Mengupas RAPBN 2027, dari Delapan Prioritas hingga Proyek Lintas Generasi

Target Ekonomi Indonesia pada 2027

PEMERINTAH memproyeksikan ekspansi fiskal melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski belanja meningkat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi enam persen sekaligus menekan defisit anggaran.

Arah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2027. Pidato disampaikan pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,4 persen pada tahun anggaran berjalan.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai enam persen. Angka itu lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” kata Presiden Prabowo.

Kenaikan target pertumbuhan tersebut berjalan bersamaan dengan rencana defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen.

Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara mencapai Rp3.426 triliun sepanjang 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan target penerimaan APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dengan ruang fiskal tersebut, pemerintah menyiapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional sebagai arah utama RAPBN 2027. Prioritas itu mencakup kebutuhan dasar masyarakat hingga agenda transformasi ekonomi jangka panjang.

Delapan Program Prioritas RAPBN 2027

Target pertumbuhan enam persen menjadi salah satu sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2027. Untuk mencapainya, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi sebagai pijakan pengelolaan anggaran.

Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5 persen, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada sekitar Rp17.500 terhadap satu dolar Amerika Serikat.

Sementara harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 75 dolar Amerika Serikat setiap barel. Lifting minyak ditargetkan sebesar 610 ribu barel setiap hari sepanjang 2027.

Pada sektor gas, pemerintah menargetkan lifting mencapai 954 ribu barel setara minyak setiap hari. Seluruh asumsi tersebut menjadi dasar menghitung penerimaan sekaligus kebutuhan belanja negara.

Di tengah ekspansi tersebut, pemerintah tetap berupaya menjaga kesehatan fiskal dengan menekan defisit anggaran. Bahkan Prabowo menyampaikan keinginan mencapai anggaran berimbang pada masa mendatang.

“Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Presiden Prabowo.

Upaya tersebut terlihat dari pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar Rp671,2 triliun. Nilainya turun dibandingkan pembiayaan APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.

Target ekonomi tersebut juga diharapkan membawa perbaikan terhadap berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi kisaran 6,0 hingga 6,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. Sementara rasio Gini ditargetkan membaik menjadi kisaran 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah turut menargetkan Indeks Modal Manusia mencapai 0,575 sepanjang tahun mendatang. Seluruh sasaran tersebut akan ditopang reformasi fiskal secara menyeluruh dan konsisten.

Ketidakpastian Global Bayangi Ekonomi Indonesia

Untuk mencapai berbagai target tersebut, pemerintah mengarahkan anggaran kepada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedaulatan pangan ditempatkan sebagai prioritas pertama dalam agenda pembangunan tahun mendatang.

Setelah pangan, pemerintah menempatkan kemandirian energi dan air sebagai kebutuhan strategis nasional. Pendidikan dan kesehatan juga diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hilirisasi dan industrialisasi kemudian diarahkan untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat industri sekaligus menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas.

Pembangunan infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana juga menjadi bagian prioritas. Pemerintah menghubungkan pembangunan tersebut dengan peningkatan kualitas hidup dan penguatan ketahanan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa diarahkan memperluas aktivitas ekonomi hingga tingkat lokal. Pemerintah juga menempatkan penurunan kemiskinan sebagai prioritas terakhir dalam delapan agenda tersebut.

“Program perlindungan sosial harus andal dan pemberdayaan UMKM harus terus digairahkan. Dukungan kepada petani, nelayan, guru, dan pekerja rentan juga diperkuat,” kata Presiden Prabowo.

Pelaksanaan delapan prioritas tersebut turut diperkuat kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Digitalisasi dan diplomasi ekonomi juga menjadi penopang berbagai agenda pembangunan tersebut.

Sensus Ekonomi Jadi Dasar Penyusunan Anggaran

Besarnya agenda pembangunan tersebut disiapkan ketika kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tekanan. Perang mendorong kenaikan harga energi, sementara tingkat suku bunga dunia masih tinggi.

Tekanan tersebut turut memengaruhi nilai tukar berbagai negara dan aktivitas perdagangan internasional. Ketegangan geopolitik juga membuat arah perekonomian dunia semakin sulit diprediksi.

