Seberapa Siap Indonesia Menghadapi Erupsi Beruntun Gunung Api

Ring of Fire, Alasan Indonesia Rawan Erupsi

DALAM beberapa hari terakhir, aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia kembali menjadi perhatian. Erupsi Gunung Anak Krakatau bahkan sempat berdampak terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah bandara.

Pada Rabu 9 September 2026, sejumlah gunung api dilaporkan mengalami erupsi dalam waktu berdekatan. Gunung yang tercatat mengalami erupsi antara lain Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kemudian, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Adapun, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu 9 September 2026 dini hari pukul 00.47 WIB.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi berlangsung selama 28 detik. Tinggi kolom erupsi tidak teramati secara visual, sementara aktivitas tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 51 milimeter.

Aktivitas Anak Krakatau ini menambah rangkaian erupsi yang terjadi sejak akhir pekan lalu. Sementara itu, Gunung Semeru juga mengalami erupsi.

Aktivitas erupsi tercatat sekitar pukul 00.15 WIB dan kembali terjadi sekitar pukul 05.11 WIB. Di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata juga dilaporkan mengalami dua kali erupsi.

Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 05.03 WITA dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal bergerak ke arah barat laut.

Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, juga mengalami erupsi sekitar pukul 05.27 WIT. Kolom abu teramati sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 1.725 meter di atas permukaan laut.

Aktivitas sejumlah gunung api tersebut kembali menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan vulkanik yang tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik.

Indonesia juga berada di jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Hal ini membuat aktivitas vulkanik menjadi bagian dari risiko alam yang harus dihadapi.

Presiden Minta Indonesia Tak Hanya Siaga, tapi Bersiap

Diketahui, Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire merupakan kawasan di sepanjang Samudra Pasifik. Mengutip NatGeo, kawasan ini dikenal memiliki aktivitas gunung api dan gempa bumi yang tinggi.

Ring of Fire membentang sekitar 40 ribu kilometer dan mengikuti batas pertemuan sejumlah lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tersebut antara lain Lempeng Pasifik, Juan de Fuca, Cocos, Indo-Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina.

Sekitar 75 persen gunung api di dunia, atau lebih dari 450 gunung api, berada di sepanjang kawasan tersebut. Kawasan ini juga menjadi lokasi sekitar 90 persen gempa bumi yang terjadi di dunia.

Tingginya aktivitas vulkanik dan kegempaan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik yang sangat aktif. Di sebagian besar wilayah Ring of Fire, lempeng tektonik saling bertumbukan pada batas yang disebut zona subduksi.

Dalam proses ini, satu lempeng terdorong masuk ke bawah lempeng lainnya dan kemudian mengalami pelelehan. Material batuan yang meleleh tersebut membentuk magma yang dapat bergerak mendekati permukaan bumi.

Keberadaan magma di dekat permukaan inilah yang menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya aktivitas gunung api. Namun, tidak seluruh kawasan Ring of Fire merupakan zona subduksi.

Salah satu pengecualian berada di perbatasan Lempeng Pasifik dan Lempeng Amerika Utara. Ini merupakan batas transformasi tempat kedua lempeng bergerak saling bergeser.

Pergerakan tersebut dapat menimbulkan tekanan pada kerak bumi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Kondisi geologis inilah yang membuat kawasan Ring of Fire, termasuk Indonesia, memiliki tingkat risiko gempa dan aktivitas vulkanik yang tinggi.

Munculnya Wacana Penyatuan BMKG dan Badan Geologi

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membuat risiko bencana harus diantisipasi secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi geografis yang harus dihadapi Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah harus siap menghadapi bencana setiap saat, mulai dari gempa bumi di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, di Ring of Fire. Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ucap Presiden Prabowo saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Senin 7 September 2026.

Berbagai kejadian tersebut harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penanganan bencana.

Pemerintah juga perlu memperkuat langkah mitigasi sebelum bencana terjadi. Salah satu langkah yang diminta adalah menambah alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan.

Presiden Prabowo mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Sumber daya, personel, dan peralatan harus disiapkan sejak dini agar penanganan dapat dilakukan secara cepat saat bencana terjadi.

Untuk itu, Presiden Prabowo menginstruksikan penyusunan master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan masif. Pemerintah juga diminta memperbanyak sarana pendukung penanganan bencana.

Integrasi BMKG-Badan Geologi, Efektif atau Perlu Dikaji?

Di tengah meningkatnya ancaman bencana, wacana integrasi Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) muncul. Presiden Prabowo menyebut perlunya kerja sama yang lebih erat dalam pemantauan bencana.

"Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitoring. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya, tapi ya nanti kita bahas itu," kata Presiden Prabowo, Senin 7 September 2026.

Badan Geologi sendiri saat ini merupakan bagian dari Kementerian ESDM. Badan tersebut memiliki tugas dalam pemantauan kondisi geologi, termasuk aktivitas gunung api melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG.

Sementara itu, BMKG memiliki peran dalam pemantauan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini termasuk informasi yang berkaitan dengan gempa bumi serta kondisi atmosfer.

Wacana tersebut mendapat respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan masih akan mengecek lebih dahulu mengenai rencana integrasi tersebut dan belum memberikan keterangan lebih jauh.

Adapun, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menyatakan, pihaknya siap mengikuti arahan Presiden Prabowo apabila kebijakan integrasi tersebut nantinya direalisasikan. Menurutnya, langkah tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung upaya mitigasi ancaman bencana.

Guswanto menilai, BMKG dan Badan Geologi selama ini merupakan mitra strategis dengan misi menjaga keselamatan masyarakat. Kedua lembaga juga telah bekerja sama dalam menghadapi berbagai risiko gempa bumi, aktivitas gunung api, dan tsunami.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji terlebih dahulu wacana penggabungan BMKG dengan Badan Geologi. Puan menilai kedua lembaga selama ini memiliki penugasan dan tugas yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 8 September 2026. Puan mengatakan DPR meminta wacana tersebut dikaji terlebih dahulu.

Menurutnya, penggabungan kedua lembaga harus mempertimbangkan perbedaan tugas dan penugasan masing-masing. DPR akan mendukung rencana tersebut jika hasil kajian menunjukkan penggabungan dapat membuat sistem kerja lebih efektif.

Puan juga menegaskan kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sementara terkait usulan penambahan anggaran kebencanaan, DPR tidak mempermasalahkannya selama anggaran tersebut memberikan manfaat yang lebih baik.

Adapun, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik usulan ini. Menurut Huda, integrasi kedua lembaga dapat membuat koordinasi penanganan bencana menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih.

Ia menilai penyatuan kelembagaan juga dapat memperkuat kinerja dalam memantau dan mengantisipasi berbagai ancaman bencana. Huda mengatakan gagasan tersebut sejalan dengan perlunya tata kelola kebencanaan yang lebih terintegrasi.

Hal tersebut mengingat saat ini penanganan bencana masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Huda berharap, integrasi Badan Geologi dan BMKG dapat memastikan berbagai potensi bencana terdeteksi dan diantisipasi dengan lebih baik sejak dini.