Pilpres Pemungkas Turki, Pertarungan Nasib ‘Negeri Dua Benua’

HASIL ​Pilpres Turki pada 14 Mei lalu belum berhasil menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan Turki. Persaingan Recep Tayyip Erdogan dan Kemal Kilicdaroglu di papan hitung suara cukup ketat, tetapi belum melebihi 50 persen.

Ambang batas 50 persen diperlukan untuk menghindari pilpres putaran kedua. Total pemilih mencapai 88,92 persen, dengan jumlah di luar negeri 52,69 persen, begitu menurut Dewan Pemilihan Tertinggi negara tersebut.

Erdogan mendapatkan 49,51 persen suara, dengan saingan utamanya, Kemal Kilicdaroglu, mengumpulkan 44,88 persen. Sementara, kandidat ketiga, politisi nasionalis Sinan Ogan mendapatkan 5,17 persen.

Hasil ini membuat Erdogan dan Kilicdaroglu harus menentukan nasibnya melalui pilpres putaran kedua yang direncanakan pada 28 Mei. Masing-masing kandidat mengklaim mampu meraih kemenangan mudah saat pilpres lanjutan.

Usai penghitungan suara, Erdogan, 69 tahun, yakin bisa menang tetapi ingin menghormati keputusan pilpres putaran kedua. Kilicdaroglu, 74 tahun, pun mengklaim hal serupa seraya mengusung jargon sebagai pembawa perubahan dan demokrasi.

Ogan belum mengatakan secara resmi siapa yang akan didukung saat pilpres putaran kedua nanti. Ia mengatakan terbuka untuk berdialog, tetapi perlu beberapa hari sebelum mengambil keputusan akhir.

"Keputusan akan dibuat setelah pembicaraan dengan Erdogan dan Kilicdaroglu. Saat sekarang kami katakan tidak mendukung satu di antara mereka," katanya.

Sementara Ogan dan Presiden Erdogan sudah bertemu pada Jumat (19/5/2023). Mereka bertemu di Istana Dolmabahce di Istanbul dan melakukan pembicaraan sekitar satu jam.

Caren, salah seorang pemilih pemula berusia 19 tahun, menyatakan ingin melihat perubahan di negaranya. Ceren adalah salah satu dari lebih lima juta pemilih muda yang berhak memberikan suara untuk pertama kalinya.

"Saya terlahir di saat pemerintahan ini. Sampai titik ini saya tidak menginginkan mereka lagi, cukup," kata pemuda dari Cankaya ini kepada AFP.

Pilpres dan Pileg Turki dipandang sebagai pemilu terpenting di Turki dalam beberapa generasi. Recep Turktan, 67 tahun, menolak menyerahkan kekuasaan kepada Kemal Kilicdaroglu dan aliansi oposisi enam partainya yang berbeda.

"Yang penting bukan untuk memecah belah Turki. Kami akan menjalankan tugas. Saya katakan, lanjutkan (dengan Erdogan)," kata Turktan kepada AFP.

Selanjutnya, “Turki, Negara Dua Benua”

TURKI sering disebut sebagai “Negeri Dua Benua” karena menjadi satu-satunya negara yang melintasi dua benua sekaligus. Secara geografis, sebagian besar wilayah Turki terletak di Asia dan hanya sebagian kecil di daratan Eropa.

Daratan Turki di Asia ini ada di wilayah yang dikenal sebagai Anatolia atau Asia Kecil. Sisa wilayah lainnya menempati ujung tenggara Eropa yang dikenal dengan nama Trakia.

Bagian utara negara Turki dibatasi Laut Hitam, sedangkan di timur ada Georgia dan Armenia. Turki juga berbatasan dengan Azerbaijan dan Iran di bagian timur, kemudian Irak dan Suriah di bagian tenggara.

Wilayah barat dayanya berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Aegea. Sementara di barat laut, Turki berbatasan dengan Yunani dan Bulgaria.

Pada 6 Februari lalu, gempa bumi dahsyat melanda Turki, menewaskan lebih dari 50 ribu orang. Gempa ini juga menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal.

Gempa menyebabkan kehancuran di 11 provinsi. Kawasan terdampak itu dari Adana dekat pantai Mediterania hingga Diyarbakir di tenggara yang sebagian besar penduduknya Kurdi.

Hampir semua penduduk Antakya kehilangan tempat tinggal. Warganya sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian terdekat, atau desa di pegunungan bersama anggota keluarga.

Mereka banyak yang pindah ke kota-kota lain di seluruh wilayah gempa. Menurut Wali Kota Hatay, Lutfu Savas, sekitar 475 ribu orang telah meninggalkan kotanya.

