Elnino Mohi, dari Ruang Redaksi Menjaga Suara Gorontalo di Senayan

SEBELUM duduk di kursi parlemen, Elnino M. Husein Mohi lebih dahulu mengenal kehidupan publik dari ruang redaksi. Ia menulis, membaca persoalan masyarakat, sekaligus hidup di tengah dinamika sebuah daerah yang ketika itu sedang memperjuangkan kelahirannya sebagai provinsi.

Lebih dari dua dekade kemudian, ruang kerjanya telah berubah. Elnino kini menjadi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mewakili Daerah Pemilihan Gorontalo untuk periode 2024–2029. Profil resmi Fraksi Gerindra menempatkannya di Komisi I, komisi yang antara lain menangani urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Perjalanan itu membuat cerita politik Elnino tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang memenangkan pemilu. Ada jejak jurnalistik, perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan pemilu, DPD RI, hingga tiga periode berturut-turut di DPR RI.

Lahir di Gorontalo, 30 Oktober 1974, Elnino menempuh pendidikan Teknik dan Manajemen Industri di STT Telkom Bandung. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik di Universitas Indonesia. Profil Fraksi Gerindra juga mencatat Elnino tengah menjalani studi doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dengan perhatian pada kajian media effects dan komunikasi politik.

Perpaduan teknologi, komunikasi, jurnalistik, dan politik itu kemudian menjadi benang merah yang mengikuti perjalanan panjangnya.

Berawal dari Ruang Redaksi

Jauh sebelum menjadi anggota parlemen, Elnino bekerja sebagai wartawan.

Ia pernah menjadi Pemimpin Redaksi Habari Lo Lipu pada 1999–2001, media yang digunakan untuk menyosialisasikan perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo. Setelah itu, ia menjadi Redaktur Harian Gorontalo Post pada 2001–2002, Pemimpin Redaksi Tabloid Bingkai pada 2002–2003, serta Redaktur Eksekutif Harian Radar Gorontalo sejak 2005.

Pada periode yang sama, Elnino terlibat dalam gerakan pembentukan Provinsi Gorontalo. Profil resminya mencatat ia menjadi bagian dari Presidium Nasional perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo pada 2000–2001.

Dari sinilah politik dan jurnalistik dalam perjalanan Elnino mulai beririsan.

Baginya, komunikasi pada masa itu bukan hanya mengenai bagaimana sebuah berita ditulis. Media juga menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai identitas daerah dan masa depan Gorontalo.

Perjalanannya kemudian bergerak menuju penyelenggaraan pemilu. Elnino tercatat menjadi Anggota KPUD Kota Gorontalo pada 2003–2005 dan masuk Tim Seleksi Anggota KPUD Provinsi Gorontalo pada 2007–2008.

Dari orang yang sebelumnya meliput kehidupan publik, ia mulai berada semakin dekat dengan proses demokrasi itu sendiri.

Dari Wartawan Menjadi Senator

Pemilu 2009 menjadi babak penting. Elnino terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Gorontalo untuk periode 2009–2014.

Salah satu jejak pemberitaan awal mengenai Elnino yang berhasil ditelusuri muncul pada 30 Desember 2009. ANTARA ketika itu memberitakan pandangannya mengenai bentrokan aparat dengan mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo.

Elnino meminta peristiwa tersebut terus dikawal media dan masyarakat. Pemberitaan itu menarik karena memperlihatkan latar belakangnya sebagai mantan jurnalis yang masih terlihat ketika telah berpindah ke lembaga perwakilan.

Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2010, Elnino kembali berbicara tentang media.

Ia mengkritik praktik kerja sama pemerintah daerah dengan media yang menurutnya dapat menyebabkan informasi kepada masyarakat berjalan satu arah. Menurut Elnino, media semestinya tidak hanya dipenuhi kegiatan seremonial pejabat, tetapi juga membawa pengalaman dan aspirasi masyarakat.

Persoalan pelayanan publik juga mendapat perhatiannya.

Pada 2011, Elnino pernah mengusulkan istilah Pegawai Negeri Sipil atau PNS diganti menjadi Pelayan Rakyat Indonesia. Gagasannya berangkat dari pandangan bahwa aparatur negara seharusnya menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.

Pada tahun yang sama, ia mengkritik Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan. Elnino menilai tekanan terhadap sekolah untuk menghasilkan angka kelulusan justru berpotensi mendorong praktik yang tidak sehat bagi guru maupun siswa.

Jejak pemberitaan tersebut memperlihatkan spektrum persoalan yang menjadi perhatiannya sejak awal berada di parlemen: media, pendidikan, birokrasi, hingga hubungan negara dengan masyarakat.

