PERANG drone menghadirkan ketimpangan baru: wahana murah dapat memaksa pertahanan menghabiskan rudal bernilai tinggi. Amerika Serikat dan Inggris mulai menguji gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan banyak drone dalam satu pancaran. Bagi Indonesia, teknologi tersebut membuka jalan menuju perlindungan pangkalan yang lebih berlapis sekaligus menuntut penguasaan energi, sensor, kecerdasan artifisial, dan spektrum elektromagnetik.

Pada layar pemantauan, satu titik kecil muncul dari arah yang tidak biasa. Beberapa detik kemudian, titik itu bertambah menjadi lima. Lalu sepuluh. Sebagian bergerak berdekatan, sedangkan lainnya menyebar untuk mendekati pangkalan dari arah berbeda.

Tidak terdengar suara mesin jet. Tidak ada bayangan pesawat besar melintas di atas landasan. Wahana-wahana itu terbang rendah, membawa bentuk ancaman yang berbeda dari perang udara konvensional.

Bagi personel pertahanan pangkalan, jumlah sasaran menjadi persoalan pertama. Setiap drone mungkin berukuran kecil dan relatif murah, tetapi ketika datang secara bersamaan, mereka dapat membebani radar, operator, jaringan komunikasi, dan persediaan amunisi.

Satu rudal mungkin mampu menghentikan satu sasaran. Namun, apa yang terjadi ketika jumlah drone lebih banyak daripada interseptor yang tersedia?

Pertanyaan itulah yang kini mendorong sejumlah negara mengembangkan cara lain menghadapi kawanan pesawat nirawak. Jawabannya tidak selalu berupa peluru, rudal, atau ledakan. Di sejumlah laboratorium militer, ancaman tersebut dihadapi menggunakan sesuatu yang tidak terlihat mata: gelombang mikro berdaya tinggi.

Teknologi itu dikenal sebagai High-Power Microwave, atau HPM. Sistem tersebut memancarkan energi elektromagnetik untuk mengganggu, merusak, atau melumpuhkan komponen elektronik di dalam drone.

Berbeda dengan rudal yang diarahkan kepada satu sasaran, pancaran HPM dapat dibuat lebih luas. Secara konseptual, satu pancaran dapat memengaruhi lebih dari satu wahana yang berada dalam area efeknya.

Bagi pangkalan udara yang menghadapi serangan jenuh, kemampuan itu menawarkan satu kesempatan tambahan untuk bertahan.

Ketimpangan dalam Perang Drone

Perkembangan drone mengubah hitungan ekonomi dalam pertahanan udara. Pesawat nirawak dapat diproduksi dalam jumlah besar, diterbangkan dengan pola yang beragam, dan diprogram untuk mendekati sasaran dari beberapa arah.

Kemajuan kecerdasan artifisial juga memungkinkan sejumlah drone bertukar informasi, menyesuaikan formasi, atau melanjutkan misi meskipun hubungan langsung dengan operator terganggu.

Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengidentifikasi swarm drone sebagai perkembangan yang membawa peluang sekaligus ancaman. Teknologi tersebut menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kemampuan mengumpulkan data. Namun, ia juga membawa risiko spionase siber, kerentanan komunikasi, serta persoalan etika ketika AI digunakan dalam sistem persenjataan.

Persoalan biaya menjadi salah satu tantangan terbesar. Pertahanan konvensional dapat dipaksa menggunakan interseptor mahal untuk menghadapi sasaran yang jauh lebih murah.

Kajian yang diterbitkan Jurnal TNI Angkatan Udara pada 2026 menyebut ketimpangan ekonomi dalam perang drone dapat membuat pertahanan berbasis rudal sulit dipertahankan dalam konflik berkepanjangan. Kajian tersebut mendorong peralihan menuju teknologi intersepsi berbiaya lebih rendah, termasuk senjata energi terarah.

Namun, persoalannya bukan hanya harga satu drone dibandingkan satu rudal. Serangan kawanan juga dirancang untuk menghabiskan perhatian.

Operator harus mendeteksi, mengidentifikasi, mengikuti, dan menentukan tingkat ancaman setiap objek. Sistem komando perlu memastikan bahwa sasaran bukan burung, balon, pesawat sipil kecil, atau wahana milik sendiri.

Ketika terlalu banyak objek datang pada saat bersamaan, manusia dan mesin sama-sama dapat mengalami saturasi.

Karena itu, pertahanan terhadap kawanan drone memerlukan dua kemampuan sekaligus: mengelola banyak informasi dan menghasilkan efek terhadap banyak sasaran.