Meski demikian, pemerintah menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan sepanjang semester pertama 2026. Pertumbuhan pada periode tersebut bahkan disebut menjadi yang tertinggi selama 13 tahun terakhir.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode sama sebelumnya. Belanja negara juga tumbuh 18,2 persen dengan defisit sebesar 0,91 persen terhadap PDB.

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” ujar Presiden Prabowo.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan pemerintah memperluas belanja pada 2027. Namun, ekspansi tetap disertai upaya menjaga disiplin fiskal dan kualitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Kejar Efisiensi Belanja Negara

Untuk memperkuat kualitas kebijakan, pemerintah juga menempatkan pembaruan data ekonomi sebagai agenda penting. Indonesia disebut belum memperbarui basis penghitungan aktivitas ekonomi selama lebih dari sepuluh tahun.

Kondisi tersebut membuat Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting untuk menentukan kebijakan berikutnya. Sebanyak 251 ribu petugas diterjunkan ke seluruh desa hingga akhir Agustus 2026.

Prabowo meminta masyarakat memberikan informasi secara jujur kepada petugas selama pelaksanaan sensus. Data tersebut dipastikan tidak digunakan untuk mengejar kekayaan maupun pendapatan pribadi masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah akan memanfaatkannya untuk menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih akurat. Hasil sensus juga digunakan memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

RAPBN 2027 sementara menggunakan asumsi PDB sebesar Rp27.987 triliun. Besaran tersebut menjadi dasar penghitungan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

“Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting,” kata Presiden Presiden Prabowo.

10 Ribu Puskesmas Mulai Direnovasi pada 2027

Selain memperbaiki data, pemerintah mencari ruang fiskal tambahan melalui efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan serupa secara terpisah dinilai membuat daya tawar pemerintah menjadi lebih lemah.

Perbedaan proses tersebut juga memungkinkan barang dengan spesifikasi sama dibeli menggunakan harga berbeda. Karena itu, pemerintah ingin mengonsolidasikan kebutuhan serupa melalui proses pengadaan bersama.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan konsolidasi pengadaan daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen sepanjang 2025. Tingkat efisiensi tersebut diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Jika diterapkan lebih luas, penghematan diperkirakan mencapai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Potensi ruang fiskal tambahan tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun setiap tahun.

Salah satu contohnya terlihat dalam pengadaan layar pintar interaktif untuk mendukung pembelajaran. Harga sebelumnya mencapai Rp150 juta untuk setiap unit sebelum pemerintah melakukan konsolidasi.

Setelah dikonsolidasikan, pemerintah memperoleh harga sekitar Rp26 juta termasuk pengiriman dan pemasangan. Selisih tersebut menunjukkan besarnya potensi penghematan melalui pembelian secara terpusat.

“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah selanjutnya berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Sistem pengadaan juga akan diperkuat melalui digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas.

Setiap penghematan kemudian diarahkan kembali untuk memperbesar pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sektor yang akan menerima dukungan besar tersebut adalah pelayanan kesehatan dasar.

RSUD dan Kekurangan Dokter Jadi Perhatian

Mulai 2027, pemerintah berencana merenovasi 10 ribu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar pada 7.280 kecamatan. Program tersebut diarahkan mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Daerah terpencil, terluar, dan tertinggal akan memperoleh dukungan lebih besar.

Selain puskesmas, sebanyak 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga akan direnovasi dan ditingkatkan. Fasilitas tersebut tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Pemerintah menargetkan renovasi puskesmas dan laboratorium kesehatan selesai paling lambat pada 2030. Dengan perbaikan tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu bepergian jauh mendapatkan pelayanan dasar.

“Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit,” kata Presiden Prabowo.

Namun, persoalan jarak masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Pemerintah kemudian menyiapkan ambulans udara menggunakan helikopter maupun pesawat kecil.

Pesawat tersebut dirancang dapat mendarat pada lapangan rumput, pasir, hingga kawasan pinggir sungai. Bahkan pemerintah mempertimbangkan tim dokter terbang untuk mendatangi masyarakat dalam kondisi darurat.