Jalan Menuju DPR RI

Setelah menyelesaikan masa tugas di DPD RI, Elnino mengambil jalan berbeda pada Pemilu 2014.

Ia maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Gorontalo. Elnino memperoleh 37.512 suara dan berhasil mendapatkan kursi DPR RI.

Dalam wawancara khusus ANTARA pada Februari 2016, Elnino mengenang perjalanan tersebut sebagai perpindahan panjang “dari pers ke parlemen”.

Ia juga menceritakan cara kampanyenya ketika pertama kali maju ke DPD RI. Selama sekitar 11 bulan, ia berkeliling desa, memperkenalkan diri sekaligus berdiskusi mengenai nilai-nilai Gorontalo dengan masyarakat.

Dari pertemuan-pertemuan kecil itulah basis hubungan politik dengan masyarakat dibangun.

Di DPR RI, Elnino kemudian berhadapan dengan persoalan yang berbeda. Pada periode awalnya di Komisi I, isu komunikasi dan penyiaran kembali menjadi bagian dari pekerjaannya.

Pada 2015, misalnya, pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran telah mempertemukan Elnino dengan persoalan digitalisasi penyiaran dan penguatan Komisi Penyiaran Indonesia. Pada saat itu, Gerindra mendorong kepastian pelaksanaan digitalisasi sekaligus penguatan kelembagaan KPI.

Isu yang dibicarakan hampir satu dekade lalu itu ternyata belum kehilangan relevansinya hingga sekarang.

Mandat yang Terus Berlanjut

Pemilu 2019 kembali membawa Elnino ke Senayan.

Keputusan resmi KPU mengenai calon terpilih DPR RI mencatat Elnino memperoleh 67.515 suara di Daerah Pemilihan Gorontalo. Ia kembali menjadi wakil Gerindra dari provinsi tersebut.

Dalam periode 2019–2024, bidang tugas Elnino sempat bergeser ke Komisi X DPR RI.

Di komisi yang menangani antara lain pendidikan dan olahraga itu, salah satu persoalan yang mendapat perhatiannya adalah nasib guru honorer.

Pada Desember 2021, Elnino mengkritik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK karena dinilainya belum memberikan keberpihakan memadai kepada guru honorer berusia lebih tua yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Dunia olahraga juga membawanya berhadapan dengan salah satu tragedi terbesar sepak bola Indonesia.

Pada Oktober 2022, setelah Tragedi Kanjuruhan, Elnino mendukung pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Ia berharap penyelidikan dapat membantu keluarga korban memperoleh keadilan dan meminta proses tersebut tidak terganggu kepentingan politik.

Bidang penugasannya memang berubah, tetapi pola kerjanya tetap menempatkannya pada persoalan-persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

126.129 Suara dan Periode Ketiga DPR

Pemilu 2024 kembali menjadi tonggak penting.

Elnino memperoleh 126.129 suara dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Angka tersebut merupakan perolehan suara resminya sebagaimana tercantum dalam penetapan calon terpilih Pemilu 2024.

Jumlah itu meningkat tajam dibanding perolehan 67.515 suara pada Pemilu 2019.

Dengan demikian, periode 2024–2029 merupakan periode ketiga Elnino secara berturut-turut sebagai anggota DPR RI setelah 2014–2019 dan 2019–2024. Sebelumnya, ia telah lebih dahulu menjalani satu periode sebagai anggota DPD RI pada 2009–2014. Data riwayat anggota MPR juga mencatat rangkaian masa pengabdian tersebut.

Pada periode terbaru, Elnino kembali berada di Komisi I.

Kembalinya ia ke Komisi I seperti mempertemukan kembali sejumlah bagian dalam perjalanan hidupnya: teknologi yang dipelajarinya sejak kuliah, komunikasi politik yang menjadi bidang pendidikan pascasarjana, serta jurnalistik yang membentuk awal kariernya.

Namun lanskap komunikasi yang dihadapinya kini jauh berbeda.

Dari Koran hingga Kecerdasan Buatan

Ketika Elnino menjadi wartawan pada penghujung 1990-an, media cetak masih menjadi salah satu pusat distribusi informasi.

Kini masyarakat hidup di tengah media sosial, platform video, layanan streaming, algoritma, hingga kecerdasan buatan.

Perubahan itulah yang menjadi salah satu alasan Elnino kembali mendorong revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada Mei 2025, Elnino menilai UU Penyiaran perlu diperbarui karena perkembangan teknologi selama lebih dari dua dekade telah mengubah ekosistem media.