THOR, Palu Elektromagnetik Amerika

Air Force Research Laboratory Amerika Serikat mengembangkan sebuah sistem bernama Tactical High-power Operational Responder, disingkat THOR.

Nama itu mengingatkan pada tokoh mitologi yang membawa palu. Namun, THOR militer tidak mengeluarkan petir atau menembakkan proyektil. Sistem tersebut menggunakan pulsa gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan perangkat elektronik pada pesawat nirawak.

Pada demonstrasi yang diumumkan Mei 2023, beberapa drone diterbangkan secara bersamaan untuk membentuk serangan kawanan. THOR menggunakan pancaran luas, daya puncak tinggi, serta sistem pengarah yang bergerak cepat untuk melacak dan melumpuhkan sasaran. Air Force Research Laboratory menyatakan sistem tersebut efektif menghadapi kawanan dalam pengujian.

Teknologi itu secara khusus dikembangkan untuk menghadapi banyak sasaran dengan hasil cepat. Sistem demonstratornya ditempatkan dalam kontainer sepanjang sekitar 20 kaki, dapat diangkut menggunakan pesawat kargo militer, dan dirancang agar dapat dirakit oleh dua personel.

Bentuk kontainer tersebut membawa pelajaran penting. Ancaman drone tidak hanya dihadapi dari pangkalan permanen. Sistem pertahanan juga perlu dapat dipindahkan untuk melindungi lokasi operasi sementara, radar, pusat komunikasi, atau fasilitas logistik.

THOR kemudian menjadi dasar pengembangan generasi lanjutan yang dinamai Mjölnir. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan, keandalan, kesiapan produksi, serta kemampuan mendeteksi dan melacak drone.

Namun, THOR tidak bekerja seperti senapan yang diarahkan melalui pandangan mata. Agar dapat digunakan secara efektif, sistem membutuhkan data mengenai posisi, arah, kecepatan, jumlah, dan jenis sasaran.

Di sinilah pertahanan tidak lagi hanya bergantung pada sumber energi. Ia memerlukan radar, kamera elektro-optik, sensor inframerah, pendeteksi frekuensi radio, serta perangkat lunak yang membantu operator memahami apa yang sedang mendekati pangkalan.

Ujian Tropis di Filipina

Pengujian yang paling relevan bagi Indonesia berlangsung lebih dekat secara geografis.

Dalam Latihan Balikatan 2025 di Filipina, Angkatan Darat Amerika Serikat menguji Integrated Fires Protection Capability–High-Powered Microwave, atau IFPC-HPM. Sistem itu digunakan bersama teknologi deteksi dan pertahanan drone FS-LIDS.

IFPC-HPM dirancang untuk memancarkan energi gelombang mikro yang dapat mengganggu, melumpuhkan, atau merusak sistem pesawat nirawak. Angkatan Darat Amerika menyebutnya sebagai sistem energi terarah pertama yang secara khusus dilepas untuk menghadapi kelompok dan kawanan drone.

Personel Philippine Air Force dari satuan pertahanan udara dan rudal ikut dalam pertukaran pengetahuan mengenai penggunaan IFPC-HPM dan FS-LIDS. Latihan tersebut menjadi salah satu pengujian penting karena dilaksanakan di lingkungan Indo-Pasifik yang tropis.

Kondisi tropis tidak dapat dipandang sebagai detail kecil. Kelembapan, temperatur tinggi, hujan, udara laut, korosi, kestabilan pasokan listrik, serta kondisi jalan dan lapangan dapat memengaruhi perangkat elektronik berdaya tinggi. Sistem yang bekerja baik di laboratorium atau gurun belum tentu langsung cocok digunakan di pangkalan kepulauan.

Indonesia mempunyai kondisi yang bahkan lebih beragam. Pangkalan di Natuna menghadapi udara laut dan jarak logistik. Biak dan Morotai memiliki karakter geografis berbeda. Pangkalan di Pulau Jawa berdekatan dengan wilayah sipil yang padat serta aktivitas penerbangan komersial.

Karena itu, pelajaran dari Filipina bukan bahwa Indonesia harus membeli sistem yang sama. Pelajarannya adalah bahwa pengembangan HPM harus diuji dalam lingkungan tempat teknologi itu benar-benar akan digunakan.

Teknologi pertahanan tidak boleh hanya berhasil dalam presentasi. Ia harus mampu bertahan terhadap hujan, kelembapan, gangguan listrik, keterbatasan teknisi, dan panjangnya rantai pasok.

