Integrasi Transportasi Publik Antardaerah jadi Kunci Kemajuan Bangsa

Kolaborasi Membangun Negeri

JAKARTA menjadi salah satu kota di Indonesia, dengan aktivitas masyarakat yang tidak pernah berhenti. Untuk menunjang berbagai aktivitas ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki sejumlah layanan moda transportasi publik.

Hal tersebut tidak hanya mengakomodir aktivitas perjalanan warga Jakarta, namun juga sejumlah warga di berbagai daerah sekitarnya. Sebagai episentrum mobilitas masyarakat, berbagai moda transportasi dirancang untuk mengintegrasikan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari rancangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menilai integrasi berbagai jenis moda transportasi berjalan dengan baik. Bahkan dengan integrasi transportasi yang dilakukan ini menurut Presiden, menjadikan Jakarta sebagai kota aglomerasi metropolitan terbesar di dunia.

"Kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta (penduduk Jabodetabek), mungkin lebih besar dari banyak negara di dunia ini. Kita bisa mengelola dengan aman, dalam suasana demokratis, tapi tertib," kata Presiden Prabowo dalam peresmian LRT Jakarta di Stasiun LRT Manggarai, Rabu 16 September 2026.

Salah satunya dalam integrasi transportasi publik tersebut, yakni dengan diresmikannya Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Presiden Prabowo dalam peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai menyebut, bahwa hal ini menandakan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi.

Hal tersebut ditegaskan Presiden, sebagai upaya membangun bangsa secara bergotong-royong. Dalam membangun kemajuan bangsa, Kepala Negara menekankan pentingnya pelibatan seluruh pihak dalam pembangunan infrastruktur.

"Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa. Kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat," ujar Kepala Negara.

Pembangunan Infrastruktur Antardaerah

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, dalam pembangunan LRT Jakarta ini dikelola oleh BUMD. Dalam penggunaan anggaran pada pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai menggunakan dana dari APBD.

"LRT Jakarta sepenuhnya dibangun oleh Jakpro, BUMD, dan sepenuhnya menggunakan dana APBD Pemerintah DKI Jakarta. LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai ini panjangnya 12,2 km, investasinya Rp12,1 Triliun," kata Pramono.

Lebih lanjut diungkapkan Pramono, rampungnya pembangunan LRT tersebut, menjadi pertanda akan kondisi ekosistem investasi yang baik di Jakarta. Kepercayaan investor terhadap Jakarta ini dijelaskannya, karena kondisi ekonomi Jakarta yang terus mengalami pertumbuhan.

Meski demikian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan dalam pembangunan LRT diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Pramono berharap dalam perluasan jangkauan dan integrasi LRT Jakarta di sejumlah wilayah ini dapat melibatkan BPI Danantara.

"Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan Whoosh kereta cepat. Bapak Presiden, akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak," ujarnya.

Dalam menyikapi hal itu, Presiden Prabowo langsung mengabulkan permintaan kolaborasi Pemprov DKI dengan Danantara. Hal ini ditegaskan Kepala Negara, sebagai langkah gotong royong dalam membangun bangsa melalui kemajuan Ibu Kota Jakarta.

"Tadi ada sedikit harapan ya, dari Gubernur (DKI Jakarta) Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa," kata Presiden Prabowo.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung langkah kolaborasi dalam pengembangan LRT sebagai salah satu transportasi integrasi di Jakarta. Namun hal ini ditekankan Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno perlu juga diterapkan di sejumlah daerah lainnya.

Ia menuturkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan bangsa dalam sektor transportasi, harus dilakukan secara merata. Sebab ditekankannya, pembangunan infrastruktur moda transportasi yang merata ini, akan memberikan dampak terhadap sejumlah sektor strategis masyarakat.

" Pembangunan infrastruktur transportasi berbasis konektivitas wilayah non-Jakarta atau antardaerah memiliki sejumlah fungsi strategis. Pemerataan dan efisiensi logistik nasional, mengoneksikan daerah melalui simpul jalan, jalur KA, dan pelabuhan secara langsung menurunkan biaya logistik nasional," kata Djoko dalam keterangannya kepada RRI.co.id.

Bahkan ditekankannya, pembangunan infrastruktur moda transportasi ini juga penting menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Djoko menilai melalui pembangunan moda transportasi terintegrasi tersebut, dapat menjadi gambaran akan kemajuan bangsa.

"Penguatan layanan perintis di Wilayah 3TP, untuk daerah-daerah perbatasan, terisolasi, dan tertinggal (3TP), hadirnya konektivitas angkutan perintis. Integrasi antarmoda yang efektif, kunci keberhasilan keterhubungan antardaerah terletak pada integrasi antar-moda," imbuhnya.