September Jadi Ujian

ADA kabar baik dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Pemerintah menilai upaya pengendalian karhutla di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Namun, kabar baik itu dinilai justru menjadi pengingat agar seluruh jajaran tidak lengah.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah memperkuat soliditas dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Menurutnya, karhutla harus ditangani hingga benar-benar tuntas. Pesan tersebut disampaikan Raja Juli saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau yang berlangsung di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Jumat 28 Agustus 2026.

Rapat tersebut dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Raja Juli menyebut posisi Riau dalam catatan jumlah titik panas (hotspot) karhutla nasional saat ini relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain.

Kalimantan Tengah berada di urutan pertama dengan jumlah hotspot tertinggi, disusul Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan. Riau berada di posisi kelima, sementara Jambi di urutan keenam.

“Data ini menunjukkan bahwa penanggulangan karhutla di Riau semakin hari semakin baik,” kata Raja Juli. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran terkait berpuas diri.

Justru, kondisi itu harus menjadi modal untuk meningkatkan kerja sama dan kesiapan menghadapi tantangan berikutnya. “Tentu saja, pencapaian ini tidak boleh membuat kita berleha-leha atau lengah, sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi, menambah optimisme, serta membakar semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Tambah Helikopter Water Bombing dan Modifikasi Cuaca

Menhut Raja Juli juga mengingatkan adanya ancaman cuaca yang dapat membuat penanganan karhutla semakin berat. Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño yang cukup kuat diperkirakan baru mereda pada awal Oktober.

Sementara puncak fenomena tersebut diprediksi terjadi pada September. Karena itu, September dinilai akan menjadi periode penting bagi kesiapsiagaan seluruh pihak.

“Bulan September ini akan menjadi ujian bagi kita bersama karena tren angka karhutla mulai meningkat dari Juli ke Agustus,” katanya. Raja Juli berharap pola kerja dan koordinasi yang semakin solid dapat membuat seluruh jajaran lebih siap menghadapi puncak El Niño.

Dengan pengalaman penanganan selama Agustus dan evaluasi yang dilakukan saat ini, pemerintah berharap potensi karhutla pada September dapat ditekan sedini mungkin. Kuncinya, kata dia, adalah tidak menunggu api membesar.

Kesiapsiagaan, soliditas antarlembaga, serta respons cepat harus terus diperkuat. Agar karhutla di Riau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Polri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 29 Agustus hingga 1 September 2026 guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah darurat ini diambil untuk memicu hujan buatan di atas lahan gambut yang terbakar.

“Kira-kira di tanggal 29, 30, 31, sampai tanggal 1. Terutama tanggal 1 ada potensi hujan besar di seluruh Riau,” kata Raja Juli.

Ia menjelaskan bahwa hujan alami maupun buatan merupakan faktor paling efektif dalam memadamkan titik api, khususnya di wilayah gambut. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan pemadaman darat dan pemompaan air oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setiap potensi awan semai yang muncul di langit Riau akan langsung dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pihak Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin juga telah menyetujui pembukaan akses bandara secara penuh bagi pesawat OMC.

“Kami sudah sepakati semua, sekecil apa pun potensi awan hujan, awan semai. Maka akan kami lakukan operasi modifikasi cuaca,” ucap Raja Juli.

Selain rekayasa cuaca, pemerintah berencana menambah armada helikopter water bombing untuk memperkuat lima unit helikopter yang telah beroperasi di Riau. Tambahan armada udara tersebut saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.

“Nanti saya akan telepon Pak Menhan habis ini juga untuk segera mungkin dikirim. Untuk memperkuat lima heli yang sudah digelar di Riau,” ujar Raja Juli.

Satu helikopter pemadam yang sebelumnya dipinjamkan ke Provinsi Kalimantan Selatan juga berpeluang ditarik kembali ke Riau. Penarikan armada tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Riau berkomitmen penuh melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polda Riau menegaskan akan menindak tegas para pelaku karhutla tanpa kompromi.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Pekanbaru, Jumat 28 Agustus 2026. "Tidak ada kompromi terhadap setiap tindakan yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Ia menyampaikan, upaya pencegahan menjadi langkah yang utama. Namun, pihaknya menegaskan penegakan hukum akan tetap berlanjut untuk memberikan efek jera bagi para pelaku karhutla.

"Terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla, Polda Riau akan menindak tegas secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ini sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat," ujarnya.

Kombes Pol Akmadi juga mengimbau kepada masyarakat individu maupun pelaku usaha agar tidak melakukan pembakaran, terutama di tengah cuaca kemarau ekstrem. "Polda Riau mengingatkan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun," ucapnya.

Akmadi mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar berdampak luas tak hanya terhadap lingkungan itu sendiri. Tetapi juga bagi kesehatan masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial.

"Polda Riau juga mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan. Khususnya, dalam kondisi cuaca panas serta ketika angin yang berpotensi mengakibatkan api dengan cepat menyebar," katanya.

Dalam rangka penegakan hukum, Polda Riau mengungkap 37 kasus karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026. Dari 37 kasus tersebut, Polda Riau dan jajaran telah menetapkan 40 orang tersangka.

Dari puluhan kasus tersebut, mayoritas kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan. Dari perkara tersebut, Polda Riau mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektare.

"Sebagian besar kasus yang ditangani menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi itu unsur kesengajaan. Yaitu untuk membuka lahan dengan cara membakar, yang tujuannya untuk usaha perkebunan sawit maupun holtikultura yang lain," ujar Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, dalam konferensi pers di Polda Riau, Kota Pekanbaru, Jumat 28 Agustus 2026.

Selain unsur kesengajaan, dari beberapa perkara yang ditangani tersebut, polisi mengungkap kebakaran terjadi karena kelalaian dalam pembakaran sampah. Api yang awalnya digunakan untuk membakar sampah kemudian tidak terkendali sehingga merambat ke lahan di sekitarnya.

"Terhadap setiap perkara penyidik melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran. Serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta dan alat bukti," katanya.