Optimalisasi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Nasional dari Agregasi Ekonomi Daerah

PEMERINTAH mendorong daerah mengoptimalkan potensi ekonomi sebagai mesin pertumbuhan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi kunci Indonesia keluar dari "middle income trap". Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui peran pemerintah pusat dan daerah.

“Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, kita pada pendapatan kelas menengah, "middle income trap". Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu "double digit",” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin 7 September 2026.

Tito menjelaskan pertumbuhan ekonomi dibentuk empat komponen utama. Komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dikurangi impor.

Konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika daya beli menguat, konsumsi meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau konsumsi rumah tangga tinggi, artinya daya beli masyarakatnya tinggi, punya uang, maka mau nggak mau, pertumbuhan ekonomi akan naik,” katanya.

Belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi komponen kedua dalam pertumbuhan ekonomi. Belanja tersebut penting untuk menjaga peredaran uang sekaligus menstimulasi sektor swasta.

Investasi menjadi komponen berikutnya dengan membuka lapangan kerja dan menambah modal. Sementara ekspor dikurangi impor menjadi komponen yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi.

Tito mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor yang mampu meningkatkan ekspor. Penguatan sektor unggulan daerah dinilai dapat memperluas aktivitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan nasional merupakan agregasi ekonomi daerah. Perhitungan tersebut dimulai dari kabupaten dan kota, kemudian menjadi provinsi hingga nasional.

“Pertumbuhan ekonomi ini adalah merupakan agregasi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi dan kemudian teragregasi menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amalia.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Secara semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen.

Amalia menyebut pertumbuhan triwulan II 2026 menjadi yang tertinggi dibandingkan periode sama empat tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut juga terlihat dari meningkatnya jumlah daerah dengan pertumbuhan di atas 6 persen.

Pada 2025, terdapat 48 kabupaten dan kota yang tumbuh di atas 6 persen. Jumlah tersebut meningkat menjadi 99 kabupaten dan kota pada semester I 2026.

“Dalam waktu kurang dari satu tahun, sudah meningkat jumlahnya dua kali lipat dari yang tadinya hanya 48 kabupaten kota,” kata Amalia.

“Saat ini sudah ada 99 kabupaten kota yang mampu tumbuh di atas 6 persen,” ucapnya.

BPS juga mencatat 201 kabupaten dan kota tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026. Sejumlah kabupaten dan kota bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi "double digit".

Pertumbuhan tinggi tersebut tidak hanya berasal dari daerah berbasis pertambangan. BPS menemukan sejumlah daerah tumbuh melalui investasi, industri, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan hilirisasi.

Batam menjadi salah satu contoh daerah dengan pertumbuhan di atas 7 persen. Pertumbuhan tersebut berbasis investasi dan industri yang terus dikembangkan.

Kabupaten Sidrap memiliki pola berbeda dengan mengembangkan pengolahan dan nilai tambah sektor pertanian. Sektor perkebunan dan peternakan juga menjadi bagian dari penggerak ekonominya.

Kendal dan Batang berkembang melalui sektor industri. Kedua daerah tersebut memiliki kawasan ekonomi khusus yang menjadi basis pertumbuhan ekonominya.

Sumbawa Barat menjadi contoh daerah dengan pertumbuhan yang didorong hilirisasi sektor pertambangan. Pola serupa juga terlihat di sejumlah daerah Maluku dan Papua.

Amalia menekankan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu, strategi pertumbuhan ekonomi perlu disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah.

“Tidak bisa "one size fits all" bahwa semua daerah harus sama "treatment"-nya,” ujar Amalia.

“Karena masing-masing daerah ini harus "treatment" spesifik sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Menurut Amalia, potensi daerah dapat dikembangkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pengembangan tersebut membutuhkan pemetaan potensi dan strategi yang sesuai karakteristik ekonomi daerah.

“Potensi itu ternyata bisa diupayakan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten kota,” katanya.

Memastikan Ekonomi Lokal Berkembang

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan perbedaan sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Industri, investasi, pertanian, peternakan, perkebunan, dan hilirisasi menjadi pilihan sesuai karakter ekonomi masing-masing.

Pola tersebut juga menunjukkan pentingnya peningkatan nilai tambah dalam mengembangkan potensi daerah. Produk dan sumber daya daerah perlu dikembangkan agar menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan tersebut harus mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat, produktif, dan inklusif.

“Kita tidak hanya membahas masalah inflasi, tidak hanya membahas pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat. “Kita harus memastikan angka-angka tersebut benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat, produktif, dan inklusif,” katanya.

Rachmat menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipacu menuju 8 persen pada 2029. Pemerintah menempatkan 2026 sebagai fondasi sebelum memasuki fase akselerasi pada 2027.

“Tahun 2026 harus kita jadikan momentum untuk memperkuat pengawalan ekonomi daerah,” katanya. “Memastikan konsistensi program dan kegiatan, serta meningkatkan kualitas belanja,” ucap Rachmat.

Menurut Rachmat, pencapaian pertumbuhan tinggi membutuhkan siklus kerja yang terintegrasi. Siklus tersebut mencakup pemantauan, pengawalan, dan percepatan.

Pemantauan digunakan untuk membaca tren perekonomian melalui berbagai indikator. Pengawalan diperlukan untuk menemukan kesenjangan target, hambatan, dan persoalan lintas daerah.

Percepatan dilakukan melalui intervensi konkret dan dukungan kebijakan. Langkah tersebut diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak hilang.

Rachmat juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing. Investasi dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

“Untuk itu, tiap daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerahnya, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Rachmat.

Target pertumbuhan 8 persen pada 2029 membutuhkan kontribusi dari seluruh daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan potensi ekonomi lokal berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif.

Pengalaman daerah dengan pertumbuhan tinggi menunjukkan mesin ekonomi dapat dibangun melalui berbagai sektor. Tidak ada satu model yang berlaku sama untuk seluruh daerah.

Kebijakan pertumbuhan perlu mengikuti karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Penguatan investasi, industri, hilirisasi, pertanian, serta peningkatan nilai tambah menjadi sejumlah jalur yang telah terlihat.

Pertumbuhan ekonomi kemudian tidak berhenti pada pencapaian angka statistik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang kuat, produktif, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan ekonomi daerah, pemerintah berharap fondasi pertumbuhan 2026 semakin kuat. Fondasi tersebut menjadi pijakan menuju akselerasi pertumbuhan dan target 8 persen pada 2029.