Prabowo mengatakan masih terdapat ibu hamil yang harus menempuh perjalanan hingga sembilan jam. Kondisi jalan dan jembatan yang buruk bahkan disebut menyebabkan sejumlah ibu meninggal.

“Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang,” katanya.

Sekolah Rusak Ditargetkan Tuntas pada 2029

Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah. Dalam pidatonya, Prabowo awalnya menyebut rencana tersebut mencakup 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pemerintah sebelumnya telah membangun 66 rumah sakit di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 rumah sakit disebut telah beroperasi.

Berbagai peralatan modern juga mulai dibawa menuju daerah yang sebelumnya bergantung pada rumah sakit besar. Peralatan tersebut meliputi pemeriksaan jantung, CT scan, mamografi, dan USG.

Pada bagian berikutnya, Presiden Prabowo menyebut revitalisasi akan dilakukan terhadap 440 rumah sakit umum daerah. Pemerintah ingin setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan pelayanan memadai.

RSUD tersebut terutama akan diperkuat untuk menangani kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi bagian utama dalam penguatan tersebut.

Namun, penambahan fasilitas harus berjalan bersama dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum dan 127.580 dokter gigi.

Sebanyak 481 kabupaten dan kota juga membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis. Pemerintah merespons kebutuhan tersebut dengan membuka sembilan fakultas kedokteran baru.

Sebanyak 170 program spesialis dan subspesialis juga telah dibuka melalui perguruan tinggi maupun rumah sakit. Pemerintah bahkan mempertimbangkan mendatangkan dokter asing dalam waktu terbatas.

“Rakyat kita menuntut dan berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” katanya.

Indonesia Siapkan Bursa Komoditas Sendiri

Setelah kesehatan, pemerintah menjadikan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai bagian berikutnya dalam transformasi pelayanan dasar. Seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direnovasi paling lambat 2029.

Pengerjaan akan terus dipercepat sepanjang 2027 dan 2028 sebelum mencapai target tersebut. Pemerintah menyebutnya sebagai program renovasi sekolah terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Prabowo menyoroti masih banyak sekolah dengan atap bocor, dinding retak, dan toilet rusak. Sebagian sekolah juga disebut memiliki ruang kelas yang tidak aman bagi peserta didik.

“Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan bertahun-tahun,” kata Presiden Prabowo.

Selain bangunan, pemerintah mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan layar pintar interaktif atau IFP. Pada akhir 2026, setiap sekolah ditargetkan memiliki empat ruangan dengan fasilitas tersebut.

Sekolah yang sebelumnya menerima satu perangkat akan mendapatkan tambahan tiga layar pada akhir tahun. Perangkat tersebut diharapkan mempermudah guru dan murid menjalankan kegiatan belajar.

Pemerintah juga menyiapkan pembelajaran jarak jauh melalui siaran dari studio guru. Guru terbaik dapat memberikan pembelajaran dari Jakarta maupun ibu kota provinsi.

Dengan fasilitas tersebut, pemerintah ingin kualitas pendidikan dapat menjangkau sekolah di seluruh Indonesia. Prabowo juga menyampaikan keinginan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tanpa pungutan.

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” katanya.

BUMN Tidak Produktif Mulai Dipangkas

Transformasi berikutnya diarahkan kepada perdagangan komoditas strategis yang selama ini banyak ditentukan pasar luar negeri. Pemerintah berencana mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Indonesia merupakan produsen besar kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun harga berbagai komoditas tersebut selama ini banyak terbentuk melalui bursa internasional.

Kondisi tersebut, kata Presiden Prabowo, membuat Indonesia belum memperoleh posisi sebanding dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Karena itu, pemerintah ingin membangun mekanisme penentuan harga sendiri.

“Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Keadaan ini harus berani kita ubah,” katanya.

Bursa tersebut direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga akan membangun Indonesia Reference Price untuk berbagai komoditas utama nasional.

Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dipertemukan melalui satu sistem transaksi. Pemerintah menginginkan pasar yang transparan, likuid, dalam, dan dipercaya dunia.

