SEBUAH kamera setengah rusak dipajang di panggung forum bertajuk “Journalism Under Fire” di Istanbul, 21-23 Mei 2025. Kamera milik stasiun radio-televisi TRT tersebut seakan jadi simbol yang menggambarkan betapa jurnalisme saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Kamera rusak itu, konon, pernah dipakai jurnalis TRT Arabi dalam tugas jurnalistik di medan konflik Gaza, Palestina. Aksi brutal pasukan Israel telah merusak kamera tersebut dan membuat sang juru kamera Sami Shahada harus naik meja operasi. Masih beruntung nyawa Sami dan reporter Sami Berhum dapat diselamatkan.

Aksi brutal pasukan Israel terhadap awak media milik Pemerintah Turki itu hanyalah sepenggal kecil kekerasan yang dialami jurnalis dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan nyawa jurnalis melayang saat menjalankan tugas mereka yang sesungguhnya dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional.

Topik inilah yang diangkat Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) dalam event Global New Forum di Istanbul, Turki, pekan lalu. Forum yang mempertemukan ratusan jurnalis dari berbagai belahan dunia itu membahas tantangan terkini jurnalisme: dari kekerasan di medan perang hingga pengaruh algortima terhadap kebijakan konten.

Sebagai anggota ABU, LPP RRI hadir dalam kegiatan di Hotel Hilton Bomonti tersebut. Delegasi RRI terdiri atas jajaran Dewan Pengawas Anwar Mujahid Adhy Trisnanto dan Mohamad Kusnaeni, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Markus Yonas Tuhuleruw, serta staf Siaran Luar Negeri Dewi Sukhrani.

Selanjutnya, "Jurnalis Tak Lagi Terlindungi"

SALAH satu isu sentral yang dibahas kali ini adalah meningkatnya jurnalis yang jadi korban kekerasan di medan konflik. Khususnya di Gaza yang, menurut catatan Kementerian Informasi dan Kebudayaan Palestina, telah menelan korban 331 jiwa jurnalis. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak Israel memulai aksi pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Khusus di Gaza sendiri, sampai saat ini sudah 220 jurnalis yang terbunuh dalam tugas sejak aksi Israel memulai aksi pendudukan pada Oktober 2023. Korban paling akhir adalah Hassan Majdi Abu Warda, Direktur Barq Gaza News Agency. Ia dihabisi pekan lalu saat berlindung bersama keluarganya di sebuah rumah di kawasan Jabalia Naza, Gaza Utara.

“Angka tersebut sangat besar,” kata Menteri Informasi dan Kebudayaan Palestina, Ahmad Assaf. “Bayangkan, perang Rusia dan Ukraina hanya menelan korban jiwa 40 jurnalis. Bahkan Perang Dunia II tercatat hanya menimbulkan 69 korban jiwa di kalangan jurnalis.”

Yang lebih memprihatinkan Assaf, jatuhnya korban di kalangan jurnalis tersebut seperti disengaja. “Dari berbagai laporan, kami menyimpulkan bahwa para jurnalis memang sengaja ditarget oleh pasukan Israel. Supaya informasi tentang pendudukan Gaza tak sampai kepada masyarakat dunia,” ia menambahkan.

Padahal, dalam Hukum Humaniter Internasional, jurnalis yang bertugas di kawasan konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil. Untuk itu, dia tidak boleh diancam dan harus terhindar dari serangan militer baik dia merupakan jurnalis independen ataupun koresponden perang.

Toh, faktanya, pihak militer Israel (IDF) mengabaikan Hukum Humaniter Internasional tersebut. Secara terang-terangan IDF menyatakan tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis yang beroperasi di Jalur Gaza.

Deretan fakta tersebut, membuat Presiden ABU Prof Mehmet Zahid Sebaci sangat prihatin. “Ketika seorang jurnalis berangkat menjalankan tugas jurnalistik di medan konflik, kini seperti pergi mempertaruhkan nyawa,” katanya, dalam pidatonya saat pembukaan. “Profesi jurnalis kini tak lagi mendapat perlindungan dan semakin mudah menjadi target.”

Selanjutnya, "Tantangan Media Sosial"

MEDAN konflik bukan satu-satunya ancaman bagi jurnalisme saat ini. Ada ancaman lain yang tak kalah besar di kawasan damai tapi terbukti mampu membuat kalangan media tradisional –termasuk di dalamnya lembaga penyiaran publik—tak berdaya: media sosial!

