Arosuka Pascabanjir Bandang, dari Darurat menuju Pemulihan

Galodo Menerjang Arosuka, Pemerintah Bergerak Menangani Situasi Darurat

HUJAN deras mengubah wajah Arosuka Kabupaten Solok dalam waktu singkat pada Senin malam 21 September 2026. Air bercampur lumpur, batu, dan material longsoran menerjang kawasan perkantoran serta permukiman warga.

Banjir bandang atau galodo datang ketika sebagian warga masih menjalani aktivitas malam seperti biasanya. Dalam hitungan waktu, jalan tertutup material dan sejumlah bangunan pemerintahan mengalami kerusakan.

Kawasan yang biasanya menjadi pusat pelayanan masyarakat mendadak berubah menjadi lokasi penanganan bencana. Listrik padam, komunikasi terganggu, sementara petugas harus bergerak menghadapi medan penuh material.

Bencana juga membuat akses utama Padang-Solok sempat terputus akibat timbunan lumpur dan material. Kondisi tersebut menambah tantangan karena jalur itu menjadi penghubung penting masyarakat antardaerah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat hingga daerah langsung mengerahkan unsur kebencanaan untuk menangani keadaan darurat. Petugas bergerak bersamaan mencari korban, mengevakuasi warga, serta membuka kembali akses yang tertutup.

Penanganan tidak hanya berlangsung pada kawasan permukiman, tetapi juga menyasar pusat pemerintahan. Sejumlah kantor terdampak harus dibersihkan, sementara pelayanan masyarakat tetap dituntut berjalan selama masa darurat.

Pada saat bersamaan, pemerintah mulai menghimpun informasi mengenai korban dan kerusakan akibat bencana. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Jalan Terputus, Alat Berat Bergerak Membersihkan Material

Bupati Solok Jon Firman Pandu turun langsung setelah galodo menerjang kawasan Arosuka pada Senin malam. Ia meninjau kawasan terdampak sekaligus berkoordinasi dengan perangkat daerah dan unsur penanggulangan bencana.

Jon menyebut hampir seluruh kantor dalam kompleks Kantor Bupati Solok terdampak aliran banjir bandang. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), serta Bappelitbang.

Dari kawasan perkantoran, material banjir kemudian memengaruhi akses masyarakat menuju sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat penanganan harus dilakukan bersamaan antara penyelamatan warga dan pembukaan akses.

“Kita turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan penanganan terhadap dampak bencana dapat dilakukan secepat mungkin. Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat serta memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak dapat ditangani segera,” ujar bupati tersebut.

Pemerintah Kabupaten Solok kemudian menetapkan status tanggap darurat selama empat belas hari. Status tersebut berlaku mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026 berdasarkan keputusan bupati.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy juga meminta pemerintah memastikan pelayanan masyarakat tidak ikut terhenti. Menurutnya, kondisi kantor pemerintahan yang terdampak harus diikuti dengan langkah pelayanan darurat.

“Kita minta pemerintah kabupaten segera siapkan kantor pelayanan terpadu darurat. Jangan sampai karena kantor terdampak bencana, pelayanan kepada masyarakat ikut berhenti, pemerintahan harus tetap berjalan dan masyarakat tetap harus dilayani,” ujar Vasko.

Vasko juga menekankan keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama selama kondisi darurat berlangsung. Masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan diminta tidak mengambil risiko dengan bertahan di lokasi tersebut.

“Kita minta masyarakat jangan mengambil risiko. Kalau memang berada di lokasi yang rawan, untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Keselamatan warga menjadi perhatian utama ketika pemerintah menghadapi situasi darurat tersebut. Namun, upaya penyelamatan juga harus berjalan bersama pemulihan akses yang terputus akibat material banjir.

Jalan yang sebelumnya menjadi jalur penghubung masyarakat mendadak tertutup lumpur, batu, dan kayu. Karena itu, pembukaan akses menjadi pekerjaan penting yang harus segera dilakukan petugas di tengah penanganan bencana.

Jalan Terbuka, Pencarian Korban Tetap Menjadi Prioritas

Selain menyelamatkan warga, pemerintah harus segera mengatasi material yang menutup akses utama masyarakat. Jalan nasional yang menghubungkan Solok dan Padang menjadi salah satu titik penanganan setelah banjir bandang.

