dan indeks untuk memudahkan pencarian informasi. 

Pro kontra adalah hal yang wajar dan bagian dari dinamika kehidupan bangsa ini. Namun, buku sejarah baru ini diharapkan akan menyajikan sejarah Nusantara dengan lebih komprehensif.