BNPB Siapkan Berbagai Upaya Mitigasi Hadapi Kemarau Panjang

PEMERINTAH memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin 29 Juni 2026 lalu. Forum tersebut diikuti kementerian/lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, El Nino berpotensi memengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang.

"El Nino dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak terhadap berbagai sektor. Antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar dampaknya dapat dikurangi," katanya.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu, sebanyak 369 zona musim atau 48,84 persen wilayah Indonesia terdampak kemarau.

Sementara pada Juli 2026, terdapat 198 zona musim atau 31,60 persen wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian September tercatat 169 zona musim atau 25,41 persen masih mengalami kemarau.

Dwikorita mengatakan, informasi iklim harus menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah. Terutama untuk sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.

"Prediksi musim harus dimanfaatkan sebagai early warning berbasis iklim. Sehingga pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi lebih cepat," ucapnya.

BMKG merekomendasikan penguatan antisipasi inflasi pangan akibat kemarau panjang. Langkahnya melalui pemetaan wilayah produksi, penguatan cadangan pangan, hingga stabilisasi harga.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengintegrasikan prediksi musim dalam perencanaan ekonomi. Hal tersebut untuk menjaga koordinasi lintas sektor selama menghadapi El Nino.

Infrastruktur Air Diperkuat Hadapi Kemarau Panjang

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, ancaman kekeringan dan kebakaran hutan menjadi perhatian pemerintah. Pengalaman El Nino sebelumnya menjadi dasar memperkuat kesiapsiagaan nasional.

"Periode kejadian karhutla biasanya terjadi mulai Juni sampai November. Sedangkan kekeringan periodenya lebih panjang mulai Mei hingga Desember," kata Suharyanto.

BNPB mencatat, El Nino kuat tahun 2015 menyebabkan luas lahan terbakar mencapai 2,61 juta hektare. Sementara El Nino 2019 berdampak pada kebakaran sekitar 1,64 juta hektare.

Pada El Nino moderat tahun 2023, luas lahan terbakar mencapai sekitar 1,16 juta hektare. Pemerintah berharap pengalaman tersebut tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.

Suharyanto mengatakan, BNPB telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi menghadapi kemarau panjang. Mulai operasi modifikasi cuaca hingga dukungan peralatan di daerah.

"Optimalisasi OMC dilakukan melalui pengisian embung, danau, waduk, dan tampungan air lainnya. Ini menjadi bagian mitigasi sebelum dampak kekeringan terjadi," ucapnya.

BNPB juga membangun sumur bor di sejumlah daerah rawan kekeringan. Tercatat 109 sumur bor telah dibangun pada tujuh provinsi.

Sumur bor tersebut tersebar di wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan NTB. Kapasitas air bersih yang disediakan mencapai sekitar tiga juta liter per hari.

Untuk penanganan karhutla, BNPB menyiapkan dukungan operasi udara di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sebanyak 12 helikopter patroli dan 18 helikopter water bombing disiapkan mendukung operasi. Pemerintah juga memperkuat operasi modifikasi cuaca pada daerah rawan.

Pemerintah Perkuat Dukungan Peralatan Hadapi Kekeringan

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw mengatakan, kesiapan infrastruktur air diperkuat menghadapi kemarau panjang. Menurutnya, pengelolaan sumber daya air menjadi kunci menjaga kebutuhan masyarakat dan pertanian.

"Kami memastikan kesiapan infrastruktur sumber daya air dalam menghadapi potensi kekeringan. Pengelolaan dilakukan untuk menjaga kebutuhan air selama musim kemarau," kata Arnold.

Ditjen SDA mencatat sejumlah infrastruktur air nasional telah disiapkan menghadapi kekeringan. Infrastruktur tersebut meliputi bendungan, tampungan air baku, situ, dan sumur bor.

Saat ini terdapat 240 bendungan dengan total volume tampungan mencapai 6,68 miliar meter kubik. Pemerintah juga memiliki 1.639 tampungan air baku dengan volume 143,7 juta meter kubik.

