Kasus Keracunan MBG Berulang, Alarm Evaluasi Tata Kelola Program

Menkes Pastikan Siswi Kabupaten Karo Jalani Pemeriksaan Lanjutan di RSCM

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles mengatakan, pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Dan nantinya tidak ada lagi yang menimbulkan korban.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan. Tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh.

“Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional. Untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 14 September 2026.

Charles menyebut, data Kementerian Kesehatan yang dikumpulkan dari dinas kesehatan di berbagai daerah. Kini jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53.000 orang.

“Karena sampai hari ini, sudah lebih dari 53.000 orang yang menjadi korban keracunan. Ini data-data surveilans dari Kementerian Kesehatan, sehingga data ini sudah pasti valid,” ucapnya.

Menurut Charles, besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Termasuk SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Wapres Kunjungi Anak-Anak Korban Keracunan MBG di Kabupaten Karo

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) jalani pemeriksaan lanjutan. Kini siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Budi mengatakan, pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar pasien dibawa ke RSCM. Untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.

"Jadi kejadian yang di Karo, untuk kita mengetahui kejadian masalah ini, kita konsul ke RSCM sama Harapan Kita. Untuk nanti segera meng- guide Rumah Sakit Adam Malik memeriksa kejadiannya seperti apa," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 14 September 2026.

Menurut Budi, tim dari RSUP Adam Malik sebelumnya telah bertemu dan memeriksa kondisi pasien. Tim medis juga telah melakukan sejumlah tindakan untuk merawat korban.

Namun, kasus tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah ramai diberitakan dan viral di media sosial. Kondisi pasien juga mendapat perhatian langsung dari Wapres Gibran yang kemudian mengunjungi korban.

KPAI Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi anak-anak yang menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia mengunjungi anak-anak yang sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, Jumat 11 September 2026.

Kehadiran Wapres menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak sekaligus memastikan proses pemulihan mereka berjalan cepat dan optimal. Bagi Wapres, kesehatan anak merupakan hal penting agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas, menuntut ilmu, dan mengejar cita-cita.

"Saya hadir di sini, kemarin saya dari Kalimantan baru mendarat tengah malam, karena saya sangat menyadari kesehatan anak-anak sangat penting. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penanganan anak-anak bisa maksimal sehingga anak-anak bisa kembali pulih," kata Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, program MBG terus dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini agar pelaksanaannya semakin baik dan sesuai harapan masyarakat.

“Hal ini sedang dievaluasi oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional).Tetapi semua keluhan serta masukan Bapak Ibu akan saya sampaikan kepada pimpinan tertinggi untuk mendapat tindak lanjut,” ujar Wapres.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah menyebarkan seluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi terjadi setelah berulangnya dugaan keracunan pangan yang berdampak pada anak-anak, pelajar, santri, guru, dan penerima manfaat lainnya.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, kejadian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah teknis dapur, makanan, maupun distribusi. Menurutnya, permasalahan tersebut berkaitan dengan keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, hingga penegakan hukum.

“Ketika kejadian terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem belum mampu mencegahnya secara efektif. Keselamatan anak harus menjadi garis merah, sehingga program MBG tidak dapat menambah risiko kesehatan bagi anak dan keluarga,” kata Jasra Putra dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.

KPAI mencatat sejumlah kejadian dugaan keracunan MBG terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang, dan Kota Solo pada September 2026. Sebelumnya, kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Jayapura dan Semarang.

Di Sidoarjo, sedikitnya 512 santri dilaporkan terdampak dugaan keracunan MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kemudian dikenai pemadaman sementara.

Jasra menegaskan, keselamatan anak harus menjadi indikator utama keberhasilan program MBG. Keberhasilan program, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan.