Dari Bulog ke Pengecer

PEMERINTAH memastikan ketersediaan beras nasional tetap terjaga setelah melakukan pengecekan di Pasar Induk Beras Cipinang. Pemeriksaan dilakukan Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, Jumat 2 Oktober 2026.

Pengecekan dilakukan ketika pemerintah masih memperkuat distribusi beras hingga tingkat pengecer dan ritel. Di saat yang sama, data pemerintah menunjukkan cadangan beras dan penyaluran intervensi pangan berada pada volume yang besar.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,48 juta ton per 30 September 2026. Jumlah tersebut meningkat 14,8 persen dibandingkan stok pada September 2025 yang sebesar 3,9 juta ton.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang 2 Oktober, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyebut cadangan beras pemerintah berada di kisaran 4,8 juta ton. Angka tersebut merupakan pernyataan dalam kegiatan sidak, sedangkan angka administrasi terbaru Bapanas yang menjadi acuan per 30 September tercatat 4,48 juta ton.

Siti Hediati mengatakan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang tersedia. Pasokan tersebut antara lain berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Yang penting kita memastikan beras ini didistribusikan dari produsen dan juga dari Bulog ke pasar secara efektif dan efisien,” kata Siti Hediati.

Pemerintah kemudian memperhatikan jalur distribusi setelah beras berada di pasar induk. Perum Bulog menyebut distribusi perlu dipercepat agar pasokan menjangkau pengecer dan ritel, termasuk di wilayah perdesaan.

Beras Premium di Ritel

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras tersedia di pasar. Menurutnya, pasokan berasal dari pemerintah maupun pelaku usaha swasta.

Bulog menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP sekitar 4.000 ton per hari ke berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat pasar.

“Beras-beras tersedia di pasaran. Tinggal kita nanti mendistribusikannya lebih cepat supaya betul-betul sampai ke pengecer-pengecer maupun retail-retail yang ada di desa-desa,” kata Rizal.

Data Bapanas menunjukkan penugasan awal SPHP sebesar 828 ribu ton telah selesai 100 persen pada 23 September 2026. Pemerintah kemudian menambah penugasan SPHP sebesar 74,18 ribu ton, dengan batas penyaluran sampai 20 November 2026.

Tambahan tersebut setara dengan sekitar 14,83 juta kemasan beras SPHP ukuran lima kilogram. Anggaran untuk tambahan penugasan itu mencapai Rp409 miliar.

Sepanjang 2026 hingga akhir September, total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah mencapai 2,73 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup SPHP, bantuan pangan, bantuan bencana dan keadaan darurat, serta kebutuhan lainnya.

Bapanas mencatat penyaluran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tercatat 790,8 ribu ton.

Harga di Pasar Induk

Persoalan distribusi juga terlihat pada beras premium. Bapanas menyebut pasokan beras premium tersedia, tetapi distribusi dari pusat distribusi atau distribution center menuju sejumlah gerai ritel modern belum merata.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ritel modern menerima pasokan melalui distribution center sebelum diteruskan ke masing-masing gerai. Pemerintah kemudian mengawal penyaluran dari pusat distribusi menuju gerai.

“Beras cukup, semuanya ada. Apalagi premium di retail itu, penyalurannya sudah dikoordinasikan,” ujar Sekretaris Utama Bapanas.

Menurut Bapanas, sebagian gerai memiliki stok sementara gerai lain mengalami keterbatasan. Pemerintah bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan terhadap pemerataan distribusi tersebut.

Bapanas juga menyebut ritel yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi mendapat teguran dan pemanggilan. Pengawasan tersebut telah dilakukan selama sekitar tiga bulan terakhir.

Bulog turut menambah pasokan beras premium untuk jaringan ritel modern. Dalam keterangan pada 2 Oktober, Rizal menyebut pasokan premium Bulog berada pada kisaran 507 hingga 600 ton per hari, bergantung pada keterangan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

Rizal menyebut kebutuhan beras premium nasional sebagian besar dipenuhi perusahaan swasta. Pasokan Bulog disebut sekitar 10 persen kebutuhan premium nasional, sedangkan sekitar 90 persen lainnya berasal dari pelaku usaha swasta.

