Bukan Supermarket, tetapi Infrastruktur Negara

PEMERINTAH sedang menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi wajah baru pelayanan negara di tingkat desa. Perannya tidak lagi sebatas wadah usaha anggota, tetapi menjadi simpul berbagai program pemerintah mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, penyerapan hasil pertanian hingga layanan kesehatan.

Konsep tersebut mengemuka dalam Rakor lintas kementerian/lembaga yang membahas penyelesaian pending issues Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP, Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga memaparkan peran masing-masing dalam membangun ekosistem koperasi desa yang terintegrasi.

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, pemerintah ingin menjadikan KDKMP sebagai infrastruktur pelayanan negara di tingkat desa. Melalui satu titik pelayanan, masyarakat diharapkan memperoleh berbagai layanan sekaligus tanpa harus berhadapan dengan banyak jalur distribusi.

Memangkas Rantai Distribusi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap KDKMP hanya akan menjadi supermarket milik pemerintah. Menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat karena fungsi koperasi jauh lebih luas dibanding sekadar menjual kebutuhan pokok.

"Koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dan bantuan pemerintah," kata Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan berbagai program lintas kementerian nantinya akan memanfaatkan jaringan koperasi desa sebagai titik pelayanan. Dengan begitu, distribusi bantuan dan subsidi menjadi lebih dekat, sederhana, serta menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Selain menjalankan fungsi pelayanan negara, koperasi juga diproyeksikan menjadi penyerap hasil produksi masyarakat. Pemerintah ingin koperasi hadir sebagai pembeli pertama berbagai komoditas yang dihasilkan warga desa.

"Kalau di daerah harga gabah pemerintah Rp6.500, ternyata tengkulak membeli Rp5.000. Koperasi bisa membeli dengan Rp6.500 atau Rp6.100," katanya.

Menurut Zulkifli, ruang pengembangan koperasi masih sangat terbuka setelah fungsi dasarnya berjalan optimal. Setiap desa nantinya dapat mengembangkan usaha sesuai potensi lokal, mulai dari desa wisata hingga komoditas unggulan.

"Kalau koperasinya sudah bagus, desa bisa mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Tetapi yang paling mendasar sekarang adalah menjadi off-taker produk masyarakat," ucapnya.

Bukan Sekadar Tempat Mengambil Bansos

Pandangan tersebut diperkuat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menilai persoalan terbesar sektor pertanian berada pada panjangnya rantai distribusi. Akibatnya, keuntungan lebih banyak dinikmati perantara dibanding petani.

"Koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini posisi utamanya memotong supply chain. Dari delapan rangkaian menjadi tiga, dari petani ke koperasi lalu ke masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan pemerintah pernah menghitung nilai ekonomi yang selama ini dinikmati para perantara. Nilainya mencapai sekitar Rp313 triliun setiap tahun.

"Kami pernah hitung keuntungan middleman mencapai Rp313 triliun. Kalau sebagian saja masuk ke koperasi, uang itu akan kembali berputar di desa," ucapnya.

Selain menyerap hasil panen, koperasi juga akan menjadi pusat distribusi pupuk bersubsidi. Petani diharapkan tidak lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pupuk ataupun menjual gabah.

"Pupuk nanti tidak lagi jauh karena petani mengambil di desa. Kemudian gabah dijual langsung ke koperasi sehingga uang berputar di desa," ucapnya.

Kementerian Pertanian juga menyiapkan Agrinas Pangan sebagai bagian dari jaringan distribusi nasional. Skema tersebut diharapkan mampu menyerap komoditas yang selama ini sering tidak laku saat panen raya.

"Sayur-sayuran yang selama ini dibuang karena harganya murah nanti bisa diserap. Di Aceh murah tetapi di Indonesia Timur mahal, di situlah fungsi Agrinas bersama koperasi," katanya.

Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, pemerintah berharap posisi tawar petani semakin kuat. Keuntungan ekonomi juga diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat desa dibanding para perantara.

Dimulai dari Uji Coba

Selain sektor pertanian, KDKMP juga akan dimanfaatkan sebagai simpul pelayanan sosial. Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang akan mengintegrasikan berbagai layanan bantuan melalui koperasi desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat empat peran utama Kemensos dalam pengembangan KDKMP. Seluruhnya telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

"Yang pertama mendorong seluruh keluarga penerima manfaat menjadi anggota KDMP. Kemudian penyaluran bansos dan pembelanjaan kebutuhan pokok dilakukan melalui KDMP secara bertahap," katanya.

Menurutnya, pola tersebut tidak hanya mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas ekonomi desa juga ikut bergerak karena transaksi dilakukan di lingkungan tempat tinggal penerima manfaat.

"Ini tentu mendekatkan layanan. Sekaligus menggerakkan ekonomi desa," ucapnya.