Reformasi turut menyasar pasar modal melalui proses demutualisasi menuju standar internasional. Pasar modal diharapkan semakin mampu menyediakan pembiayaan bagi perusahaan dan pengusaha nasional.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia,” ujarnya.

Energi Surya (PLTS) Disiapkan Gantikan Pembangkit Diesel

Pengelolaan kekayaan negara juga menjadi bagian dalam agenda transformasi pemerintah. Pemerintah menilai sebagian aset BUMN belum menghasilkan manfaat ekonomi sesuai potensi yang dimiliki.

Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif. Jumlah perusahaan negara produktif ditargetkan maksimal sekitar 300 BUMN pada akhir tahun.

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," katanya.

Selain perusahaan, pemerintah menyoroti tanah, gedung, jaringan, dan fasilitas yang belum digunakan secara maksimal. Aset tersebut akan dibuka untuk kerja sama dengan pihak swasta.

Namun, kepemilikan strategis atas aset tersebut tetap berada di tangan negara. Proses kerja sama dirancang terbuka, kompetitif, dan akuntabel untuk meningkatkan manfaat ekonominya.

Pemerintah mengambil pembelajaran dari skema National Monetization Pipeline yang diterapkan India. Swasta dapat mengoperasikan aset publik sementara kepemilikannya tetap berada pada pemerintah.

Modal yang diperoleh kemudian dapat digunakan kembali untuk membangun infrastruktur baru. Pola tersebut juga dipertimbangkan untuk pengembangan bandara dan berbagai aset strategis lainnya.

Jakarta dan Bali Disiapkan Jadi Pusat Finansial

Transformasi pengelolaan aset kemudian diikuti agenda besar dalam sektor energi. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya mencapai kapasitas 100 gigawatt.

Pemerintah akan mempercepat penghentian pembangkit diesel dan menggantikannya secara bertahap dengan tenaga surya. Pada 2026, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditargetkan mencapai kapasitas 30 gigawatt.

Bersamaan dengan pembangunan tersebut, sebanyak 13 gigawatt pembangkit diesel direncanakan dihentikan. Kebijakan terutama diarahkan kepada wilayah kepulauan yang masih bergantung pada distribusi solar.

Pemerintah menilai pengangkutan bahan bakar menuju pulau terpencil membutuhkan biaya besar. Karena itu, pembangkit tenaga surya dinilai lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat.

Dalam jangka panjang, setiap desa diharapkan memiliki pembangkit tenaga surya sebesar satu megawatt. Penyediaan lahan oleh pemerintah desa menjadi salah satu kebutuhan dalam menjalankan program tersebut.

Pembangunan 100 gigawatt PLTS diperkirakan menghemat biaya produksi listrik Rp73,9 triliun setiap tahun. Berkurangnya penggunaan diesel juga diharapkan menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menghemat devisa.

Danantara Biayai Proyek Jangka Panjang

Agenda transformasi selanjutnya menyasar sektor keuangan melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pemerintah merencanakan pusat tersebut pertama kali dibangun di Jakarta.

Setelah Jakarta, pengembangan berikutnya akan diarahkan menuju Bali sebagai pusat finansial internasional lainnya. Pemerintah ingin fasilitas tersebut bekerja berdasarkan standar internasional.

PFII diproyeksikan menjadi pusat investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial. Struktur kelembagaannya akan mencakup pengelola, pengawas jasa keuangan, pengadilan, dan lembaga arbitrase.

Pengadilan PFII direncanakan tetap berada di bawah Mahkamah Agung. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak dalam aktivitas kawasan tersebut.

Hakim ad hoc juga dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia maupun dunia. Kegiatan finansial akan mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, hingga bursa karbon.

Sektor fintech, family office, treasury center, bullion, dan manajemen investasi juga akan dikembangkan. Pemerintah turut menyiapkan fasilitas perpajakan, golden visa, serta pelayanan perizinan kompetitif.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, aturan antipencucian uang tetap diberlakukan dalam kawasan tersebut. Transparansi pemilik manfaat dan kewajiban perpajakan juga tetap menjadi bagian pengawasannya.