Sekitar 23 ribu orang diketahui telah kehilangan nyawa mereka di kota ini. Ribuan orang masih hilang di seluruh wilayah gempa.

Terlepas banyaknya korban jiwa dan luka-luka serta pengungsian massal, partisipasi pemilih masih sangat tinggi di wilayah tersebut. Sebagian besar 11 provinsi menunjukkan partisipasi antara 85-89 persen dan di atas 80 persen di provinsi lainnya.

Rata-rata nasional adalah 88,9 persen. Banyak warga Turki yang mengungsi dari wilayah itu kembali untuk memilih.

Pemilih Kurdi di wilayah tersebut sangat mendukung saingan utama Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, dalam pemilihan presiden. Tetapi, presiden masih unggul dalam pemungutan suara di delapan provinsi yang terkena dampak.

Para kritikus dan penyintas gempa sempat menyatakan kemarahan atas lambannya respons awal gempa dari pemerintahan Erdogan. Namun puluhan orang yang berbicara dengan Reuters setelah gempa, menyatakan berterima kasih atas bantuan pemerintah dan pasukan keamanan.

Meski demikian mereka mengungkapkannya sambil mengeluh karena bantuan datang terlambat. Banyak wawancara sejak saat itu memberikan sedikit bukti masalah tersebut mengubah cara orang memilih.

​Lembaga survei Mehmet Ali Kulat mengatakan aliansi oposisi telah gagal merebut suara banyak pemilih. Mereka pada akhirnya menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk membantu memperbaiki kondisi mereka.

“Para penyintas gempa telah mengkritik serius respons pemerintah dalam jajak pendapat dan mereka mengatakan tidak akan memilih pertahana (Erdogan). Namun orang-orang ini juga mencari jawaban atas pertanyaan siapa yang akan membangun kembali rumah saya, siapa yang akan membangun kembali tempat kerja saya?'” kata Kulat.

“Mereka melihat bahwa Erdogan yang bisa melakukan ini. Jadi itu adalah salah satu faktor terpenting,” katanya menambahkan.

Menurut jajak pendapat Metropoll, hanya 4,3 persen orang Turki yang melihat gempa bumi sebagai masalah terbesar negara itu. Sebagian besar mengutip persoalan negara itu ada dari segi ekonomi.

Selanjutnya, “Investor yang Bimbang”

SEHARI usai pilpres, para investor menunjukkan kebimbangan atas pilpres putaran kedua. Situasi itu membuat saham jatuh pada Senin (15/5/2023) dan menurunkan nilai mata uang ke rekor terendah baru terhadap dolar AS.

Indeks acuan BIST-100 Turki merosot 6,4 persen dalam perdagangan pra-pasar setelah pemilihan minggu lalu. Penurunan tajam pasar saham mendorong bursa Istanbul untuk menghentikan perdagangan sebentar.

"Kemenangan oposisi tampaknya semakin kecil kemungkinannya. Ini akan mengecewakan investor yang berharap untuk kembali ke pembuatan kebijakan ekonomi ortodoks dan komitmen yang lebih kredibel untuk mengatasi masalah inflasi Turki," kata Liam Peach, ekonom pasar negara berkembang senior di Capital Economics.

BIST-100 ditutup turun 6,1 persen sementara sub-indeks perbankannya berakhir 9,2 persen lebih rendah. Lira Turki tergelincir 0,5 persen menjadi 19,70 terhadap dolar AS dan menjadi rekor terendah.

Nilai mata uang Turki merosot lebih dari 40 persen pada tahun lalu. Ini karena kebijakan ekonomi Erdogan yang tidak ortodoks memicu tingkat inflasi yang mencengangkan.

Pasar menilai Erdogan telah memimpin pemerintahan Turki selama dua dekade, dan kemungkinan kembali di ambang kekuasaan lima tahun. Ketidakpastian membuat investor pemegang obligasi pemerintah Turki khawatir tentang kemampuan negara ini untuk membayarnya kembali.

Biaya beli asuransi terhadap risiko gagal bayar pemerintah (credit default swap) melonjak hampir 27 persen. Ini merupakan level tertinggi sejak November, menurut data S&P Global Market Intelligence.

Lembaga pemeringkat kredit Moody's mengatakan kemenangan oposisi dapat memperbaiki prospek untuk kembali ke kebijakan ekonomi ortodoks. Menurut mereka jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, akan berimbas positif terhadap profil kredit negara dalam jangka panjang.

Namun, Moody's juga mencatat melepaskan langkah-langkah distorsi yang dilakukan selama dua tahun terakhir merupakan hal menantang. Ini akan menambah risiko volatilitas ekonomi dan pasar Turki secara signifikan.