Inggris dan Pancaran Tanpa Peluru

Inggris mengembangkan pendekatan serupa melalui Radiofrequency Directed Energy Weapon, atau RF DEW.

Dalam uji coba yang diumumkan pada April 2025, tentara Inggris berhasil melacak, menargetkan, dan melumpuhkan kawanan drone menggunakan gelombang radio. Pengujian itu disebut sebagai latihan kawanan antidrone terbesar yang dilaksanakan Angkatan Darat Inggris hingga saat tersebut.

Sistem itu dirancang untuk mengganggu atau merusak komponen elektronik penting pada drone. Sepanjang rangkaian pengujian, teknologi tersebut disebut telah melacak dan menghadapi lebih dari 100 wahana, termasuk dua kawanan dalam satu rangkaian keterlibatan.

Pemerintah Inggris menyebut demonstratornya dapat menghadapi sasaran hingga sekitar satu kilometer. Biaya energi untuk setiap aktivasi diperkirakan sekitar 10 pence.

Angka itu tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan harga sebuah rudal. Biaya listrik per pancaran bukan keseluruhan biaya operasi. Sistem tetap memerlukan kendaraan, sumber energi, sensor, operator, pemeliharaan, pendinginan, pengamanan, penelitian, dan dukungan logistik.

Namun, perbandingan tersebut memperlihatkan potensi perubahan mendasar dalam ekonomi pertahanan.

Apabila sumber energi telah tersedia, sistem dapat digunakan berulang kali tanpa harus mengisi ulang magasin peluru atau mengganti rudal setiap kali ancaman muncul. Keterbatasannya bergeser dari jumlah amunisi menuju pasokan listrik, kapasitas pendinginan, keandalan komponen, dan waktu kesiapan.

Inggris juga mengaitkan proyek tersebut dengan pembangunan industri nasional. Program RF DEW mendukung lebih dari 135 pekerjaan berkeahlian tinggi dan mempertemukan pemerintah, laboratorium pertahanan, serta perusahaan teknologi.

Bagi Indonesia, aspek itu sama pentingnya dengan kemampuan menembak. Penguasaan teknologi pertahanan tidak hanya berarti mempunyai alat yang dapat digunakan. Penguasaan berarti memiliki ilmuwan yang memahami fisika gelombang, insinyur yang merancang sumber energi, teknisi yang dapat memperbaiki sistem, serta operator yang mampu mengintegrasikannya dengan radar dan pusat komando.

Ketika Jamming Tidak Lagi Cukup

Sistem antidrone yang umum digunakan bekerja dengan mengganggu komunikasi antara wahana dan operatornya. Cara tersebut dikenal sebagai jamming.

Ketika saluran kendali terganggu, drone dapat kehilangan arahan, mendarat, berhenti, atau kembali ke titik awal. Namun, perkembangan teknologi membuat jamming tidak selalu cukup.

Drone dapat diprogram terbang menggunakan rute yang telah dimasukkan sebelum misi. Sebagian dapat menggunakan navigasi inersial, pencocokan citra, atau kombinasi beberapa sensor. Kawanan yang lebih maju juga dapat membagi tugas tanpa terus-menerus menerima perintah dari operator. Dalam keadaan seperti itu, memutus komunikasi tidak selalu menghentikan wahana.

HPM bekerja dengan prinsip berbeda. Energi diarahkan kepada sistem elektronik drone, bukan hanya kepada saluran komunikasinya. Efeknya dapat berupa gangguan sementara, kegagalan fungsi, atau kerusakan pada komponen.

Government Accountability Office Amerika Serikat menjelaskan bahwa senjata gelombang mikro berdaya tinggi memiliki pancaran lebih lebar daripada laser sehingga berpotensi memengaruhi beberapa sasaran sekaligus. Teknologi ini dapat menurunkan kemampuan elektronik drone secara sementara atau menimbulkan kerusakan yang lebih permanen, bergantung pada intensitas dan kondisi penggunaannya. Namun, keunggulan tersebut juga menciptakan risiko.

Pancaran yang luas tidak hanya dapat mengenai sistem lawan. Ia berpotensi memengaruhi perangkat elektronik sendiri apabila arah, daya, jarak aman, dan kondisi spektrumnya tidak dikelola dengan baik.

Pangkalan udara dipenuhi avionik, radar, kendaraan, radio komunikasi, jaringan komputer, peralatan navigasi, dan berbagai perangkat digital. Menggunakan HPM di lingkungan tersebut membutuhkan disiplin spektrum yang sangat ketat.