“Penyiaran sangat bergantung pada teknologi,” kata Elnino.

Menurutnya, kehadiran platform daring serta konvergensi media menghadirkan kondisi yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh regulasi penyiaran yang lahir pada 2002.

Persoalannya kini bahkan bergerak lebih jauh.

Kecerdasan buatan mulai mengubah bagaimana pesan politik, berita, gambar, suara, dan video diproduksi serta didistribusikan kepada masyarakat. Batas antara materi autentik dengan konten buatan mesin menjadi semakin tipis.

Menariknya, pada Agustus 2026 Elnino Center juga menerbitkan tulisan mengenai perubahan komunikasi politik dari era radio, media sosial, hingga penggunaan kecerdasan buatan. Tulisan tersebut menggambarkan AI bukan sekadar sebagai alat membuat konten, tetapi teknologi yang berpotensi mengubah cara kantor politik bekerja dan berkomunikasi dengan konstituen.

Perubahan zaman itu membuat pengalaman jurnalistik Elnino memperoleh konteks baru.

Jika dahulu pertanyaannya adalah bagaimana memastikan berita yang disampaikan kepada masyarakat benar, kini tantangannya bertambah: bagaimana menjaga keaslian informasi ketika teknologi mampu menghasilkan realitas buatan yang semakin sulit dibedakan.

Gorontalo Tetap Menjadi Titik Pulang

Di tengah aktivitasnya di Senayan, Gorontalo tetap menjadi bagian yang terus muncul dalam perjalanan Elnino.

Pada Juli 2026, Elnino bertemu Bupati Gorontalo Sofyan Puhi. Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gorontalo.

Elnino menyatakan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya sebagai anggota DPR RI.

Memasuki Agustus 2026, perhatiannya juga tertuju pada kondisi lingkungan di Gorontalo.

Pada 11 Agustus 2026, Elnino menyoroti dampak musim kemarau panjang dan fenomena El Nino, mulai dari kekeringan, ancaman kebakaran, keterbatasan air bersih, hingga persoalan pertanian.

“Jaga alam, jaga Gorontalo untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul ketika kemarau datang, tetapi menjadi kesadaran yang dijalankan secara berkelanjutan.

Aktivitas yang berkaitan dengan Elnino kemudian berlanjut menjelang akhir Agustus.

Pada 20 Agustus 2026, SUMO Foundation bekerja sama dengan Elnino Center menggelar SUMO Award 2026 di Kota Gorontalo.

Sebanyak 10 orang menerima penghargaan dalam tiga kategori, yakni enam tokoh desa, tiga mahasiswa pejuang, dan satu siswa kreatif. Penghargaan tersebut ditujukan kepada sosok-sosok yang dinilai memiliki kontribusi dan pengabdian bagi masyarakat Gorontalo. ANTARA memberitakan kegiatan itu pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas sosial Elnino Center. SUMO Award sendiri telah diselenggarakan sejak 2008 dan kembali digelar dalam sejumlah periode hingga 2026.

Dari Menulis Suara hingga Membawa Suara

Lebih dari 25 tahun telah berlalu sejak Elnino memimpin Habari Lo Lipu di tengah perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo.

Ruang redaksi kemudian membawanya kepada ruang lain: penyelenggara pemilu, DPD RI, MPR RI, hingga DPR RI.

Isu yang dihadapinya pun berganti.

Dari pembentukan provinsi, independensi media, reformasi birokrasi dan pendidikan, hingga penyiaran digital dan perkembangan kecerdasan buatan.

Namun terdapat satu titik yang berulang dalam perjalanan tersebut: Gorontalo.

Daerah itu menjadi tempat perjalanan politiknya bermula sekaligus daerah yang terus diwakilinya di tingkat nasional.

Dulu Elnino bekerja dengan membaca peristiwa, mendengar masyarakat, lalu menuliskannya melalui media. Kini, sebagai anggota parlemen, bentuk pekerjaannya berbeda. Suara masyarakat tidak lagi hanya dituangkan menjadi tulisan, tetapi dibawa ke dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Barangkali di situlah dua dunia tersebut bertemu.

Sebab pekerjaan seorang wartawan dan wakil rakyat, meski memiliki fungsi yang berbeda, sama-sama menuntut satu kemampuan mendasar: mendengar sebelum berbicara.

Bagi Elnino M. Husein Mohi, perjalanan dari ruang redaksi menuju Senayan pada akhirnya bukan hanya cerita tentang pergantian profesi.

Ia adalah perjalanan panjang dari menulis suara masyarakat menjadi membawa suara Gorontalo ke ruang tempat keputusan nasional dibuat.