Perlahan tapi pasti, media sosial mulai mengambil alih peran media tradisional. Orang tidak lagi menjadikan koran, portal berita, radio, atau televisi sebagai sumber informasi. Mereka beralih mencari dan mendapatkan informasi itu melalui media sosial yang sesungguhnya tidak terikat oleh kaidah maupun kode etik jurnalistik.

“Media sosial saat ini berpotensi menjadi saluran distribusi konten terpenting di kalangan warga dunia. Bahkan sudah tumbuh pesat menjadi sumber yang relevan di ranah politik dan informasi sipil,” kata Mohammad Hossein Azadi dari Islamic  Republic of Iran Broadcasting University. Ia mengungkapkan bahwa 41 persen publik Iran kini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama.

Survei stasiun televisi NHK terhadap pemegang hak pilih pada Pemilu 2024 di Jepang pun sejalan. Betapa tidak, ternyata 34 persen pemilih mengaku menentukan pilihannya dipengaruhi oleh konten media sosial dan platform video yang mereka tonton.

Fenomena di Iran dan Jepang tak jauh berbeda dengan di tempat lain. Di Indonesia, misalnya, fenomena itu bahkan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Mengutip laporan Katadata Insight Center (KIC) dan Kominfo –sekarang Komdigi—yang bertajuk “Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022”, media sosial mendapatkan persentase responden sebanyak 72,6 persen. Televisi menempati posisi kedua dalam daftar sumber informasi yang paling banyak diakses pada tahun 2022 dengan 60,7 persen responden. Lalu, disusul oleh berita media online dengan 27,5 persen responden.

Fenomena tersebut bukan baru sekali terjadi pada tahun 2022. Menurut laporan Katadata, sumber informasi online (media sosial dan situs berita) cenderung mengalami kenaikan kepercayaan selama tiga tahun terakhir. Sementara sumber media konvensional (televisi, media cetak, dan radio) mengalami penurunan.

Dari perspektif jurnalisme, ini menghadirkan tantangan yang cukup berat. Sebab, dalam konteks media sosial, pengguna (user) bukanlah titik akhir rantai distribusi konten. Pengguna media sosial justru merupakan partisipan aktif dalam diseminasi informasi di jejaring mereka.

Media tradisional yang tidak mengelola akun media sosialnya dengan baik akhirnya kalah bersaing. Betapapun berkualitasnya konten yang mereka produksi, tak bisa terdistribusikan dengan optimal. Tak mampu menjangkau banyak audiens yang semakin mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi mereka.

“Intinya, media sosial bukanlah musuh kita. Tak perlu ditakuti,” Sheila Zheng, Kepala Divisi Digital China Global Television Network (CGTN), mencoba meredakan kekhawatiran peserta forum ABU. “Media sosial justru harus kita manfaatkan untuk branding dan berinteraksi dengan khalayak.”

Dalam sehari, Zheng mengaku memproduksi sekitar 450 konten yang didistribusikan melalui berbagai platform media sosial, terutama TikTok. Sebagian besar produksi konten tersebut memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

Selanjutnya, "Adopsi AI Makin Massif"

SELAIN media sosial, AI memang menjadi fenomena sekaligus tantangan lain bagi jurnalisme, khususnya dalam proses produksi dan pemberitaan. Bahkan kini muncul konsep “AI powered journalism” yang menghasilkan konten lebih konsisten dan mematok standar baru dalam kecepatan produksi serta distribusi konten.

Salah satu yang sudah mengadopsi konsep itu adalah TRT. Melalui TRT Academy, lembaga penyiaran milik Pemerintah Turki itu mengembangkan Katip Project, mesin kecerdasan buatan yang secara otomatis mampu menyajikan subtitle berita dalam belasan bahasa.

Dengan teknologi Speech-to-Text  Recognition, siaran TRT berbahasa Turki dapat dinikmati di berbagai belahan dunia lain tanpa kendala bahasa. Cukup dengan mengakses fitur tertentu, audiens secara otomatis mendapatkan subtitle dalam bahasa yang sesuai pilihannya.

“Dengan Katip, kami mampu menciptakan efisiensi besar-besaran dalam produksi konten tanpa mengurangi kualitasnya,” kata Onur Goker, ahli AI TRT. “Kami juga bisa mengatasi batasan bahasa dalam distribusi konten tersebut.”

