PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif. Bahkan, jumlah mereka tidak mencapai satu persen dari total penduduk berusia produktif di Tanah Air.

“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia, di Surabaya, Senin (15/1/2024).

Saat ini rasio penduduk Indonesia lulusan S2 dan S3 hanya 0,45 persen dari jumlah total penduduk produktif berusia 15-64 tahun. Kepala Negara menyebut, angka itu sangat jauh tertinggal dari Malaysia dan Vietnam yang berada di angka 2,43 persen.

“Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya kecil, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali,” kata Presiden.

Selanjutnya, "Data Kemendagri, Lulusan S2 dan S3 Masih Rendah"

DATA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1 persen penduduk merupakan lulusan SMA dan SMK atau 58,5 juta orang.

Sebanyak, 12,4 juta merupakan lulusan strata satu atau 4,5 persen. Sementara, lulusan strata dua 882 ribu orang atau 0,3 persen, sedangkan lulusan strata tiga 363,3 ribu orang atau sekitar 0,02 persen.

Selanjutnya, "Pemerintah Tambah Anggaran untuk Perkuat Riset"

PEMERINTAH berencana menambah anggaran untuk pendidikan. Hal ini, kata Presiden, untuk memperkuat riset dan mengejar rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 yang masih rendah.

"Saya akan rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ini untuk merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

"Itu yang harus mulai digeser bahwa orkestrator boleh BRIN, tapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus diperkuat. Karena angkanya jauh sekali dengan negara tetangga," ucapnya.

Selanjutnya, "Minimnya Lowongan Lulusan S2 dan S3 di Indonesia"

MINIMNYA lowongan bagi lulusan jenjang S2 dan S3 di Indonesia menjadi salah satu faktor rendahnya rasio jumlah lulusannya. Hal itu disampaikan Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemnko PMK) Warsito.

Selain itu, gaji yang masih setara dengan lulusan S1 juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Meski demikian, kata Warsito, masyarakat Indonesia harus tetap melanjutkan kuliah ke jenjang lanjutan seperti S2 dan S3.

"Jangan kemudian berpikir untuk apa kita S2, kita S3, tapi ternyata lowongan pekerja S2, S3 masih sangat minim. Untuk apa kita S2, S3, tapi ternyata gajinya masih sama dengan S1," kata Warsito dalam Kongres Beasiswa Indonesia ke-3 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Dia mengatakan persoalan lapangan kerja dan gaji lulusan pascasarjana tak boleh menjadi penyangkal semangat. Sebab, studi adalah cara untuk meningkatkan kualitas.

 "Jangan sampai kemudian menegasikan semangat-semangat untuk terus bagaimana meningkatkan kualitas SDM, human capital index. Sehingga kemudian bisa memberikan daya ungkit kemajuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, "Angka Partisipasi Kasar S2 dan S3 Masih Rendah"

SEMENTARA Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang S2-S3 di Indonesia masih rendah. Ini dipengaruhi standar berkarier. 

Menurutnya, banyak perusahaan menerima karyawan cukup dengan persyaratan lulus S1. "Ini karena kultur kita merasa kalau S1 sudah cukup untuk kerja dan berkarier, kecuali untuk pendidik," kata Edy.

"Apalagi dalam dunia kerja nonfungsional lebih melihat pada kinerja. Bukan ijazah,".

 Selain itu, biaya pendidikan pascasarjana tidak murah. Terlebih, mereka yang ingin mendapatkan studi ke luar negeri.

"Untuk ambil S2 dan S3 perlu invenstasi tidak sedikit. Bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran kalau ke luar negeri," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan intervensi pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Mengingat, lulusan S2 dan S3 negara tetangga sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

"Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan negara tetangga. Utamanya untuk S2 dan S3," ucapnya.

Selanjutnya, "Anggaran Belum Memadai

REKTOR Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho menilai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN saat ini belum memadai. Utamanya, untuk meningkatkan mahasiswa S2 dan S3.

"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu kan sudah baik. Namun yang dikelola pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Kemendikbudristek nampaknya masih belum memadai," kata Jamal.