Pada akhir 2021, ketika inflasi global mulai meningkat, Erdogan memerintahkan bank sentral Turki memangkas suku bunga. Hal ini kebalikan dari apa yang dilakukan banyak bank sentral lain, yang berusaha menjinakkan harga-harga yang tidak terkendali.

Inflasi harga konsumen tahunan melonjak menjadi 85 persen pada Oktober, sebelum melambat menjadi 44 persen pada April. Data ini dikeluarkan Institut Statistik Turki.

“Kemenangan Presiden Erdogan yang sekarang tampak seperti skenario dasarnya, akan berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi makro dan pasar keuangan Turki. Kami kira kelanjutan suku bunga rendah, peraturan mata uang asing ketat, dan inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ancaman krisis mata uang yang parah di kemudian hari," kata Peach.

Seorang pejabat oposisi senior mengatakan mereka akan mewarisi "kehancuran" ekonomi Erdogan, jika pun akhirnya memenangkan pilpres. Mereka akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya karena 'tidak punya tongkat ajaib'.

"Sudah jelas 2023 akan menjadi tahun yang hilang. Tetapi, 2024 bukanlah tahun yang bisa kita hilangkan," kata pejabat itu, seraya memperkirakan pertumbuhan lima persen dalam dua tahun ke depan sebelum naik.

Pendekatan keras membuat banyak investor asing kabur dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak yang mengatakan bersiap kembali jika Erdogan digulingkan dan suku bunga dinaikkan.

"Jika pemerintah berpindah tangan, mereka yang datang akan mengambil alih gambaran mengerikan ini. Jika mereka tidak dapat menjelaskan situasi ini kepada masyarakat, mereka akan berpikir bahwa merekalah yang menciptakan reruntuhan ini," kata ekonom Turki Mahfi Egilmez di blognya.

Selanjutnya, “Turki dan Krisis Pengungsi”

PECAHNYA konflik Suriah pada 2011 membawa Turki berhadapan langsung dengan krisis pengungsi. Masyarakat Turki juga belum pernah mengalami pertumbuhan pengungsi yang cepat dan  tidak siap menghadapinya.

Antara 2011 dan 2015 populasi pengungsi Suriah di Turki tumbuh dari kurang dari 100 ribu menjadi 2,4 juta. Saat ini, 15 persen populasi Suriah sebelum perang yang berjumlah 25 juta jiwa bertempat tinggal di Turki.

Dan generasi anak-anak Suriah, tanpa kewarganegaraan Suriah atau Turki, telah lahir di negara tersebut. Sementara, hingga 2015, Turki menerapkan kebijakan 'pintu terbuka' bagi para pengungsi.

Mereka tidak diberi status pengungsi resmi, melainkan 'perlindungan sementara'. Turki memiliki batasan geografis untuk meratifikasi konvensi pengungsi PBB tahun 1951.

Pembatasan ini hanya memberikan status pengungsi kepada mereka yang melarikan diri dari 'peristiwa yang terjadi di Eropa'. Bagi para pengungsi Suriah, ini berarti mereka berada dalam pusaran ketidakpastian abadi.

Status 'perlindungan sementara' hanya dapat membuat pengungsi tinggal di Turki 'sampai mereka dimukimkan di negara ketiga'. Tetapi, tidak ada negara yang mau menerima mereka.

Sementara, Uni Eropa membuat kesepakatan yang banyak dikritisi dengan Turki pada tahun 2016. Kesepakatan itu bertujuan untuk sangat membatasi jumlah pengungsi Suriah yang menyeberang ke Eropa.

Di sisi lain, kembali ke Suriah, bukanlah pilihan bagi sebagian besar warga Suriah. Ini karena rezim yang sama yang memaksa para pengungsi meninggalkan rumah-rumah mereka masih berkuasa.

“Sistem perlindungan sementara itu sendiri merupakan undang-undang diskriminasi dan penganiayaan. Ini melarang pengungsi dari pergerakan bebas dan mengirim orang kembali berdasarkan keputusan Direktorat Imigrasi atau polisi, bukan melalui perintah pengadilan di mana orang dapat mengajukan banding,” kata Peneliti Suriah Suhail Al-Ghazi, seperti dikutip dari The New Arab.

Di bawah undang-undang 'perlindungan sementara', warga Suriah dibatasi untuk wilayah tertentu di Turki dan seringkali ditolak hak hukumnya. Ada kekhawatiran umum di warga Suriah bahwa jika terlibat dalam masalah apa pun, mereka dapat dideportasi ke Suriah.