Selain itu, terdapat 5.593 situ dan danau dengan total volume tampungan 137,22 miliar meter kubik. Dukungan lainnya berasal dari 10.757 sumur bor dengan kapasitas 114.806,5 meter kubik per detik.

Arnold mengatakan, pemerintah juga memastikan operasi waduk dilakukan berdasarkan prediksi musim. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air tetap berjalan saat kemarau.

"Fokus operasi musim kemarau memastikan ketersediaan air untuk irigasi dan air baku. Namun tetap menjaga keamanan bendungan," ucapnya.

Menurutnya, pemantauan waduk dilakukan dengan mempertimbangkan data BMKG dan kondisi lapangan. Pemerintah juga menghitung kebutuhan air pertanian selama musim tanam.

Ditjen SDA memastikan proyeksi ketersediaan air waduk per pulau masih dalam kondisi aman. Berdasarkan perbandingan kebutuhan dan ketersediaan, seluruh kebutuhan air masih dapat terpenuhi.

El Nino Berpotensi Berdampak terhadap Komoditas Pertanian

Selain kesiapan tampungan, pemerintah juga memperkuat dukungan peralatan menghadapi kekeringan. Sebaran pompa dan mesin bor telah disiapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2026, tercatat tersedia 1.222 unit mobile pump secara nasional. Selain itu terdapat 9.221 pompa alkon dan 40 unit mesin bor.

Ditjen SDA juga menyiapkan dukungan konservasi serta pengembangan sumber air tahun 2026. Program tersebut diarahkan untuk menjaga layanan irigasi dan kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut terdiri atas 17.400 unit irigasi perpompaan dan 3.500 unit irigasi perpipaan. Kemudian terdapat 3.700 bangunan konservasi serta 9.000 pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

Selain itu, pemerintah menyiapkan 57.303 pompa air sebagai bagian dukungan pengamanan air. Peralatan tersebut disebar untuk memperkuat daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Arnold menjelaskan, terdapat beberapa langkah strategis menghadapi kekeringan tahun 2026. Salah satunya menyiagakan posko penanggulangan bencana termasuk command center.

"Koordinasi terus dilakukan bersama BMKG, BNPB, dan kementerian lembaga terkait. Sinkronisasi diperlukan agar kesiapsiagaan menghadapi kekeringan berjalan optimal," katanya.

Pemerintah juga melakukan monitoring penyediaan air untuk wilayah rawan kekeringan. Monitoring dilakukan melalui pengecekan sarana SDA, inventarisasi lokasi rawan, dan percepatan kegiatan berjalan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan El Nino berpotensi berdampak terhadap berbagai komoditas pertanian. Dampaknya mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Muhammad Agung Sunusi mengatakan, sektor pangan harus melakukan adaptasi lebih awal. Sebab kekeringan dapat mengganggu produktivitas pertanian.

"Tanaman pangan menghadapi risiko penurunan luas tanam dan produktivitas akibat kekeringan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko gagal panen," kata Agung.

Kementan menyiapkan strategi melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan dan sistem peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat pengelolaan air irigasi untuk menjaga produksi.

Langkah lain dilakukan melalui percepatan tanam pada wilayah yang masih memiliki air. Petani juga diarahkan menggunakan varietas yang lebih tahan kekeringan.

"Kita optimalkan pengelolaan air melalui irigasi, embung, dan pompanisasi. Koordinasi pusat dan daerah juga terus diperkuat," ucapnya.

Kementan mencatat kesiapan alat mesin pertanian prapanen terus diperkuat sampai tahun 2026. Total dukungan alsintan mencapai 94.767 unit.

Jumlah tersebut meliputi 57.303 pompa air dan 21.656 handsprayer. Selain itu terdapat traktor, rice transplanter, serta alat pendukung pertanian lainnya.

Pemerintah menilai kolaborasi menjadi kunci menghadapi dampak El Nino tahun 2026. Kepala daerah diminta memperkuat langkah mitigasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.