Material berupa lumpur, bebatuan, dan kayu menutup badan jalan sepanjang sekitar 150 meter. Ketebalan lumpur mencapai sekitar 30 hingga 50 sentimeter sehingga kendaraan tidak dapat melintasi lokasi tersebut.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat kemudian mengerahkan sejumlah alat berat. Peralatan tersebut digunakan untuk mempercepat pembersihan material yang menutup badan jalan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan tim langsung bergerak setelah menerima laporan mengenai kondisi jalan. Ia mengatakan penanganan dilakukan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memulihkan akses masyarakat.

“Begitu menerima laporan, saya minta tim Kementerian PU segera bergerak bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Ekskavator, loader, backhoe loader, dan dump truck telah dikerahkan untuk membersihkan material dan memulihkan akses masyarakat,” kata Dody.

Upaya tersebut kemudian membuat ruas Solok–Padang kembali dapat dilalui masyarakat pada Selasa 22 September 2026. Pembukaan akses dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB setelah material yang menghalangi badan jalan dibersihkan.

“Ruas Solok–Padang yang sempat terputus akibat banjir bandang tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB telah kembali dibuka. Pembukaan untuk umum pada sore ini, 22 September 2026, sekitar pukul 16.00 WIB,” ucap Menteri PU.

Terbukanya akses utama membantu mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi bantuan menuju kawasan terdampak. Namun, pembersihan sisa lumpur dan material tetap dilanjutkan untuk memastikan kondisi jalan kembali normal.

Pada sektor transportasi, operator bus juga melakukan penyesuaian perjalanan selama proses penanganan berlangsung. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menggunakan jalur alternatif agar pelayanan penumpang tetap berjalan tanpa melewati titik terdampak.

Kepala BPTD Kelas II Sumatra Barat Deddy Gusman menjelaskan pengalihan rute dilakukan sejak pagi setelah kejadian. “Karena banjir bandang terjadi pada malam hari, operator angkutan telah mengambil langkah cepat untuk mengalihkan rute,” ujarnya.

“Bus AKAP yang melakukan perjalanan pada pagi hingga siang hari telah menggunakan jalur alternatif. Langkah tersebut untuk menghindari titik yang masih dalam proses penanganan.”

Jalan yang kembali terbuka kemudian memberi ruang bagi penanganan menuju kawasan terdampak lainnya. Namun, situasi darurat belum selesai karena tim gabungan masih mencari warga yang belum ditemukan.

Korban Terakhir Ditemukan, Besarnya Dampak Mulai Terpetakan

Terbukanya kembali akses tidak langsung mengakhiri pekerjaan tim gabungan yang masih berada di kawasan terdampak. Pencarian korban hilang tetap menjadi perhatian utama selama masa tanggap darurat berlangsung.

Hingga Kamis 24 September 2026, satu warga masih dinyatakan hilang setelah seorang korban sebelumnya ditemukan meninggal. Tim gabungan terus menyisir kawasan bantaran sungai sambil membersihkan material lumpur dan bebatuan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian memaksimalkan sumber daya tersedia. Menurutnya, pencarian korban harus berjalan bersamaan dengan pendataan masyarakat terdampak.

“Yang paling utama sekarang adalah pencarian satu korban yang masih belum ditemukan,” ujar Suharyanto. Ia juga meminta seluruh data masyarakat terdampak segera diselesaikan selama penanganan darurat berlangsung.

Pada waktu yang sama, pemerintah mulai menghadapi kebutuhan warga yang meninggalkan rumah akibat bencana. Sebanyak 474 jiwa tercatat mengungsi berdasarkan data BNPB pada 24 September tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, BNPB meminta pemerintah segera menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam tenda pengungsian.

“Segera tentukan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Warga dapat ditempatkan di rumah keluarga atau disiapkan hunian sementara apabila tidak memiliki tempat tinggal yang dapat digunakan,” ucap Suharyanto.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut pengungsi tersebar pada sejumlah lokasi. Sebanyak 39 jiwa berada di rumah dinas wakil bupati, 17 jiwa di rumah dinas bupati, dan tujuh jiwa berada di rumah ladang.

Sementara, sebanyak 410 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di sejumlah lokasi. Data tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan penanganan masyarakat setelah galodo menerjang permukiman.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Desmalia Ramadhanur mencatat jumlah tersebut berasal dari 104 kepala keluarga (KK). “Kalau untuk KK, ini ada 104 KK, kemudian jumlahnya 474 jiwa,” katanya saat dialog bersama RRI Pro3, Jumat 25 September 2026.

Menurut Desmalia, kebutuhan pengungsi tidak hanya berupa makanan selama berada di lokasi pengungsian. “Pakaian dalam, pakaian sehari-hari dan air bersih sangat diperlukan bagi rumah yang terdampak di lokasi yang kena bencana,” ucapnya.