Persoalan ini menyulut situasi di mana warga Suriah belum dapat terintegrasi ke dalam masyarakat Turki. Sebagian besar pengungsi Suriah hidup terpisah dari Turki dan ditampilkan sebagai beban dan ancaman negara.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan bahwa kini ada sekitar 3,9 juta pengungsi di Turki. Sebanyak 3,5 juta jiwa di antaranya adalah mereka yang melarikan diri dari konflik di negara tetangga Suriah.

Kandidat presiden oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu, menegaskan akan mendeportasi semua pengungsi Suriah. Janji itu akan ia tunaikan dalam waktu dua tahun jika terpilih sebagai presiden pada bulan Mei.

"Apa yang dilakukan tiga juta warga Suriah di negara kami? Anak-anak kami tidak dapat menemukan pekerjaan!" kata Kilicdaroglu seperti dikutip dari Arabi 21 mengatakan.

“Kami tidak akan meninggalkan tanah air dengan mentalitas ini. Karena mentalitas ini memungkinkan 10 juta imigran gelap datang," kata Kilicdaroglu.

Recep Tayyip Erdogan mengkritisi kebijakan oposisi terhadap pengungsi Suriah tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut "tidak manusiawi" dan "tidak islami".

“Ada dokter, insinyur, dan pengacara di antara para pengungsi Suriah yang datang ke Turki. Apakah masuk akal bagi kami untuk mengusir mereka?”

“Ini tidak manusiawi dan tidak bermoral, dan, yang lebih penting, tidak islami,” kata Erdogan.

Erdogan sebelumnya mengatakan sekitar 500 ribu pengungsi Suriah telah kembali 'secara sukarela' ke Suriah. Ia juga menjanjikan pemerintahannya berencana akan mengembalikan satu juta lebih pengungsi lagi.

Awalnya, ada sejumlah simpati yang diberikan terhadap warga Suriah di Turki sebagai akibat konflik Suriah. Tetapi sikap ini semakin mengeras seiring berjalannya waktu.

Survei Barometer Suriah pada 2021, menemukan 70,6 persen warga Turki percaya warga Suriah akan 'merugikan ekonomi negara kita'. Dua pertiganya (67,1 persen) percaya warga Suriah akan mengganggu ketertiban sosial, moralitas melalui kekerasan, pencurian, penyelundupan, dan prostitusi.

Pada 2017, 57 persen warga Turki percaya warga Suriah adalah 'korban yang lolos dari penganiayaan dan perang'. Jumlah itu turun menjadi 33,6 persen pada 2021.

Sementara pada 2021, sekitar 40 persen warga Turki yang disurvei menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka percaya warga Suriah 'berbahaya yang akan menyebabkan masalah bagi kami di masa depan' dan 'membebani kami'.

Sikap ini diterjemahkan menjadi rasisme terhadap warga Suriah berupa penolakan dari pekerjaan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Ini belum termasuk serangan kekerasan reguler berupa insiden penyerangan, bahkan pembunuhan.

Selanjutnya, “Putaran Kedua di Luar Negeri”

DI tengah sejumlah tantangan tersebut, pilpres lanjutan telah dimulai di luar Turki. Warga negara Turki di Pakistan, Tiongkok, Kyrgyzstan, dan Iran sudah menggelar pilpres putaran kedua tersebut.

Untuk pemilihan presiden putaran kedua di Turki baru akan dituntaskan pada Minggu (28/5/2023). Warga negara Turki di Pakistan memberikan suara pada Sabtu (20/5/2023).

Tempat pemungutan suara didirikan di Kedutaan dan Konsulat Jenderal di Islamabad, Lahore, dan Karachi. Surat suara akan diangkut ke Turki melalui udara pada 23 Mei.

Sementara di Kyrgyzstan, warga negara Turki memberikan suara di kotak suara di Kedutaan Bishkek Turkiye. Pemungutan suara berakhir pada pukul 10 malam waktu setempat.

Warga Turki di Tiongkok memberikan suara di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Beijing di Shanghai. TPS  lainnya berada di Guangzhou serta Hong Kong (Daerah Administratif Khusus Tiongkok), berlangsung pada 20-21 Mei.

Warga negara Turki di Iran memberikan suara di kotak suara yang dipasang di Kedutaan Besar Turki di Teheran. TPS juga disiapkan di Konsulat Jenderal di Tabriz dan Mashhad, dengan pemungutan suara berlangsung pada 20-21 Mei.

Pemungutan suara juga sudah selesai di Kuwait, Polandia, Makedonia Utara, Kosovo, Lituania, Estonia, dan Uzbekistan. Pencoblosan di luar negeri akan berlangsung hingga 24 Mei.

Jutaan pemilih pergi sudah datang ke TPS-TPS pada 14 Mei lalu untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Penentuan nasib warga Turki akan ditentukan pada pilpres putaran kedua 28 Mei.