Senjata yang dirancang untuk melindungi pangkalan tidak boleh justru membutakan pangkalannya sendiri.

AI Membaca Kawanan

Ketika satu atau dua drone datang, operator masih dapat mengikuti pergerakannya secara individual. Ketika jumlahnya puluhan, kemampuan manusia memproses informasi mulai menghadapi batas.

Kecerdasan artifisial dapat membantu menggabungkan data radar, kamera inframerah, sensor akustik, dan pemantauan frekuensi radio. Sistem kemudian mencari kesesuaian di antara berbagai sumber tersebut.

AI dapat membantu menjawab sejumlah pertanyaan: berapa objek yang sebenarnya sedang terbang, apakah beberapa jejak berasal dari sasaran yang sama, objek mana yang menuju landasan, dan mana yang hanya melintas di luar kawasan penting.

Algoritma juga dapat mengenali pola formasi. Kawanan yang terbagi menjadi beberapa kelompok mungkin tidak memiliki tujuan yang sama. Sebagian dapat berfungsi sebagai pengalih perhatian, sementara kelompok lain bergerak menuju radar, hanggar, atau pusat komunikasi. Namun, AI tidak boleh otomatis menjadi penentu penembakan.

Salah klasifikasi dapat membawa konsekuensi besar. Drone sipil, wahana pemetaan, burung, atau benda lain dapat memiliki jejak yang serupa dalam kondisi tertentu. Penggunaan HPM juga berpotensi berdampak pada elektronik di sekitarnya.

Karena itu, AI sebaiknya ditempatkan sebagai pendukung keputusan. Sistem membantu menemukan, mengurutkan, dan memperkirakan ancaman. Manusia memverifikasi kondisi serta memberi otorisasi penggunaan.

Kementerian Pertahanan juga menekankan bahwa pengembangan swarm drone dan AI militer tetap membutuhkan kendali manusia, kerangka etika, perlindungan terhadap spionase siber, serta perhatian terhadap hukum konflik bersenjata.

Dalam pertahanan pangkalan, prinsip tersebut berlaku pada kedua sisi. AI tidak hanya terdapat pada kawanan yang menyerang. AI juga digunakan oleh sistem yang bertahan.

Pertempuran masa depan dengan demikian dapat berlangsung antara algoritma yang mencoba menemukan celah dan algoritma yang berusaha menutupnya.

Perisai yang Tidak Berdiri Sendiri

HPM bukan pengganti seluruh pertahanan udara. Sistem tersebut mempunyai jangkauan yang relatif terbatas dibandingkan rudal. Ia membutuhkan garis efek yang sesuai, pasokan daya, pengelolaan panas, dan sensor yang mampu menemukan sasaran lebih dahulu.

Tidak semua drone juga mempunyai tingkat kerentanan yang sama. Desain elektronik, pelindung elektromagnetik, ukuran, jarak, dan orientasi wahana dapat memengaruhi hasil pancaran.

Government Accountability Office mencatat bahwa senjata energi terarah masih menghadapi tantangan dalam transisi dari demonstrasi teknologi menuju kemampuan operasional. Persoalannya meliputi konsep penggunaan, kebutuhan militer yang jelas, integrasi, dukungan program, serta kepastian pihak yang akan mengoperasikannya.

Karena itu, HPM harus ditempatkan dalam pertahanan berlapis. Lapisan pertama adalah deteksi melalui radar, sensor optik, pemantauan frekuensi, dan pengamatan akustik. Lapisan kedua adalah identifikasi dan komando-pengendalian.

Setelah ancaman dipastikan, pertahanan dapat memilih respons yang paling proporsional. Jamming dapat digunakan terhadap wahana yang masih bergantung pada komunikasi. Drone pencegat atau senjata kinetik dapat diarahkan kepada sasaran tertentu.

Laser dapat digunakan untuk menghadapi objek individual secara presisi. HPM menjadi pilihan ketika banyak drone berada dalam area yang dapat dipengaruhi secara bersamaan.

Apabila seluruh lapisan gagal, perlindungan pasif tetap diperlukan. Pesawat dapat disebarkan, hanggar diperkuat, radar mempunyai sistem cadangan, dan operasi dipindahkan ke lokasi alternatif.

Pertahanan pangkalan bukan hanya kemampuan menghancurkan ancaman. Pertahanan juga merupakan kemampuan menjaga operasi tetap berjalan setelah ancaman datang.