Pemantauan kesehatan juga dilakukan untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga selama mengungsi. Desmalia menyebut bantuan logistik terus dikumpulkan di posko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan pengungsi kemudian berjalan bersamaan sampai hari berikutnya. Pemerintah masih menunggu hasil pencarian sebelum mengalihkan seluruh perhatian menuju pemulihan.

Wapres Gibran Datang, Pemulihan Warga Mulai Dipersiapkan

Operasi pencarian korban banjir bandang Kabupaten Solok akhirnya menemukan titik terang. Korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 25 September 2026.

Dengan ditemukannya korban tersebut, seluruh warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akhirnya ditemukan. BNPB mencatat total dua orang meninggal dunia akibat bencana yang menerjang kawasan Arosuka.

Selain korban meninggal dunia, empat warga mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda. Tiga warga mengalami luka ringan, sedangkan seorang lainnya mengalami luka berat dan mendapat penanganan medis.

Setelah operasi pencarian selesai, fokus penanganan bergeser menuju pembersihan dan pendataan dampak bencana. Data terbaru kemudian menunjukkan jumlah kerusakan yang lebih luas dibandingkan pendataan awal.

BNPB mencatat 98 rumah terdampak, terdiri atas 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, dan 52 rusak ringan. Delapan rumah terendam, sementara tiga rumah lainnya berada dalam kondisi rawan setelah diterjang material banjir.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pemerintahan dengan 12 gedung perkantoran terdampak bencana. Sebanyak enam gedung mengalami kerusakan berat dan enam lainnya mengalami kerusakan ringan.

Selain itu, bencana juga turut berdampak terhadap tujuh kendaraan roda empat yang berada di kawasan terdampak. Sementara itu, pendataan terhadap kendaraan roda dua masih dilakukan pemerintah daerah.

Sektor pertanian juga mengalami dampak cukup besar setelah material banjir menerjang kawasan masyarakat. Sekitar 57 hektare lahan terdampak, terdiri atas 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan kebutuhan bantuan sekaligus langkah pemulihan berikutnya. Setelah keselamatan dan pencarian korban ditangani, perhatian mulai beralih pada kehidupan warga terdampak.

Lumpur Masuk Kantor, Pelayanan Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka datang ke Kabupaten Solok pada Jumat 25 September 2026. Ia meninjau posko pengungsian, infrastruktur, fasilitas pemerintahan, hingga rumah warga terdampak banjir bandang tesebut.

Di Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Gibran berdialog dengan masyarakat mengenai kondisi mereka. Ia menyampaikan pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk menangani keadaan darurat.

“Saya memahami kondisi ini berat bagi Bapak dan Ibu. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah tanggap darurat,” ujar Gibran.

Wapres Gibran menegaskan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama selama proses penanganan bencana. Ia menekankan pemenuhan kebutuhan mendesak warga juga harus berjalan bersamaan dengan langkah pemulihan.

“Bahwa langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak Bapak/Ibu semua. Keselamatan Bapak/Ibu yang utama,” katanya.

Ia meminta bantuan yang tiba juga harus dicatat dan dikelola secara tertib melalui posko penanganan. “Setiap bantuan kebutuhan dasar yang tiba segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak,” ucap Gibran.

Selain kebutuhan dasar, Gibran meminta kerugian masyarakat didata secara menyeluruh agar proses pemulihan dapat dilakukan berdasarkan kondisi sebenarnya. Data tersebut mencakup rumah, lahan pertanian, serta hewan ternak yang terdampak banjir bandang.

“Segera sampaikan kepada petugas di lapangan terkait rumah, lahan pertanian, hewan ternak yang jadi imbas bencana. Pemerintah pastikan untuk melakukan penggantian dan pemulihannya,” kata Wapres Gibran.

Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan kemungkinan pembangunan kembali pada lokasi aman. Penentuan lokasi baru tetap mempertimbangkan kebutuhan keselamatan sekaligus kedekatan dengan lingkungan sebelumnya.

“Ibu, rumahnya sudah didata, nanti akan kami bangun kembali. Lokasinya akan ditentukan Bupati di tempat yang lebih aman,” kata Wapres.

Selain hunian, lahan pertanian juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat. Gibran meminta pemerintah daerah memastikan pemulihan lahan berjalan bersama pemulihan rumah dan fasilitas umum.

“Solok merupakan salah satu lumbung pangan untuk Sumbar dan nasional. Pemulihan lahan pertanian harus menjadi prioritas agar warga bisa kembali bertani,” ujar Wapres.

