Kekeringan Mengancam Pertanian di Kabupaten Bekasi

MEMASUKI musim kemarau sebagian daerah di Kabupaten Bekasi terancam mengalami kekeringan. Dan dampak tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah warga di beberapa desa.

Ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi memang ada di depan mata. Apalagi berdasarkan prediksi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemarau di Kabupaten Bekasi periodenya lebih panjang dari tahun sebelumnya.

Dan meskipun puncak musim kemarau baru akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang namun kekeringan mulai melanda sejumlah desa di wilayah tersebut. Setidaknya ada dua desa yang terdampak yaitu Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah dan Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru.

Akibat kekeringan sebanyak 990 kepala keluarga (KK) di dua desa tersebut mengalami krisis air bersih. Dan terpaksa harus diberikan pasokan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi menjelaskan, sejauh ini sebanyak 65.000 liter air bersih telah didistribusikan. Yakni untuk dua desa tersebut sejak tanggal 9 hingga 17 Juni 2026.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. BPBD juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga.

“Sejak tanggal 9 Juni sampai 17 Juni, kami sudah mendistribusikan 65.000 liter air bersih kepada warga terdampak. Jumlah penerima manfaat mencapai 999 kepala keluarga,” katanya, Minggu, 21 Juni 2026.

Menurut Dodi, bantuan air bersih akan terus disalurkan selama ada masyarakat yang membutuhkan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan bisa menghubungi BPBD Kabupaten Bekasi melalui call center atau melalui pemerintah desa setempat.

“Ketika persediaan air mulai menipis dalam satu hingga dua hari, masyarakat bisa segera melapor. Kami akan koordinasikan dengan pemerintah desa untuk proses permohonannya agar distribusi bisa segera dilakukan kembali,” katanya.

Untuk mendukung penanganan kekeringan, BPBD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan delapan unit mobil tangki air. Serta personel yang siaga melakukan distribusi ke wilayah terdampak.

Meski demikian, BPBD mengakui terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa wilayah terdampak berada di daerah perbukitan dengan akses jalan yang cukup sulit dilalui kendaraan besar.

"Karena itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk menyiapkan bak penampungan air berkapasitas besar di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau mobil tangki. Entah itu di masjid,mushola, maupun fasilitas umum lainnya," ujarnya.

Kemarau berpotensi menyebabkan gagal panen

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan, saat ini Pemkab Bekasi tengah bersiap menghadapi kemarau panjang. Terutama mengantisipasi potensi kekeringan terhadap ribuan hektare lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, salah satu penyebab ancaman kekeringan yaitu adanya sedimentasi yang menumpuk di saluran sekunder (SS) Balongtua. Serta ratusan bangunan liar (bangli) yang berdiri di bantaran saluran menyebabkan distribusi air irigasi ke area persawahan terganggu.

Oleh karena itu, Pemkab Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyiapkan langkah percepatan normalisasi saluran irigasi. Sehingga bisa menyelamatkan sekitar 1.500 hektare sawah yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi.

"Gangguan aliran air saat ini telah berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Bahkan, sebagian lahan terancam tidak dapat ditanami apabila pasokan air terus berkurang," katanya, Minggu 21 Juni 2026.

Ia mengatakan,kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Pasalnya air yang seharusnya mengaliri area persawahan tidak dapat mengalir secara optimal akibat pendangkalan saluran dan penyempitan badan sungai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bekasi bersama BBWS akan melakukan normalisasi saluran sepanjang sekitar 4,5 kilometer. Namun, pelaksanaan pekerjaan itu terkendala keberadaan bangunan liar yang menutup akses alat berat menuju lokasi pengerukan.

Sehingga mau tidak mau, penertiban bangunan liar menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Sehingga gar proses normalisasi dapat berjalan efektif.

“Air tidak sampai ke sawah, kalau air tidak sampai petani tidak bisa panen. Bahkan ini bukan sekadar gagal panen, tetapi ada lahan yang berpotensi tidak bisa ditanami sama sekali,” ujarnya, mengakhiri pembicaraan.

Kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan juga berpotensi menyebabkan sejumlah lahan pertanian mengalami gagal panen. Oleh karena itu Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi mulai mengambil sejumlah langkah dimulai dari pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan terdapat sejumlah daerah berpotensi mengalami kekeringan. Antara lain, Kecamatan Tambelang, Sukatani, Cabangbungin, Sukawangi, dan Sukakarya.

“Sampai hari ini belum ada laporan terkait kekeringan ataupun puso di lahan sawah. Namun, kami tetap melakukan berbagai langkah antisipatif agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan,” katanya, Minggu 21 Juni 2026.

Selain melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi juga tengah mendata alat dan mesin pertanian (alsintan). Khususnya pompa air, juga tengah dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi kemungkinan berkurangnya pasokan air irigasi.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Yang bertujuan untuk memastikan ketersedian dan distribusi air bagi lahan pertanian.

Adapun instansi tersebut meliputi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, Kementerian Pertanian. Serta Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, termasuk para kelompok tani.

“Koordinasi dilakukan untuk perbaikan saluran irigasi, penguatan tanggul. Serta pengaturan distribusi air agar kebutuhan petani tetap terpenuhi selama musim kemarau,” katanya.

Dinas Pertanian juga mendorong petani di daerah rawan kekeringan menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi kekurangan air. Seperti Inpago 4, Inpago 5, Inpago 8, Inpago 9, Inpago 10, Inpago 11 Agritan, Inpari 32.

Kemudian Inpari 38 Tadah Hujan Agritan. Serta varietas lokal yang memiliki karakter toleran terhadap kekeringan.

Langkah antisipatif lainnya meliputi penyesuaian jadwal tanam sesuai prakiraan iklim setempat agar tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau. Hingga identifikasi sumber-sumber air potensial, pendataan sumur dan pompa air, hingga mobilisasi sarana pompanisasi ke wilayah yang membutuhkan.

"Dinas Pertanian juga mendorong normalisasi dan perbaikan saluran irigasi. Serta pembangunan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air dari sumber terdekat ke lahan pertanian," ujarnya.