Dari Laboratorium Menuju Pangkalan TNI AU

Berdasarkan informasi terbuka, belum terlihat TNI AU mengoperasikan sistem HPM sebagai kemampuan khusus perlindungan pangkalan. Namun, teknologi energi terarah telah muncul dalam kajian Kementerian Pertahanan sebagai salah satu bidang yang dapat dikembangkan untuk menghadapi UAV serta mendukung kemandirian industri nasional.

Langkah awal Indonesia tidak harus berupa pembelian sistem siap pakai. Sebelum menentukan platform, TNI AU perlu membangun konsep operasi. Pangkalan mana yang paling membutuhkan perlindungan? Jenis drone apa yang menjadi ancaman utama? Bagaimana sistem digunakan di sekitar penerbangan sipil? Siapa yang memberikan otorisasi? Bagaimana memastikan pancaran tidak mengganggu radar dan komunikasi sendiri?

Setelah kebutuhan operasional dirumuskan, pengembangan dapat dilakukan bertahap. BRIN dan perguruan tinggi dapat meneliti sumber energi pulsa, antena, karakter propagasi, kompatibilitas elektromagnetik, serta dampak terhadap berbagai jenis komponen. PT Len Industri dan industri elektronika nasional dapat mengembangkan sensor, komando-pengendalian, serta integrasi radar.

Industri kendaraan dan sistem tenaga dapat merancang platform bergerak. TNI AU menyediakan pengetahuan mengenai kebutuhan pangkalan, pola operasi, keselamatan penerbangan, serta karakter lingkungan tempat teknologi akan digunakan.

Pengembangan juga membutuhkan laboratorium pengujian yang aman. HPM tidak dapat diuji seperti perangkat komunikasi biasa. Diperlukan ruang, prosedur, instrumentasi, dan batas keselamatan untuk memastikan efeknya dapat diukur tanpa menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan.

Tujuannya bukan langsung menyamai THOR Amerika atau RF DEW Inggris. Tujuannya adalah membangun kompetensi nasional sedikit demi sedikit.

Kemandirian dimulai ketika personel Indonesia mengetahui mengapa sebuah alat bekerja, bagaimana ia gagal, dan bagaimana memperbaikinya.

Mereka yang Berada di Balik Pancaran

Di balik sistem gelombang mikro tidak hanya terdapat seorang operator yang menekan tombol.

Ada personel radar yang menemukan jejak pertama. Ada analis yang membandingkan karakter objek. Ada petugas spektrum yang memastikan jalur elektromagnetik aman. Ada teknisi sumber daya yang menjaga pasokan listrik dan pendinginan.

Ada pula komandan yang harus memutuskan apakah pancaran dapat digunakan tanpa membahayakan pesawat, personel, dan sistem sendiri.

Dalam hitungan detik, teknologi, doktrin, dan pertimbangan manusia bertemu. Apabila keputusan terlambat, kawanan dapat mencapai sasaran. Apabila keputusan terlalu cepat, sistem dapat mengenai objek yang belum teridentifikasi atau mengganggu perangkat kawan.

Karena itu, kecanggihan alat tidak menghilangkan beban manusia. Justru semakin besar kemampuan teknologi, semakin tinggi tanggung jawab yang berada di belakangnya.

Saat kawanan drone datang, pertahanan tidak hanya berhadapan dengan jumlah sasaran. Ia juga berhadapan dengan kecepatan, ketidakpastian, dan ketimpangan biaya.

Gelombang mikro berdaya tinggi mungkin tidak menjadi jawaban tunggal. Jangkauannya terbatas, kebutuhan dayanya besar, dan penggunaannya mempunyai risiko terhadap sistem elektronik sendiri.

Namun, sebagai bagian dari pertahanan berlapis, teknologi tersebut dapat memberikan pangkalan kesempatan untuk menghadapi banyak sasaran tanpa mengeluarkan satu rudal bagi setiap drone.

Bagi Indonesia, pertanyaan terbesarnya bukan kapan senjata gelombang mikro dapat dibeli. Pertanyaannya adalah kapan ekosistem nasional mulai dibangun untuk memahami, menguji, dan menguasainya.

Sebab, perisai masa depan tidak cukup dimiliki dalam bentuk kendaraan dan antena. Ia harus hidup di dalam pengetahuan peneliti, keterampilan teknisi, ketajaman operator, dan keberanian institusi untuk mengubah ancaman baru menjadi agenda inovasi nasional.

Ketika kawanan drone akhirnya muncul di cakrawala, pangkalan tidak hanya membutuhkan senjata yang dapat menembak tanpa peluru. Ia membutuhkan manusia dan teknologi yang telah lama dipersiapkan untuk bekerja sebagai satu sistem.