B50 dan Penghematan Anggaran

INDONESIA resmi menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50 persen untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (B50). Hal ini tertuang dalam peluncuran mandatory B50 yang diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto, di Karawang, Jawa Barat.

Kepala Negara menilai, keberhasilan dalam penerapan B50 ini merupakan awal yang baik untuk kemandirian energi. Dengan demikian Presiden Prabowo menuturkan, kekayaan alam bangsa Indonesia ini, dapat memberikan dampak oisitif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri, ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Presiden Prabowo dalam peluncuran mandatory B50, Kamis 9 Juli 2026.

Presiden menyatakan, capaian kemandirian energi melalui B50 menunjukan kemampuan Indonesia dalam kedaulatan bangsa. Sebab ditekankan Kepala Negara, keterpenuhan energi menjadi salah satu faktor penting dalam kedaulatan bangsa.

"Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki sumber energi sendiri? Tidak tergantung bangsa lain, ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air?. Hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti, tanpa tiga-tiga ini, suatu bangsa sulit untuk survive," ujar Kepala Negara.

Kelebihan B50

Dalam peluncuran mandatory B50, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa hal ini, mampu menekan anggaran impor BBM jenis solar. Bahkan Presiden Prabowo menyebut, campuran solar dengan minyak sawit ini memberikan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa, uang keluar Rp170 triliun, 10 miliar USD (1 USD = Rp18.074), kita hemat. Kita hemat di sini (B50) 10 miliar USD, nanti kita hemat di berapa tempat, dan sebagainya," kata Presiden Prabowo.

Senada hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, B50 sangat menghemat anggaran negara. Bahkan ia menjelaskan penghematan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan B40.

"Yang berikut, meningkatkan penghematan devisa kurang lebih sekitar Rp133 triliun pada program B40, dengan implementasi B50, itu ternyata Bapak Presiden Rp170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menambah menahan devisa kita Rp170 T, jadi ini semakin impor kita berkurang," ujar Bahlil.

Kewaspadaan B50

Lebih lanjut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa berdasarkan hasil uji coba, B50 memiliki sejumlah dampak positif. Seperti dicontohkannya, dampak positif penggunaan B50 terhadap kendaraan angkutan berat, yang memakai BBM solar.

Ia menyebut bahwa uji coba telah dilakukan selama enam bulan, terhadap seluruh jenis kendaraan berat. Dari hasil uji coba tersebut, Bahlil menuturkan terdapat kepraktisan dalam perawatan kendaraan dengan penggunaan B50.

"Jadi kereta api, mobil—mobil bus, tidak hanya Toyota, Mercedes pun (diuji coba), dari Asia sampai Eropa semuanya kita tes. Kalau B40, itu filternya itu diganti pada ukuran 10.000 sampai dengan 20.000 kilometer, nah untuk B50 ada yang 40.000 Km belum diganti filternya," ujar Bahlil.

Selain itu, Menteri ESDM menuturkan bahwa penerapan B50 juga bertampak positif terhadap sejumlah sektor bidang lainnya. B50 berbahan baku minyak sawit ini dijelaskannya, meningkatkan kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri.

Bila sebelum B50 diremikan, kebutuhan sawit nasional dijelaskan Bahlil, hanya mencapai 15,2 juta ton. Sementara itu dikatakan Bahlil, dengan B50 ini maka para petani sawit akan mendapatkan kepastian pasar dalam negeri.

"Kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40, menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50," katanya.

Meski memiliki sejumlah keunggulan dalam penerapan mandatoru B50, namun terdapat pula hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, mencontohkannya, yakni terhadap alokasi penggunaan minyak sawit.

Meski penggunaan sawit untuk B50 mendorong kemandirian energi nasional, namun sawit dikatakannya, tidak hanya diperuntukan untuk sektor energi. Bisman mengatakan, bahwa minyak sawit juga dipergunakan untuk sejumlah bahan baku dalam berbagai sektor lainnya.

Untuk itu ia menyatakan bahwa minyak sawit harus dilakukan tata kelola alokasi penggunaannya dengan sejumlah sektor bidang lainnya. Sebab jika pemanfaatan hanya difokuskan untuk B50, menurutnya akan memberikan dampak pada sektor bidang lain yang menggunakan sawit.

"Digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya, digunakan untuk oleokimia atau industri berbasis sawit. Oleh karena itu harus dibagi, keseimbangan pemanfaatan sawit menjadi penting, agar jangan sampai pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka, itu juga menjadi bahaya," kata Bisman.

Selain itu, ia juga menuturkan penerapan B50 juga harus memperhatikan pasokan jangka panjang, tanpa ekstensifikasi lahan sawit. Bisman berharap pemanfaatan sawit untuk B50, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi untuk perkebunan sawit.

"Jauh lebih bagus kalau peningkatan produksi sawit itu digunakan dengan peningkatan teknologi pertanian, yang lahannya sama tetapi produksinya bisa berlipat. Jadi, harus ditahan ekstensifikasi penggunaan lahan sawit itu, jangan terlalu masif, nanti akan juga tidak baik bagi lingkungannya," imbuh Bisman.