Lembaga penyiaran milik Pemerintah Korea Selatan, KBS, juga telah mengadopsi teknologi AI. “Kami memanfaatkan AI sebagai mesin alih bahasa seketika. Hasil pekerjaan AI ternyata hanya sedikit berbeda kualitasnya dengan hasil kerja penerjemah manusia berlisensi,” kata Lee Hojoon, jurnalis KBS.

Langkah lebih progresif dilakukan CGTN. Lembaga penyiaran milik Pemerintah Tiongkok yang memiliki 144 frekuensi siaran radio dan belasan channel televisi berbahasa asing itu memanfaatkan AI secara besar-besaran untuk produksi konten televisi, radio, maupun media sosial mereka.

Mengingat posisinya sebagai mesin propaganda, pemanfaatan AI jadi sangat memudahkan pekerjaan CGTN. Mereka dengan gampang mengembangkan konten-konten propaganda secara massif, seperti Chinapedia, Ask Confucius, dan sebagainya. Dengan bantuan AI pula, konten-konten tersebut kemudian didistribusikan secara luas untuk audiens berbahasa Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Rusia, bahkan Arab.

Namun demikian, kekhawatiran terhadap dampak penyalahgunaan AI juga cukup besar di kalangan anggota ABU. Khususnya terhadap kualitas akurasi dan kredibilitas konten produksi AI.

“Dengan pesatnya teknologi, sekarang mudah sekali membuat berita palsu, manipulasi fakta, penyalahgunaan data, propaganda, dan bentuk-bentuk lain misinformasi,” kata Laziz Djuraev, Kepala Hubungan Internasional 

TV & Radio Company of Uzbekistan (MTRK). “Penyalahgunaan itu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pers. Bahkan bisa mempengaruhi proses politik, membentuk opini publik yang keliru, dan mengancam keamanan nasional.”

“Sekarang ini di media sosial memang mudah sekali kita menemukan deep fake video yang sangat berbahaya. Biasanya video semacam itu muncul menjelang pemilihan umum atau saat terjadi bencana atau peristiwa besar lainnya,” Matthew Sullivan, Managing Director Asia Pasifik ABC News, menambahkan. Untuk itu, ABC berinisiatif membentuk tim veririkasi fakta yang melibatkan sekitar 300 jurnalisnya di berbagai belahan dunia. 

Inisiatif serupa dilakukan European Broadcasting Union (EBU) yang juga mengirim delegasinya di forum ABU ini. EBU melibatkan 33 anggotanya membangun database konten yang kini telah terisi 3,6 juta berita. Database itu dapat dijadikan rujukan untuk menguji apakah sebuah informasi merupakan fakta atau sebaliknya.

“Sekitar 3 ribu berita per hari masuk ke database kami dan diterjemahkan oleh AI Euro-Vox menjadi konten berbahasa Inggris,” Liz Corbin, Direktur EBU New, mengungkapkan. “Pendekatan sederhana terhadap disrupsi teknologi ini memberi peluang bagi tersedianya informasi yang terpercaya bagi seluruh warga Eropa. Di sisi lain, sekaligus membuka banyak peluang bagi jurnalisme untuk terus berkembang.”

Selanjutnya, "Dominasi Pengaruh Algoritma"

SATU faktor lain yang kini juga menjadi tantangan besar bagi jurnalisme adalah dominasi pengaruh algoritma, khususnya algoritma media sosial. Preferensi yang dibuat oleh algoritma media sosial membuat banyak media tradisional kelimpungan dan kesulitan menjaga identitas serta nilai-nilai idealismenya.

Pada dasarnya, algoritma media sosial merujuk pada banyak aturan dan proses matematika yang digunakan dalam platform media sosial untuk memfilter, menyortir, dan menampilkan konten kepada pengguna. Tujuan utamanya untuk memungkinkan pengguna melihat konten yang paling relevan dan menarik berdasarkan perilaku, preferensi, dan interaksi sebelumnya.

Salah satu efek paling jelas dari algoritma media sosial adalah tingkat personalisasi konten yang sangat tinggi. Dengan memahami preferensi pengguna, algoritma dapat memilihkan konten yang lebih relevan. Pengguna akan merasa bahwa apa yang mereka lihat terkait dengan minat mereka.