Dia berharap ada peningkatan anggaran pendidikan, utamanya dalam bentuk beasiswa. Hal itu untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) mahasiswa S2 dan S3.

"Ya tentu peningkatan anggaran bisa difokuskan untuk meningkatkan APK. Misalnya melalui pemberian beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar," ujarnya.

Selanjutnya, "Jenjang S2 dan S3 Tidak Menarik"

JENJANG pendidikan S2 dan S3 tidak menarik di Indonesia. Hal itu disampaikan Pengamat Pendidikan dari UGM, Budi Santoso Wignyosukarto.

Sementara lapangan kerja di luar perguruan tinggi, tidak banyak yang membutuhkan S3. Kecuali bagi mereka yang ingin menjadi dosen.

"Lapangan kerja di luar pendidikan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3, sehingga semakin sempit lapangan kerjanya. Di Indonesia sendiri tidak banyak industri yang membutuhkan tenaga S3, misalnya untuk riset and development," kata Budi.

Budi mengatakan, selain memperhatikan rendahnya rasio pendidikan S2 dan S3, pemerintah seharusnya juga harus fokus memperbaiki sekolah dasar dan menengah. Ini karena tingginya angka anak yang belum sekolah.

Selanjutnya, "Pemerintah Terus Tingkatkan Lulusan S2 dan S3 Melalui Beasiswa"

PEMERINTAH pun terus meningkatkan berbagai upaya dalam meningkatkan rasio pendidikan S2 dan S3, salah satunya melalui beasiswa. Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso, mengatakan pihaknya terus membantu mengingkatkan penduduk Indonesia bergelar S2 dan S3 secara bertahap. 

Dia berharap target 20 juta orang Indonesia bergelar S2 dan S3 pada 2045 dapat terwujud. "Untuk tahun 2045, jumlah ideal penduduk S2 dan S3 sebanyak 20 juta atau 9,8 persen (dari jumlah penduduk)" kata Dwi.

Dwi berharap, sumbangsih beasiswa LPDP dapat berkontribusi pada angka tersebut. Setidaknya, pada 2045 LPDP dapat membagikan sebanyak 30 ribu beasiswa.  

Dalam jangka pendek, Dwi menargetkan,  setidaknya Indonesia harus memiliki penduduk bergelar S2 dan S3 sebanyak 2,5 persen. Atau sekitar 7,5 juta orang dari jumlah penduduk untuk menyamai Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Oleh sebab itu, setiap tahun, target penerima beasiswa LPDP akan terus ditingkatkan. Diharapkan, 10 tahun dari sekarang atau pada 2034, penerima beasiswa LPDP mencapai 22.000 orang.

Adapun jumlah ideal penduduk S2 dan S3 di Indonesia pada 2025 sebanyak 20 juta orang atau 9,8 persen dengan target awardee LPDP sebanyak 30.000. "Jumlah S2 dan S3 kita saat ini baru 1 juta dan jumlah dari awarde LPDP 10.000," ujarnya.

Selanjutnya, "Rasio Rendah, Lulusan S2 Optimis Karier akan Cemerlang"

SUGANDI Afandi, sarjana magister hukum ini mengaku, tak memungkiri pendidikan S2 mampu membuat karirnya cemerlang seiring bertambahnya ilmu pengetahuan. "Nilai lebih pada diri seseorang akan sangat dihargai pada dunia kerja," kata Sugandi yang merupakan lulusan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.

Dia meyakini, pendidikan S2 mampu menjadi pintu masuk baginya untuk meniti karir sebagai dosen. "Karena kita dianggap memiliki kemampuan lebih," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, pendidikan S2 membuat dirinya mampu membentuk pola berpikir lebih terstruktur. Sehingga berbagai persoalan dapat mudah dilakukan analisa dan mencari solusi sesuai dengan program studi yang diambil.

"Pola belajar seperti ini akan membentuk pola fikir terstruktur. Menginventarisir masalah kemudian dianalisa dan dicari jalan keluar," ujarnya.