Gibran juga menyoroti warga yang memiliki kewajiban pembiayaan setelah terdampak bencana. Pemerintah daerah diminta mendata warga yang membutuhkan restrukturisasi pembiayaan selama masa kebencanaan.

“Ini nanti Pak Bupati, mohon didata siapa saja warganya. Sekiranya nanti membutuhkan bantuan restrukturisasi, nanti bisa kita penuhi,” ucap Wapres.

Dengan demikian, pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan seperti kondisi sebelumnya. Pemerintah juga mulai menempatkan keselamatan lokasi, keberlanjutan mata pencaharian, serta kebutuhan ekonomi warga sebagai bagian pemulihan.

Pemulihan tidak berhenti pada rumah, lahan pertanian, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di pusat pemerintahan, pekerjaan lain juga menunggu karena lumpur dan material bencana masih memenuhi sejumlah kantor.

Sungai Dibersihkan, Risiko Banjir Susulan Mulai Diantisipasi

Sementara warga mulai ditangani, material banjir masih memenuhi sejumlah fasilitas pemerintahan Kabupaten Solok. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus membersihkan kantor sekaligus mempertahankan pelayanan masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok Jufrisal mengatur pembagian tugas ASN selama proses pembersihan berlangsung. Mulai 24 September, sebanyak 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan bergotong royong di kantor terdampak.

“Kegiatan gotong royong melibatkan seluruh ASN yang kantor terdampak. Sementara ASN dari OPD yang tidak terdampak juga akan membantu proses pembersihan di kantor-kantor pemerintahan terdampak galodo,” kata Jufrisal.

Jufrisal menyebut, ASN tidak hanya diarahkan membersihkan material, tetapi juga menyelamatkan arsip dan peralatan perkantoran. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kerusakan semakin meluas setelah kantor terendam material banjir.

“Selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran. Seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan lokasi pelayanan sementara bagi organisasi perangkat daerah yang terdampak berat. Dengan demikian, pelayanan masyarakat tetap dapat dilakukan meskipun sejumlah gedung belum dapat digunakan.

Pembersihan kantor kemudian dilakukan bersama dukungan alat berat dari Kementerian PU dan unsur lainnya. Sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas dan rumah ibadah juga masuk dalam penanganan material.

Dukungan personel juga datang dari daerah lain untuk membantu membersihkan material yang cukup berat. Petugas membantu menangani lumpur, batu, kayu, dan material lain yang memenuhi kawasan terdampak.

Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas publik setelah banjir bandang. Namun, pemerintah menyadari bahwa membersihkan material belum cukup untuk mengurangi risiko kejadian serupa.

Menata Kembali Solok Setelah Galodo

Setelah material dibersihkan dari jalan dan sejumlah bangunan, perhatian pemerintah bergerak menuju aliran sungai. Langkah tersebut dilakukan karena sungai menjadi bagian penting dalam penanganan risiko banjir susulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya mitigasi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, pencarian korban dan kebutuhan dasar harus berjalan bersama antisipasi bencana berikutnya.

“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.

Ia mengatakan, penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian yang menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat diminimalisir.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi kemudian mendorong normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas penanganan Kabupaten Solok. Menurutnya, langkah tersebut berkaitan dengan prakiraan curah hujan yang masih berpotensi tinggi.

“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi. Sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” katanya.

Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan penyusuran sungai untuk melihat potensi hambatan. Ia menilai pemeriksaan diperlukan untuk menemukan material longsoran atau kondisi lain yang dapat mengganggu aliran.

“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek. Apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran, itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujar Gubernur Sumbar itu.

Di Kabupaten Solok, penanganan Sungai Aie Baliang kemudian dibagi menjadi tiga segmen berdasarkan kondisi lapangan. Penanganan tanggap darurat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing bagian sungai.

“Penanganan kami bagi menjadi tiga segmen, mulai dari hulu hingga bagian tengah yang berdekatan dengan kawasan permukiman. Segmen terakhir berada di bagian hilir sekitar Box Culvert Jalan Lingkar Pintu Angin,” ucap Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Kementerian PU Reski Wahyudi.

“Pembagian ini dilakukan agar penanganan dapat lebih fokus sesuai kondisi lapangan. Selain itu, penanganan juga disesuaikan dengan risiko di masing-masing lokasi.”

Pada segmen hulu, pembukaan alur sungai dilakukan sepanjang 450 meter dengan penguatan tebing sepanjang 480 meter. Kementerian PU mengerahkan dua ekskavator standar, dua ekskavator breaker, dan sepuluh dump truck.