Giant Sea Wall Dibangun untuk Lindungi Pantura

Untuk menopang berbagai proyek besar, pemerintah juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund atau DDMF. Instrumen tersebut disiapkan bagi proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang.

DDMF akan menyiapkan dan mengembangkan proyek yang belum menarik bagi investasi komersial jangka pendek. Dengan mekanisme tersebut, proyek tidak seluruhnya harus bergantung kepada APBN.

Dana kedaulatan Indonesia akan ditempatkan secara disiplin dan profesional melalui instrumen tersebut. Salah satu proyek yang disebut pemerintah adalah pengembangan mobil nasional.

Pemerintah menargetkan mobil nasional dapat diproduksi secara massal pada akhir 2028. Fasilitas produksinya disebut telah dibangun di kawasan Subang, Jawa Barat.

Ekosistem kendaraan nasional juga dikembangkan melalui produksi motor listrik oleh perusahaan swasta dan BUMN. Dua perusahaan swasta besar serta dua BUMN disebut mulai memproduksi kendaraan tersebut.

DDMF nantinya juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu lintas generasi. Salah satu proyek terbesar yang disiapkan adalah tanggul laut raksasa Pantura.

Insentif Disiapkan untuk Satu Juta Motor Listrik

Pemerintah menilai pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi kebutuhan mendesak bagi kawasan pantai utara Jawa. Infrastruktur tersebut dirancang melindungi puluhan juta masyarakat yang tinggal sepanjang Pantura.

Tanggul tersebut juga diharapkan menyelamatkan puluhan ribu hektare kawasan dari kenaikan permukaan laut. Kawasan industri Pantura turut menghadapi risiko apabila perlindungan pesisir terus tertunda.

Selain perlindungan pantai, proyek tersebut dirancang menjadi bagian infrastruktur penyediaan air bersih. Kawasan di sekitarnya juga diproyeksikan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah memperkirakan pembangunan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Proyek direncanakan terbagi menjadi 15 segmen dari Banten hingga kawasan Gresik.

Pengerjaan sejumlah segmen secara bersamaan diharapkan mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai terobosan teknologi yang telah dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN).

Anggaran Dituntut Memberikan Manfaat Nyata

Transformasi energi tidak hanya dilakukan melalui pembangkit listrik, tetapi juga menyasar kendaraan masyarakat. Pemerintah ingin mengurangi penggunaan BBM dengan mempercepat elektrifikasi sepeda motor.

Presiden Prabowo mengatakan, insentif akan disiapkan untuk mendorong produksi satu juta motor listrik buatan perusahaan Indonesia. Program tersebut diarahkan sekaligus mengurangi subsidi BBM dan kebutuhan impor energi.

Pemerintah memperkirakan biaya penggunaan motor listrik dapat lebih rendah 50 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Penghematan tersebut diharapkan langsung dirasakan masyarakat dalam biaya transportasi sehari-hari.

Pengembangan industri motor listrik juga diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Industri baterai, komponen, perangkat lunak, hingga layanan purnajual dapat tumbuh mengikuti peningkatan produksi.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus. Pertama, penghematan bagi rakyat,” ujarnya.

Seluruh agenda tersebut pada akhirnya membuat efektivitas belanja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan RAPBN 2027. Pemerintah menegaskan kenaikan anggaran harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Renovasi fasilitas kesehatan dan sekolah menjadi contoh belanja yang diarahkan langsung kepada pelayanan dasar. Sementara transformasi energi dan industri ditujukan memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

Presiden Prabowo juga menekankan investasi harus menghasilkan pekerjaan sekaligus membawa transfer teknologi kepada Indonesia. Setiap program pemerintah dituntut memiliki ukuran keberhasilan dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Setiap rupiah harus memiliki tujuan,” kata Prabowo.

Karena itu, pemerintah meminta pengeluaran tidak efisien dikurangi pada seluruh tingkatan pemerintahan. Anggaran seremoni dinilai lebih baik dialihkan kepada kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat.

“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan,” ujar Presiden Prabowo.