Karena itu, Bulog mengajak pengusaha penggilingan dan pengusaha beras daerah ikut memperkuat pasokan ke jaringan ritel modern. Bulog juga berkoordinasi dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi untuk mendukung penyaluran tersebut.

Pasokan dari Sentra Produksi

Pemeriksaan pemerintah di PIBC juga mencatat perubahan harga beras. Bapanas menyebut sejumlah pedagang melaporkan harga mulai turun dalam dua pekan sebelum kunjungan pemerintah.

Namun, penurunan tersebut disebut baru terlihat pada tingkat distributor. Penurunan harga belum sepenuhnya diteruskan ke tingkat pengecer.

Bapanas mencatat harga beras premium di tingkat distributor sekitar Rp14.200 per kilogram. Sementara Harga Eceran Tertinggi untuk beras premium di wilayah dengan batas atas tersebut berada pada Rp14.900 per kilogram.

"Padahal faktanya kami cek di pasar PIBC Cipinang, itu sekarang pedagang beras yang di PIBC Cipinang, beras premium itu Rp14.200, sedangkan HET adalah Rp14.900. Buktinya yang di PIBC jualnya Rp14.200. Itu tidak ada masalah. Itu fakta," katanya.

Kondisi harga di pasar induk tersebut berbeda dengan data harga beras di tingkat penggilingan yang dirilis BPS untuk September. BPS mencatat rata-rata harga beras premium di penggilingan sebesar Rp15.185 per kilogram.

Harga tersebut naik 0,81 persen dibandingkan Agustus 2026. Sementara harga beras medium di penggilingan mencapai Rp14.018 per kilogram atau naik 0,87 persen secara bulanan.

Di tingkat grosir, BPS mencatat harga beras naik 0,61 persen pada September 2026. Sementara harga beras di tingkat eceran meningkat 0,80 persen secara bulanan.

Secara tahunan, inflasi beras pada September 2026 tercatat 3,73 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi beras pada September 2025 yang mencapai 4,06 persen.

Cadangan dan Penyaluran

Pergerakan harga tersebut berlangsung ketika produksi beras mulai memasuki periode setelah puncak panen raya. BPS menyebut berkurangnya pasokan setelah masa panen raya dan kondisi kemarau yang lebih kering turut memengaruhi harga beras pada September.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kelancaran pasokan gabah dari sentra produksi menuju penggilingan ikut memengaruhi rantai pasok. Kondisi kemarau di sejumlah wilayah membuat pasokan gabah yang masuk ke penggilingan menjadi terbatas.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Agustus 2026 mencapai 3,15 juta ton. Angka tersebut turun 2,90 persen dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton.

Untuk periode September-November 2026, BPS memperkirakan produksi beras mencapai 7,06 juta ton. Angka tersebut turun 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, produksi beras Januari-November 2026 diperkirakan mencapai 32,34 juta ton. Angka tersebut turun 2,82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

BPS memperkirakan produksi padi periode September-November mencapai 12,24 juta ton gabah kering giling. Produksi tersebut diperkirakan turun 11,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Untuk periode September hingga November 2026, produksi beras diprakirakan mencapai 7,06 juta ton, atau mengalami penurunan sekitar 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, total produksi beras Januari hingga November 2026 diperkirakan mencapai 32,34 juta ton," katanya.

Di tengah penurunan potensi produksi pada September-November, stok Cadangan Beras Pemerintah berada pada 4,48 juta ton per 30 September. Pemerintah juga terus menyalurkan cadangan tersebut melalui berbagai program.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sepanjang 2026 hingga akhir September mencapai 2,73 juta ton. Dari jumlah tersebut, bantuan pangan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua telah berjalan hingga 944 ribu ton.

Bantuan pangan tersebut ditujukan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga menjalankan SPHP sebagai intervensi di pasar untuk menjaga pasokan dan harga beras.

Selain melalui Bulog dan pengecer, pemerintah menyiapkan kanal distribusi melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Kanal tersebut akan digunakan untuk menambah titik penyaluran beras medium maupun premium di tingkat desa.

Bulog menyebut percepatan distribusi hingga desa diperlukan agar beras yang tersedia tidak berhenti di pasar induk atau pusat distribusi. Penyaluran kemudian diarahkan sampai pengecer dan ritel di wilayah perdesaan.