Mekanisme Lama Tetap Berjalan

Meski demikian, pemerintah belum langsung mengubah seluruh sistem penyaluran bantuan sosial. Tahap awal akan dimulai melalui simulasi pada sekitar 900 koperasi yang telah siap beroperasi.

"Sementara ini belum berubah. Kita akan coba penyaluran di sekitar 900 titik KDMP yang sudah siap operasional," ucapnya.

Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebelum memperluas penerapan ke daerah lain. Langkah itu dilakukan agar perubahan sistem distribusi bantuan berjalan bertahap dan minim kendala.

PT Pos Tetap Memiliki Peran

Saifullah Yusuf memastikan kehadiran KDKMP tidak menghapus peran bank penyalur bantuan sosial. Perubahan hanya dilakukan pada lokasi agen bank yang nantinya berada di lingkungan koperasi desa.

"Bank tetap bank yang melayani. Hanya saja agennya berada di KDMP," ucapnya.

Dengan skema tersebut, penerima manfaat tidak perlu lagi datang ke lokasi yang jauh. Mereka juga dapat langsung membelanjakan kebutuhan pokok di koperasi yang sama.

Layanan Kesehatan Ikut Terintegrasi

Pemerintah juga memastikan PT Pos Indonesia tetap menjadi bagian dari sistem penyaluran bantuan sosial. Perannya difokuskan untuk menjangkau wilayah yang belum dilayani jaringan perbankan.

"PT Pos itu untuk yang tidak bisa dijangkau perbankan. Misalnya daerah 3T, lansia, atau penyandang disabilitas yang memang harus diantar," ucapnya.

Mensos menekankan konsep tersebut menunjukkan KDKMP tidak menggantikan seluruh mekanisme lama. Kehadirannya justru melengkapi sistem distribusi agar pelayanan menjadi lebih dekat dan efisien.

Perkuat Sektor Perikanan

Selain sektor sosial dan pangan, KDKMP juga disiapkan mendukung layanan kesehatan masyarakat di desa. Pemerintah ingin koperasi menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempermudah regulasi agar KDKMP dapat mendukung layanan kesehatan desa. Menurutnya, koperasi juga akan terhubung dengan apotek maupun klinik agar distribusi layanan semakin mudah.

"Bapak Presiden ingin agar layanan kesehatan sampai di level desa. Negara memudahkan regulasi agar KDMP ini bisa segera beroperasi di desa," katanya.

"Yang penting bagaimana bisa berkoordinasi dengan Poskesdes. Sehingga layanan kesehatan dapat diberikan secara komplementer," katanya.

Peran Pemerintah Desa

Pemerintah juga menyiapkan KDKMP untuk memperkuat tata niaga hasil perikanan masyarakat pesisir. Skema tersebut diharapkan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam menjual hasil tangkapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan koperasi akan menjadi off-taker hasil tangkapan nelayan. Koperasi juga akan menyediakan kebutuhan produksi sebelum nelayan melaut.

"Selama ini produk perikanan dari nelayan diambil tengkulak. Dengan adanya koperasi ini nanti, koperasi akan menjadi off-taker seluruh produk perikanan," ucapnya.

"Koperasi juga menyediakan es, SPBN, dan kebutuhan logistik. Sehingga kualitas hasil tangkapan menjadi lebih baik," katanya.

Menunggu Tata Kelola Rampung

Keberhasilan operasional KDKMP juga bergantung pada dukungan pemerintah desa. Karena itu, pemerintah desa akan dilibatkan sejak tahap pelaksanaan program.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan seluruh asosiasi desa akan mengawal program tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan koperasi.

"Kami bersama seluruh asosiasi desa akan terus mengawal program Bapak Presiden ini. Pemerintah desa akan tetap kami bekali secara langsung," ucapnya.

"Bagaimanapun koperasi ini berhasil atau tidak, penuh dukungan dari rakyat desa termasuk pemerintah desanya," katanya.

Pemerintah kini masih menyelesaikan RPerpres Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP sebagai pedoman pelaksanaan lintas kementerian. Di saat yang sama, pemerintah terus mempercepat kesiapan kelembagaan koperasi di berbagai daerah.

Hingga kini sebanyak 83.382 KDKMP telah berbadan hukum dan 79.707 telah memiliki akun SIMKOPDES. Sebanyak 60.794 koperasi telah memiliki NIB serta 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih tengah dikembangkan.

Menutup rakor, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan terus mengawal percepatan operasional KDKMP. Ia berharap manfaat koperasi segera dirasakan masyarakat setelah seluruh tata kelola diselesaikan.

"Kita sedang membangun lebih dari 83 ribu desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Seluruh proses akan kita kawal agar Koperasi Desa Merah Putih benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.