Bagian tengah mencakup pembukaan alur sepanjang 1.450 meter di sekitar kawasan perumahan dan Perumnas Griya Arosuka. Penguatan tebing dilakukan menggunakan boulder dan bronjong batu secara setempat sepanjang 2.900 meter.

Sementara segmen hilir berada di sekitar Box Culvert Jalan Lingkar Pintu Angin. Pekerjaan diarahkan pada pengeringan, pembersihan material debris, dan pembukaan kembali alur sungai.

Hingga Jumat 25 September, lima ekskavator, tiga mobile pump, dan empat dump truck telah dimobilisasi. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material, memperbaiki alur sungai, serta menangani genangan di sejumlah titik.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai memikirkan pengendalian material dari kawasan hulu. Balai Teknik Sabo Kementerian PU merekomendasikan pembangunan dua sabo dam di Sungai Aie Baliang.

Sabo dam tersebut direncanakan mengendalikan aliran debris, mengurangi kecepatan aliran, serta menjaga stabilitas dasar dan tebing sungai. Pembangunan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi kawasan perkantoran dan permukiman.

Pembersihan material dan pemulihan akses menjadi langkah awal sebelum pemerintah memasuki tahap rehabilitasi. Rumah warga, fasilitas pemerintahan, lahan pertanian, serta infrastruktur membutuhkan penanganan berdasarkan tingkat kerusakannya.

BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai dasar pemulihan. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.

Data rumah rusak kemudian disiapkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Solok. Pendataan tersebut akan dipadupadankan dengan data kependudukan agar kebutuhan pemulihan dapat ditentukan.

Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Lokasi hunian diharapkan aman dari risiko bencana serupa, namun tetap mempertimbangkan kedekatan dengan lingkungan sebelumnya.

Pada sisi pemerintahan, kerusakan sejumlah gedung membutuhkan keputusan lebih jauh mengenai keberlanjutan bangunan. Pemeriksaan awal mencatat 11 gedung perkantoran terdampak akibat banjir bandang.

Tiga bangunan mengalami kerusakan berat, yakni kantor DPRD, Sekretariat DPRD, dan kantor Dinas PUPR. Ketiga bangunan tersebut tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi atau direkonstruksi pada lokasi semula.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatra Barat Maria Doeni Isa menjelaskan ketiga bangunan menjadi pertimbangan relokasi. Karena, kondisi struktur bangunan sudah tidak layak dipertahankan.

“Kemungkinan yang rusak berat itu harus relokasi karena strukturnya itu sudah tidak bisa dan tidak layak bangunan tersebut direhab-rekon lagi. Pada prinsipnya tidak boleh membangun di lokasi yang sudah jadi aliran Sungai,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp819 miliar. Kebutuhan tersebut mencakup sabo dam, normalisasi sungai, rumah warga, lahan pertanian, kantor, serta sarana prasarana umum.

Di lapangan, Kementerian PU tetap melanjutkan pembersihan sejumlah fasilitas publik yang terdampak. Pekerjaan mencakup kantor DPRD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Puskesmas Kayu Jao, serta beberapa tempat ibadah.

Pemulihan juga mencakup jaringan air bersih yang terganggu akibat material banjir dan kerusakan pipa. Pemerintah juga menyiapkan dukungan mobil tangki air sambil memperbaiki jaringan yang terdampak.

Semua pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan Solok tidak berhenti ketika jalan kembali dapat dilalui masyarakat. Proses berikutnya adalah memastikan warga kembali memiliki hunian, penghidupan, pelayanan, dan lingkungan yang lebih aman.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan seluruh unsur pemerintah akan terus mendukung proses penanganan hingga tahap pemulihan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah berbagai pekerjaan darurat mulai dilakukan di sejumlah titik terdampak.

“InsyaAllah, dengan ikhtiar bersama seluruh unsur di lapangan. Penanganan dapat terus dipercepat,” ucap Dody.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir dan memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat. Semoga Allah SWT memberi kelancaran dalam setiap ikhtiar dan melindungi masyarakat serta seluruh tim yang bertugas.”

Bagi warga Arosuka, proses pemulihan berarti mengembalikan kembali ruang hidup yang berubah dalam satu malam. Jalan yang sempat tertutup, rumah yang rusak, lahan yang tertimbun, dan kantor yang lumpuh menjadi pekerjaan panjang setelah air surut.

Namun, pemulihan juga membawa kebutuhan untuk menata kembali kawasan berdasarkan risiko bencana. Dari pencarian korban hingga penyiapan sabo dam, setiap tahapan kini diarahkan agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan lebih aman.