Masalahnya kemudian, algoritma media sosial acapkali memprioritaskan konten viral, yang memiliki banyak interaksi (like, komentar, atau berbagi). Ini memungkinkan “efek manusia salju” di mana konten populer menjadi semakin viral, tetapi pengguna jadi abai terhadap konten lain yang tidak viral namun mungkin lebih bermanfaat nilai informasinya.

Banyak media tradisional kemudian kehilangan pasarnya yang beralih jadi konsumen konten viral media sosial. Pada 2009-2019, di Amerika Serikat saja tercatat lebih dari 300 media berita bangkrut karena kehilangan audiensnya.

Di Indonesia, belasan stasiun televisi, radio, dan portal berita ramai-ramai memutus kontrak hampir 1.200 pekerjanya dalam setahun terakhir ini dengan istilah lay-off, rightsizing, atau lainnya. Mungkin angkanya jauh lebih besar karena tidak semua media terbuka tentang hal ini.

Yang pasti, sebagian besar media yang mengurangi pekerjanya terkena dampak menipisnya pemasukan dari iklan. Bayangkan, pada 2024 yang mencatat belanja iklan sekitar Rp 107 triliun, hampir 75 persen di antaranya hanya mengalir ke kantung Google and Meta yang menguasai algoritma.

Kegundahan terhadap peran algoritma yang begitu dominan itu dirasakan hampir semua anggota ABU. “Sejujurnya kami tidak paham bagaimana sistem algoritma ini bekerja,” kata Francis Torres, Vice President ABS-CBN Corporation Filipina. “Kami melihat begitu banyak bias di sana. Tapi kami juga tak bisa mengabaikannya begitu saja.”

Selanjutnya, "Optimisme Menjaga Kebenaran"

MASSIFNYA adopsi teknologi AI dan menguatnya peran algoritma, memang bukan tanpa kekhawatiran. Pemanfaatan AI dan algoritma ibarat dua sisi mata uang, selain dampak positif, juga berisiko menghadirkan konten-konten yang tidak sesuai fakta. Bahkan membuat jurnalis sebagai “the man behind the gun” berpotensi kehilangan peran kuncinya.

“Pada masa depan yang sangat dikendalikan oleh teknologi, AI termasuk di dalamnya, peran jurnalis tradisional akan ‘semakin kecil dan mengecil’,” kata Elon Musk, penasihat Presiden Donald Trump, pada ajang Cannes Lion 2024. “Akan tetap ada peran bagi jurnalis tradisional, tapi teknologi akan mendemokratisasi prosesnya, memberi ruang bagi jutaan orang biasa untuk menjadikan crowdsource news.”

“Peringatan” yang ditebar Musk itu mulai terasa. Jurnalis dan media-media tradisional kini tidak lagi mampu menguasai opini publik. Sebaliknya, algoritma yang mulai mendikte dan “memaksa” media agar lebih banyak memproduksi konten yang disukai audiens. Bahkan, sebagai sumber informasi, media-media tradisional kini juga harus berbagi ruang dengan influencer, jurnalis amatir, atau siapapun dalam tatanan crowdsource news.

Dengan perkembangan yang demikian itu, apakah jurnalisme benar-benar sedang terancam dan punah? Kekhawatiran dan diskusi tentang hal tersebut menjadi isu menarik yang mengemuka sepanjang acara Global News Forum kali ini.

Ada sikap skeptis tentu saja, namun juga banyak optimisme. “Industri media akan mampu bertahan jika mempertahankan nilai-nilai dasarnya dalam mengungkapkan kebenaran melalui laporan para jurnalisnya,” kata Olle Zachrison, salah satu pendiri Nordic AI Journalism Network. “Jurnalisme tidak boleh dimaknai sebatas melaporkan apa yang sedang terjadi. Lakukan analisis, bicara dengan sumber berita, berikan latar belakang peristiwa, tempatkan berita sesuai konteksnya, dan hadirlah di mana peristiwa itu terjadi.”

Pemikiran Menteri Informasi Turki Prof Fahrettin Altun saat membuka forum ini juga cukup menginspirasi. “Asia-Pasifik adalah region tempat bermukimnya sekitar 4 miliar manusia,” katanya. 

“Jurnalisme punya tugas mulia berjuang menegakkan kebenaran untuk begitu banyak manusia di kawasan ini. Melalui jurnalisme, kebenaran tetap harus terdengar, seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an, jangan mencampurkan antara yang benar dan yang batil.” ***